SDR Sebut Publik Yakin Prabowo Serius Berantas Korupsi

Jakarta, Apaberita – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menegaskan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi terus menguat. Penilaian itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Nasional” yang digelar SDR di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Hari Purwanto memaparkan hasil riset terbaru lembaganya yang menunjukkan 78,3 persen responden meyakini pemerintahan Prabowo tidak main-main dalam menindak praktik korupsi. Angka tersebut naik signifikan dari survei serupa pada awal 2024 yang hanya mencatat 62,1 persen.

“Publik melihat Presiden Prabowo tidak pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Tidak ada lagi zona nyaman bagi para koruptor, bahkan yang berasal dari lingkar kekuasaan sekalipun,” tegas Hari Purwanto.

Persepsi Publik yang Semakin Optimistis

Dalam pemaparannya, Hari Purwanto menjelaskan bahwa survei dilakukan pada 1.250 responden di 34 provinsi sepanjang Mei 2025 dengan margin of error 2,8 persen. Selain menanyakan persepsi terhadap penindakan, survei juga menggali keyakinan publik pada independensi aparat penegak hukum di bawah komando Kabinet Merah Putih.

Hasilnya, 72,5 persen responden menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung semakin leluasa bekerja tanpa intervensi politik. “Ini adalah sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi yang dijanjikan mulai membuahkan hasil,” ujar Hari. Ia menambahkan, pengangkatan sejumlah figur profesional di tubuh KPK serta kebijakan rotasi berkala di Kejaksaan Agung turut mendongkrak kepercayaan publik.

Penindakan Tanpa Pandang Bulu

SDR mencatat setidaknya 12 kasus besar yang melibatkan mantan pejabat tinggi negara, kepala daerah, dan pengusaha kakap telah disidik dan sebagian telah dilimpahkan ke pengadilan sepanjang semester pertama 2025. Hari menyebut kasus tersebut menjangkau berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, tata kelola migas, hingga pengadaan barang dan jasa.

“Apa yang ditunjukkan Presiden Prabowo bukan sekadar retorika. Penindakan berjalan paralel di pusat dan daerah tanpa diskriminasi. Bahkan, sejumlah kader partai mitra koalisi yang tersangkut korupsi tetap diproses hukum,” paparnya. Hal tersebut, menurut Hari, mengonfirmasi komitmen Prabowo untuk tidak melindungi siapapun yang terbukti mencuri uang rakyat.

“Publik kini percaya bahwa era baru pemberantasan korupsi telah dimulai. Tidak ada lagi istilah tebang pilih atau tawar-menawar politik di balik penegakan hukum.”

Langkah Konkret Pemerintah

Hari Purwanto merinci sejumlah langkah strategis yang diambil pemerintah sehingga membentuk persepsi positif di masyarakat. Pertama, penguatan anggaran dan kewenangan KPK melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Koordinasi Pemberantasan Korupsi. Kedua, pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyelamatan Aset Negara yang bekerja di bawah koordinasi langsung Kejaksaan Agung. Ketiga, penerapan sistem digitalisasi pengadaan barang dan jasa nasional yang meminimalkan celah korupsi.

“Langkah ini bukan sekadar administrasi, tetapi sudah menyentuh akar masalah. Publik bisa melihat langsung dampaknya, misalnya melalui pengembalian kerugian negara yang dalam enam bulan terakhir sudah mencapai Rp14,7 triliun,” ungkap Hari.

Dalam kesempatan yang sama, SDR juga merekomendasikan agar pemerintah mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk melengkapi senjata hukum pemberantasan korupsi. Hari menilai bahwa tanpa regulasi tersebut, potensi pemulihan kerugian negara akan terhambat meski penindakan pidana berjalan.

Respons Istana dan DPR

Menanggapi rilis SDR, Juru Bicara Kepresidenan Maya Lestari menyatakan apresiasinya atas kepercayaan publik yang tercermin dalam survei. “Presiden Prabowo selalu menekankan bahwa pemberantasan korupsi adalah prasyarat utama tercapainya Indonesia Emas 2045. Tidak ada kompromi,” ujarnya melalui pesan tertulis.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Antonius Siregar, menilai bahwa hasil survei SDR bisa menjadi pijakan bagi DPR untuk terus memperkuat fungsi pengawasan. “Kami akan memastikan agar lembaga penegak hukum mendapat dukungan anggaran dan politik yang memadai,” katanya di Gedung MPR/DPR, Senayan.

Diskusi SDR sendiri dihadiri oleh sejumlah pakar hukum, aktivis antikorupsi, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Mereka sepakat bahwa pemberantasan korupsi era Prabowo memasuki fase baru yang lebih terukur dan berbasis data, bukan sekadar pencitraan politik semata.

Hari Purwanto menutup paparannya dengan pernyataan bahwa SDR akan terus memantau konsistensi penegakan hukum dan berencana merilis laporan evaluasi berikutnya pada awal 2026. “Kepercayaan publik adalah modal besar. Tinggal bagaimana pemerintah menjaga dan membuktikannya dengan hasil nyata,” pungkasnya.

Baca juga:

• Teheran Tegaskan Masa Depan Selat Hormuz Ditentukan Iran dan Oman
• KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam OTT