Satgas PRR Minta Realisasi Anggaran Harus Berdampak Nyata ke Korban Bencana

Jakarta - Pemerintah terus memacu percepatan pemulihan permanen pascabencana di tiga provinsi terdampak di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini menjadi lebih konkret setelah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026 mulai disalurkan kepada sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menekankan bahwa setiap rupiah yang dikucurkan harus segera direalisasikan dalam bentuk program yang menyentuh langsung kebutuhan warga terdampak.

Fokus pada Implementasi Rencana Induk

Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, menyampaikan bahwa saat ini Satgas memasuki fase krusial, yaitu implementasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028. Ia meminta seluruh instansi penerima alokasi anggaran untuk memprioritaskan kegiatan yang sudah direncanakan secara matang. "Kita berada di fase pelaksanaan. Tidak boleh ada lagi penundaan. Program yang sudah mendapatkan dukungan anggaran harus segera diwujudkan agar proses pemulihan berjalan cepat, terukur, dan tidak meninggalkan korban dalam ketidakpastian," ujar Wahyu Bintono dalam keterangan yang diterima Apaberita.com, Kamis (15/4/2027).

Menurut Wahyu, percepatan realisasi bukan sekadar mengejar angka penyerapan yang tinggi, melainkan memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki dampak langsung terhadap pemulihan kehidupan masyarakat. "Kami ingin melihat rumah layak huni berdiri, infrastruktur publik berfungsi, akses pendidikan dan kesehatan kembali pulih. Itulah ukuran keberhasilan kami, bukan hanya laporan keuangan," tegasnya.

Kita berada di fase pelaksanaan. Tidak boleh ada lagi penundaan. Program yang sudah mendapatkan dukungan anggaran harus segera diwujudkan agar proses pemulihan berjalan cepat, terukur, dan tidak meninggalkan korban dalam ketidakpastian.

Koordinasi Antar Lembaga Diperkuat

Untuk memastikan realisasi berjalan optimal, Satgas PRR memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui Posko Nasional dan Posko-Posko Lapangan yang tersebar di tiga provinsi. Mekanisme pemantauan dan evaluasi mingguan diterapkan agar setiap kendala di lapangan dapat segera diatasi. Sumber Apaberita.com di lingkungan Satgas menyatakan bahwa sejumlah paket pekerjaan untuk pembangunan hunian tetap dan perbaikan ruas jalan penghubung antardesa sudah memasuki tahap lelang dini, sehingga kontrak bisa ditandatangani pada awal triwulan kedua.

Dukungan juga datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah setempat. Satgas PRR berharap sinergi ini mampu memangkas hambatan birokrasi yang kerap menjadi penghalang dalam program pemulihan pascabencana sebelumnya. "Kami sudah menyusun timeline ketat. Setiap K/L bertanggung jawab terhadap capaian output, bukan hanya administrasi. Masyarakat tidak boleh menunggu terlalu lama," pungkas Wahyu Bintono.

Hingga berita ini diturunkan, total ABT yang dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp4,7 triliun, dengan fokus utama pada sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Laporan Apaberita.com akan terus memantau perkembangan realisasi program ini di lapangan.