Sahroni Bantah Konser Andrea Bocelli Terkait Israel

Jakarta — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa rencana konser penyanyi opera asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia tidak memiliki keterkaitan dengan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni sebagai respons atas kritik dan penolakan yang dilayangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap agenda konser tersebut.

Menurut Sahroni, penolakan yang didasarkan pada asumsi keterkaitan dengan Israel merupakan kesimpulan yang terburu-buru. Ia menilai publikasi yang beredar seputar sosok Bocelli perlu ditelaah secara utuh sebelum institusi keagamaan mengambil sikap resmi.

"Saya meminta MUI mempertimbangkan kembali penolakan atas konser Andrea Bocelli. Sebaiknya didalami terlebih dahulu sosok yang bersangkutan," ujar Sahroni dalam keterangan resminya di Jakarta.

Dorongan Pendalaman Fakta

Politikus Partai NasDem itu menyatakan bahwa penelusuran latar belakang seorang figur publik semestinya dilakukan secara menyeluruh, mencakup rekam jejak karier, afiliasi, hingga pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan di ruang publik. Ia berpandangan bahwa kesimpulan yang dibangun di atas informasi parsial berpotensi menimbulkan kekeliruan yang berdampak luas.

Sahroni menekankan bahwa penyelenggaraan konser musisi internasional merupakan bagian dari aktivitas industri kreatif dan pertukaran budaya yang telah berlangsung lama di Indonesia. Berdasarkan praktik yang berlaku, setiap penyelenggaraan kegiatan hiburan asing wajib memenuhi ketentuan perizinan yang ditetapkan pemerintah, termasuk aspek kepabeanan, ketenagakerjaan, dan keimigrasian.

Ia menambahkan bahwa mekanisme perizinan tersebut telah dirancang untuk memastikan setiap kegiatan yang masuk ke Indonesia sejalan dengan kepentingan nasional. Karena itu, ia memandang penilaian terhadap sebuah agenda konser sebaiknya mengacu pada prosedur resmi yang ada, bukan pada dugaan yang belum terverifikasi.

Sikap MUI dan Dinamika Publik

Sebelumnya, MUI menyampaikan penolakan terhadap rencana konser tersebut. Lembaga yang menaungi ulama di Indonesia itu menilai terdapat sejumlah pertimbangan yang membuat agenda konser dinilai tidak layak dilaksanakan. Penolakan itu kemudian menjadi perhatian publik dan memicu perdebatan di ruang media sosial maupun di kalangan pengamat.

Dalam merespons dinamika tersebut, Sahroni mengingatkan pentingnya menjaga iklim diskusi yang konstruktif. Menurutnya, perbedaan pandangan antara lembaga keagamaan dan penyelenggara kegiatan budaya merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, sepanjang diselesaikan melalui jalur musyawarah dan berdasar pada data yang akurat.

Ia juga menyoroti dampak ekonomi yang menyertai penyelenggaraan konser berskala internasional. Kegiatan semacam itu, lanjutnya, melibatkan sektor perhotelan, transportasi, usaha mikro, dan tenaga kerja lokal. Berdasarkan catatan penyelenggaraan kegiatan serupa, ratusan hingga ribuan pekerja terlibat langsung dalam tahap persiapan maupun pelaksanaan.

Imbauan kepada Para Pihak

Sahroni mengimbau agar seluruh pihak menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi. Ia meminta penyelenggara konser menyampaikan data secara terbuka kepada publik dan kepada lembaga-lembaga yang menyampaikan keberatan, sehingga ruang dialog dapat terbuka secara sehat.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa Komisi III DPR RI menghormati kewenangan MUI dalam memberikan pertimbangan keagamaan. Namun, ia berharap pertimbangan tersebut disusun dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas, termasuk aspek seni, budaya, dan hubungan antarnegara.

"Kita harus proporsional. Kalau memang tidak ada kaitannya, jangan dipaksakan ada kaitannya," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari penyelenggara konser mengenai kelanjutan agenda tersebut. Sejumlah pihak menantikan hasil pembahasan lanjutan antara penyelenggara, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk menentukan langkah berikutnya menyusul penolakan yang disampaikan MUI.