Respons Gerindra Soal Ajakan Jokowi Kawal Prabowo-Gibran Dua Periode

Laporan Apaberita.com dari Kompleks Parlemen, Jakarta, mengungkapkan tanggapan Partai Gerindra terhadap pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama dua periode. Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Prasetyo Hadi, yang akrab disapa Pras, menanggapi isu ini dengan menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah bekerja, bukan berandai-andai soal masa jabatan.

Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut saat ditemui usai kegiatan di parlemen, Jumat (26/6/2026). Dengan nada rendah dan diplomatis, ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah koalisi adalah menuntaskan pekerjaan rumah yang ada, bukan memikirkan wacana politik jangka panjang.

Fokus Bekerja, Bukan Soal Periode

“Belumlah, belumlah. Kita kalau mewakili pemerintah, ya mewakili Bapak Presiden, kita yang penting fokus bekerja dulu ya,” ujar Prasetyo Hadi, menjawab pertanyaan awak media tentang arahan Jokowi di acara PSI sebelumnya.

Prasetyo, yang juga merupakan salah satu tokoh kunci di Gerindra, menolak untuk berspekulasi tentang kemungkinan dua periode. Bagi dia, retorika semacam itu terlalu prematur dan justru bisa mengaburkan agenda pemerintahan yang sedang berjalan. Ia menambahkan bahwa masih banyak pekerjaan fundamental yang harus segera dituntaskan sebelum bicara soal politik elektoral.

Tumpukan PR Pemerintahan

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Pras mengurai setidaknya tiga area prioritas yang menjadi fokus Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Pertama, pembenahan masalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Reformasi birokrasi, redistribusi pegawai, dan peningkatan kapasitas SDM pemerintahan menjadi isu yang dinilainya sangat krusial. Kedua, kesejahteraan dan status guru. Pras menyebutkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah terkait kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer, yang harus dicarikan solusi permanen. Ketiga, tata kelola industrialisasi. Pemerintahan saat ini sedang merancang strategi besar untuk mengakselerasi hilirisasi dan industrialisasi yang inklusif.

“Lihat dong, masih banyak yang harus kita kerjakan. ASN, guru, tata kelola industrialisasi, itu semua belum selesai. Jadi ya kita fokus ke situ dulu. Jangan sampai kita malah sibuk ngomongin yang jauh-jauh, padahal pekerjaan di depan mata masih menumpuk,” tegas Pras.

Penekanan ini sekaligus menjadi sinyal halus bahwa Gerindra, sebagai partai pengusung utama, tidak ingin isu periode kepemimpinan mengganggu stabilitas koalisi dan ritme pemerintahan di awal masa jabatan. Frasa “mewakili Bapak Presiden” yang digunakan Prasetyo Hadi menunjukkan bahwa dirinya berbicara dalam kapasitas sebagai bagian dari pemerintahan, bukan sekadar kader partai.

Pernyataan ini juga sekaligus memberikan gambaran bagaimana hubungan antara Jokowi dan Prabowo bekerja. Meskipun Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, pengaruh dan gagasannya masih menjadi bagian dari diskursus politik koalisi, terutama melalui PSI sebagai jembatan politik. Namun, Gerindra menempatkan realitas administrasi pemerintahan di atas wacana politik jangka panjang, menjaga agar fokus tidak mudah terdistraksi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PSI menanggapi respons Prasetyo. Para analis politik yang dihubungi Apaberita.com memperkirakan bahwa narasi dua periode ini akan tetap menjadi diskusi yang hidup di lingkaran pendukung utama, namun pengambilan keputusan riil masih akan sangat bergantung pada capaian kinerja Prabowo-Gibran dalam dua tahun pertama pemerintahan mereka.