Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir Digenjot, Target 600 Ribu Hektar

JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus menggenjot program rehabilitasi mangrove dan pesisir sebagai upaya mitigasi perubahan iklim serta perlindungan ekosistem pesisir. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3,3 juta hektar, menjadikannya salah satu yang terluas di dunia. Namun, sekitar 600 ribu hektar di antaranya berada dalam kondisi kritis akibat konversi lahan, tambak, dan abrasi. Pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektar hingga tahun 2024, dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari kementerian, pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat lokal.

Manfaat Ekologis dan Ekonomis Rehabilitasi Mangrove

Rehabilitasi mangrove tidak hanya berdampak pada pemulihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi, habitat biota laut, serta penyerap karbon yang efektif. Studi menunjukkan bahwa setiap hektar mangrove mampu menyerap hingga 1.000 ton karbon per tahun, lebih tinggi dibandingkan hutan tropis daratan. Selain itu, ekosistem mangrove mendukung sektor perikanan dan ekowisata. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangannya pada akhir Februari 2023 menyebutkan bahwa program rehabilitasi ini akan menciptakan lapangan kerja hijau bagi ribuan masyarakat pesisir.

Program ini juga mendapat dukungan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan UNDP. Melalui program Mangrove for Coastal Resilience, pemerintah menargetkan penanaman bibit mangrove di 34 provinsi. Hingga akhir 2023, realisasi penanaman telah mencapai 350 ribu hektar dengan tingkat keberhasilan tumbuh rata-rata 80 persen. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menjelaskan bahwa pemulihan mangrove memerlukan pendekatan partisipatif, termasuk pemberdayaan kelompok tani dan nelayan setempat.

Kendala dan Langkah Ke Depan

Meskipun progres cukup signifikan, masih terdapat kendala seperti perubahan iklim yang mempercepat abrasi, konflik lahan, serta kurangnya pendanaan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus dari APBN dan dana desa. Selain itu, skema kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga digalakkan. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, dalam diskusi daring, menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah agar rehabilitasi mangrove berjalan efektif. Ke depan, pemerintah berencana memperkuat sistem monitoring menggunakan teknologi satelit dan partisipasi masyarakat untuk memastikan keberlanjutan hutan mangrove yang telah dipulihkan.

Dengan komitmen kuat dari berbagai pihak, rehabilitasi mangrove dan pesisir diharapkan tidak hanya menyelamatkan ekosistem, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari target Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen pada tahun 2030.