Reformasi Birokrasi 2025 Cetak Kemajuan, MenPAN-RB Sampaikan Laporan ke DPR

Jakarta — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini memaparkan capaian kinerja tata kelola pemerintahan sepanjang tahun 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/7/2026). Dalam forum tersebut, ia menyampaikan bahwa hasil evaluasi menunjukkan penguatan signifikan pada efektivitas birokrasi dan kualitas layanan publik yang terintegrasi secara nasional.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, tersebut membahas laporan realisasi program strategis kementerian sepanjang tahun anggaran 2025. MenPAN-RB hadir didampingi jajaran pejabat eselon I untuk merinci data pencapaian dan menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh anggota dewan dari berbagai fraksi. "Kami menyampaikan hasil kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2025, khususnya pada tahun terakhir periode ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama laporan yang kami sampaikan hari ini," ujar Rini Widyantini dalam pemaparannya.

Lompatan Indeks dan Penguatan Ekosistem Digital

Salah satu sorotan tajam dalam rapat itu adalah peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) nasional yang mencapai angka 82,4, naik dari 79,7 pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh sejumlah akselerasi program yang menyasar penyederhanaan struktur organisasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan zona integritas di 378 instansi pemerintah. Rini merinci, sebanyak 72 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berhasil memperoleh predikat A atau memuaskan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025.

Transformasi digital menjadi mesin penggerak lain yang ditekankan dalam laporan. Pemerintah telah merampungkan integrasi lebih dari 290 unit layanan administrasi publik ke dalam portal tunggal Layanan Publik Digital Terpadu (LPDT). Sistem tersebut kini memungkinkan warga mengakses berbagai perizinan, administrasi kependudukan, serta layanan sosial hanya dengan identitas digital tunggal. "Integrasi ini memangkas rata-rata waktu layanan dari 14 hari menjadi sekitar 4 hari kerja, dan yang lebih penting, memberi kepastian standar biaya yang transparan," kata MenPAN-RB di hadapan anggota dewan.

Dampak Reformasi Birokrasi Tematik terhadap Sektor Prioritas

Rini Widyantini juga memaparkan implementasi Reformasi Birokrasi Tematik (RBT) yang difokuskan pada tiga isu strategis nasional: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan percepatan digitalisasi pemerintahan. Melalui pendekatan ini, sejumlah kementerian dan daerah percontohan berhasil menunjukkan hasil yang terukur. Dalam sektor investasi, misalnya, penyederhanaan prosedur perizinan berhasil menekan jumlah dokumen prasyarat dari semula 23 menjadi 8 dokumen, yang berdampak pada kenaikan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar 12,6 persen menurut data Kementerian Investasi.

Pada jalur pengentasan kemiskinan, Kementerian PAN-RB mendorong penyelarasan program antarinstansi sehingga data penerima bantuan sosial dapat diperbarui secara waktu nyata. Hasilnya, tingkat ketepatan sasaran bantuan meningkat dari 74 persen di tahun 2024 menjadi 88,1 persen di tahun 2025. "Birokrasi harus menjadi solusi, bukan sekadar instrumen administratif. Ini adalah arahan Presiden yang kami terjemahkan dalam indikator kinerja yang konkret dan berdampak langsung pada rakyat," tegas Rini.

Apresiasi dan Rekomendasi dari Komisi II DPR RI

Para anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi secara umum menyampaikan apresiasi atas capaian yang dilaporkan. Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam tanggapannya menyatakan bahwa kemajuan reformasi birokrasi harus terus dijaga dan ditingkatkan pada periode pemerintahan berikutnya. "Komisi II mencatat kemajuan yang berarti, terutama dalam hal digitalisasi layanan dan penyederhanaan birokrasi. Namun, kami memberikan sejumlah catatan penting terkait pemerataan kualitas layanan di seluruh kabupaten," ujar Doli.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah anggota dewan menyoroti kesenjangan infrastruktur digital di wilayah Indonesia timur yang masih menjadi hambatan bagi penerapan LPDT secara merata. Anggota Komisi II Fraksi PDI-Perjuangan, Junimart Girsang, meminta agar Kementerian PAN-RB segera merilis peta jalan percepatan digitalisasi untuk 60 kabupaten tertinggal yang telah diidentifikasi dalam riset internal kementerian. Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui Suhardi Duka merekomendasikan agar sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi diperkuat dengan sanksi administratif yang lebih tegas bagi instansi yang masih melakukan praktik penunjukan di luar ketentuan.

Menutup rapat, Rini Widyantini menegaskan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi dari DPR akan dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030 bidang aparatur negara. "Kami akan menindaklanjuti setiap catatan yang disampaikan Komisi II dalam waktu paling lambat 30 hari kerja," pungkasnya.