Ratu Máxima Tuntaskan Misi Keuangan Inklusif di Indonesia

Jakarta — Ratu Máxima dari Belanda menyelesaikan seluruh rangkaian agendanya dalam kunjungan kerja selama empat hari di Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Keuangan Inklusif demi Pembangunan atau UNSGSA, Ratu Máxima menggelar serangkaian pertemuan strategis dengan jajaran pejabat tinggi negara, pelaku industri jasa keuangan, serta komunitas usaha mikro di Jakarta dan Jawa Barat.

Kunjungan yang berlangsung sejak Senin (24/2) hingga Kamis (27/2) ini menitikberatkan pada evaluasi perkembangan akses keuangan digital, perlindungan konsumen, serta pemberdayaan ekonomi perempuan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kehadiran Ratu Máxima mendapat sambutan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta jajaran kementerian terkait.

“Indonesia telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam memperluas akses keuangan, namun agenda besar berikutnya adalah memastikan produk dan layanan keuangan benar-benar memberdayakan masyarakat, bukan sekadar menjangkau mereka,” tegas Ratu Máxima dalam sesi dialog tertutup bersama pimpinan lembaga keuangan di Gedung Bank Indonesia, Rabu (26/2).

Transformasi Digital dan Perlindungan Data

Salah satu sorotan utama lawatan ini adalah pembahasan mendalam mengenai percepatan transformasi digital di sektor jasa keuangan. Ratu Máxima menekankan bahwa inovasi teknologi finansial harus berjalan beriringan dengan kerangka regulasi yang adaptif dan sistem perlindungan data pribadi yang tangguh. Dalam Rapat Koordinasi terbatas bersama Dewan Komisioner OJK, ia menyampaikan apresiasi terhadap langkah Indonesia dalam menerapkan kebijakan perizinan dan pengawasan berbasis risiko bagi platform pinjaman daring.

“Kerangka pengaturan yang proporsional menjadi kunci. Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko mampu mendorong inovasi tanpa mengorbankan kepentingan konsumen,” ujarnya. Data yang dirilis OJK per akhir tahun 2025 mencatatkan bahwa indeks literasi keuangan nasional telah mencapai angka 54,7 persen, sementara indeks inklusi keuangan menyentuh level 79,3 persen. Angka ini merepresentasikan kenaikan konsisten selama satu dekade terakhir, meskipun disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi pekerjaan rumah yang signifikan.

Dalam sesi terpisah, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memaparkan kemajuan sistem pembayaran digital nasional, termasuk implementasi QRIS lintas negara yang kini telah menjangkau delapan negara mitra. “Kami berbagi pengalaman dengan UNSGSA mengenai langkah strategis Indonesia dalam membangun infrastruktur pembayaran yang inklusif dan interoperabel. Standarisasi dan konektivitas regional merupakan prioritas yang selaras dengan rekomendasi PBB,” ungkap Perry.

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Akses Permodalan

Agenda kedua yang mendapat porsi substansial adalah pemberdayaan ekonomi perempuan melalui instrumen keuangan formal. Ratu Máxima mengunjungi sentra UMKM binaan Kementerian Koperasi dan UKM di kawasan Bogor, Jawa Barat, untuk berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro yang mayoritas digerakkan oleh perempuan. Dalam pertemuan tersebut, ia mendengarkan sejumlah tantangan lapangan yang dihadapi para pengusaha kecil, mulai dari persyaratan agunan, suku bunga pinjaman, hingga keterbatasan literasi digital.

“Kami mendengar aspirasi dari lebih dari 60 pelaku UMKM yang hadir hari ini. Akses terhadap kredit mikro yang terjangkau dan program pendampingan usaha menjadi kebutuhan paling mendesak yang mereka suarakan. Ini bukan sekadar isu Indonesia, melainkan fenomena global yang harus ditangani dengan kebijakan afirmatif,” kata Ratu Máxima di hadapan awak media usai peninjauan lapangan, Kamis (27/2).

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik tahun 2025, sebanyak 64 persen dari total pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, namun hanya 34 persen di antaranya yang memiliki akses langsung terhadap kredit perbankan formal. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus rekomendasi UNSGSA kepada pemerintah Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM menindaklanjuti masukan tersebut dengan menyatakan akan mempercepat integrasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan platform pelatihan digital yang menjangkau wilayah terpencil.

Komitmen Keberlanjutan dan Agenda Pasca-Kunjungan

Menutup rangkaian lawatannya, Ratu Máxima menggelar pertemuan pleno bersama para pemangku kepentingan di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam forum tersebut, disepakati beberapa poin tindak lanjut yang akan diimplementasikan sepanjang tahun 2026, termasuk pembentukan gugus tugas nasional untuk percepatan inklusi keuangan berbasis digital, penguatan mekanisme pengawasan terintegrasi antara OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, serta peluncuran program literasi keuangan berskala nasional yang menyasar komunitas petani dan nelayan di 34 provinsi.

“Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Kami mencatat komitmen konkret dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengeksekusi rekomendasi yang telah dibahas. Indonesia memiliki modalitas yang kuat untuk menjadi teladan global dalam inklusi keuangan yang berkelanjutan,” tegas Ratu Máxima dalam konferensi pers penutupan.

Dubes Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijns, yang turut mendampingi sepanjang kunjungan, menyampaikan bahwa pemerintah Kerajaan Belanda akan melanjutkan dukungan teknis melalui program kerja sama bilateral di bidang digitalisasi UMKM dan pengembangan kapasitas regulator keuangan. “Kemitraan ini mencerminkan hubungan bilateral yang matang dan berorientasi pada hasil,” ucap Grijns.

Kantor UNSGSA dijadwalkan akan merilis laporan lengkap hasil kunjungan Indonesia pada kuartal kedua tahun 2026, yang akan menjadi dasar bagi penyusunan strategi global keuangan inklusif periode 2027-2032. Sementara itu, pemerintah Indonesia berkomitmen memasukkan butir-butir rekomendasi Ratu Máxima ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional mendatang.

Baca juga:

• Irjen Pol. Daniel Adityajaya: Profil dan Kinerja Kapolda Bali
• Irjen Pol. Raden Umar Faroq: Profil dan Kinerja Kapolda Nusa Tenggara Barat