DK PBB Rampungkan Dialog Informal Tiga Calon Sekjen

New York, Senin (12/5/2025) – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah menyelesaikan rangkaian dialog informal dengan tiga kandidat yang akan mengisi posisi Sekretaris Jenderal PBB periode 2027-2031. Dialog tertutup yang berlangsung selama tiga hari di Markas Besar PBB itu menjadi tahap awal penjaringan sebelum pemungutan suara resmi yang dijadwalkan pada awal Juni 2025. Ketiga kandidat—masing-masing berasal dari Afrika, Amerika Latin, dan Eropa—diberi kesempatan memaparkan visi serta menjawab pertanyaan dari 15 anggota DK PBB secara bergantian.

Proses dialog informal ini merupakan tradisi yang dijalankan DK PBB sejak 2016 untuk meningkatkan transparansi seleksi Sekjen. Menurut Presiden DK PBB untuk bulan Mei 2025, Duta Besar Swiss Pascale Baeriswyl, mekanisme ini memungkinkan negara anggota menilai kapasitas para kandidat secara langsung. “Kami tidak hanya mendengarkan pidato, tetapi juga menggali komitmen mereka terhadap Piagam PBB, netralitas, serta kesiapan mengelola krisis multidimensi,” ujar Baeriswyl dalam keterangan pers usai sesi terakhir, Senin petang waktu setempat.

Proses Dialog Tertutup Selama Tiga Hari

Sesi dialog dimulai pada Kamis (8/5) dan berakhir Sabtu (10/5), dengan setiap kandidat menjalani sesi selama 90 menit. Masing-masing sesi terdiri dari pemaparan visi selama 15 menit, diikuti tanya jawab dengan perwakilan tetap negara anggota DK PBB. Seluruh pertemuan digelar secara tertutup tanpa kehadiran media, sesuai aturan Dewan, untuk menjaga keleluasaan pertukaran pandangan. Namun, Presiden DK PBB memberi laporan ringkas setiap hari kepada wartawan yang menunggu di luar ruang konsultasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, isu yang paling banyak disorot dalam dialog mencakup reformasi Dewan Keamanan, pendanaan pembangunan berkelanjutan, penanganan konflik di Ukraina dan Timur Tengah, serta pengarusutamaan hak asasi manusia. Seorang diplomat yang hadir dalam sesi mengatakan bahwa para kandidat diuji secara mendalam tentang bagaimana mereka akan menjaga independensi Sekjen dari tekanan negara-negara besar. “Ini bukan sekadar wawancara kerja biasa, melainkan ujian politik dan moral,” ujar sumber yang tidak bersedia disebut namanya.

Profil Singkat Tiga Kandidat

Kandidat pertama adalah Prof. Dr. Amina Wanjiku, mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB bidang Operasi Perdamaian kelahiran Kenya. Perempuan berusia 63 tahun itu telah mengabdi di PBB selama lebih dari 30 tahun dan dikenal sebagai arsitek sejumlah misi pemeliharaan perdamaian di Afrika. Dalam paparannya, Wanjiku menegaskan perlunya penguatan diplomasi preventif dan peningkatan representasi negara berkembang di jajaran pimpinan PBB.

Kandidat kedua, Duta Besar Carlos Mendez, mantan Menteri Luar Negeri Argentina yang kini menjabat Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Perubahan Iklim. Pria 61 tahun ini membawa agenda ambisius tentang percepatan transisi energi global dan pembiayaan iklim bagi negara pulau kecil. Mendez menyatakan, “Sekjen PBB harus menjadi suara bagi mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, bukan sekadar penengah antarnegara adidaya.”

Sementara itu, kandidat ketiga adalah Marie Johansson, diplomat senior asal Swedia yang pernah memimpin negosiasi perjanjian damai di Yaman dan Suriah. Johansson, 59 tahun, menekankan pentingnya reformasi birokrasi internal PBB agar lebih responsif terhadap krisis kemanusiaan. “Kita butuh Sekretariat yang lincah, bukan yang tenggelam dalam prosedur,” tegasnya dalam salah satu sesi.

Jadwal dan Mekanisme Pemilihan

Setelah dialog informal tuntas, DK PBB akan menggelar rapat pleno tertutup pada 20 Mei 2025 untuk mengevaluasi hasil penjaringan. Proses selanjutnya adalah serangkaian pemungutan suara rahasia (straw poll) yang dijadwalkan dimulai pekan pertama Juni. Dalam straw poll, masing-masing anggota DK akan memberikan suara “mendorong” (encourage), “mengecilkan hati” (discourage), atau “tanpa pendapat” (no opinion) terhadap setiap kandidat. Hasilnya tidak mengikat secara resmi tetapi menjadi acuan utama untuk menentukan calon tunggal yang akan direkomendasikan ke Majelis Umum.

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum 69/321 dan praktik turun-temurun, kandidat yang memperoleh dukungan seluruh anggota tetap DK PBB—Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris—tanpa satu pun suara “mengecilkan hati” akan dianggap sebagai pemenang. Nama tersebut kemudian diserahkan kepada Majelis Umum untuk disahkan secara aklamasi. Meski begitu, sejarah mencatat, proses straw poll sering kali berlangsung alot dan bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Respons Negara Anggota

Sejumlah diplomat yang ditemui di sela-sela dialog mengaku puas dengan kualitas para kandidat. Duta Besar Gabon untuk PBB, Michel Xavier Biang, mengatakan bahwa kehadiran kandidat perempuan dan asal Afrika kembali memperkuat harapan akan Sekjen dari benua itu setelah masa jabatan António Guterres berakhir. “Rotasi regional adalah semangat Piagam PBB. Kami percaya kali ini giliran Afrika atau Amerika Latin,” ujarnya.

Di sisi lain, perwakilan tetap Rusia, Vassily Nebenzia, menekankan agar proses tetap berpegang pada prinsip pembagian geografis yang adil tanpa intervensi politik berlebihan. Sementara itu, Duta Besar AS, Linda Thomas-Greenfield, mengapresiasi transparansi dialog dan menegaskan bahwa Washington akan mendukung kandidat yang menunjukkan komitmen terhadap reformasi dan efektivitas organisasi.

Sekretaris Jenderal PBB saat ini, António Guterres, yang masa jabatannya berakhir pada Desember 2026, tidak dapat mencalonkan diri kembali karena tidak ada amandemen aturan masa jabatan. Sidang Majelis Umum untuk mengesahkan Sekjen baru diperkirakan berlangsung pada September atau Oktober 2025, dengan pelantikan resmi pada 1 Januari 2027.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari ketiga kandidat kepada media. Namun, seorang juru bicara DK PBB mengonfirmasi bahwa transkrip dialog akan diarsipkan sebagai bahan pertimbangan. Masyarakat sipil dan lembaga pemantau, termasuk Koalisi untuk Sekjen PBB yang Adil, juga mendesak agar rekaman audio atau video sesi dialog dirilis demi transparansi yang lebih luas. Proses penjaringan ini akan terus menjadi sorotan, mengingat peran Sekjen PBB yang semakin krusial di tengah memanasnya rivalitas geopolitik dan krisis global yang saling terkait.