Prabowo Subianto Lantik 25 Pejabat Negara dan 10 Duta Besar

Jakarta, Apaberita – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengambil sumpah dan melantik 25 pejabat tinggi negara serta 10 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dalam sebuah upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025). Prosesi pelantikan tersebut menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat jajaran eksekutif dan memperluas jejaring diplomatik Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Rangkaian pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, serta tamu undangan terbatas. Seluruh pejabat yang dilantik mengenakan pakaian sipil lengkap, sementara para duta besar tampil dengan setelan jas gelap. Usai penandatanganan berita acara, Presiden Prabowo menyampaikan pesan singkat namun tegas mengenai ekspektasi kinerja dan integritas.

Rincian Pejabat yang Dilantik

Dari total 25 pejabat negara yang diambil sumpahnya, sebanyak 14 orang menempati posisi setingkat menteri dan wakil menteri di sejumlah kementerian strategis. Berdasarkan salinan Keputusan Presiden yang diterima Apaberita, tiga di antaranya merupakan Kepala Badan yang baru, yakni Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sisanya tersebar di posisi wakil menteri di Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, Presiden juga melantik lima Staf Khusus Presiden dengan bidang tugas yang diperluas, termasuk isu ketahanan pangan, transformasi digital, dan hilirisasi industri. Nama-nama seperti Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. Andi Wijayanto yang ditunjuk sebagai Kepala BIN baru, serta Prof. Dr. Retno Marsudi yang kini menjabat Kepala BRIN, menjadi sorotan utama. Pelantikan ini sekaligus menegaskan komitmen Presiden untuk mengakselerasi program prioritas nasional melalui figur-figur berlatar belakang teknokrat dan profesional.

Formasi wakil menteri yang dilantik juga mencerminkan upaya penyegaran. Dr. Elen Setiadi resmi menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM, sementara Jerry Sambuaga dipercaya menjadi Wakil Menteri Perdagangan. Keduanya bukan wajah asing di lingkaran birokrasi dan partai politik, sehingga diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan parlemen.

10 Duta Besar untuk Perkuat Diplomasi

Pada momentum yang sama, Presiden Prabowo melantik 10 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang akan ditempatkan di sejumlah negara dan organisasi internasional kunci. Penempatan ini dinilai krusial mengingat Indonesia tengah mengintensifkan peran di kancah multilateral. Salah satu yang paling disorot adalah penunjukan Dr. Dino Patti Djalal sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat—sebuah penugasan yang langsung menuai apresiasi dari berbagai kalangan mengingat pengalaman panjangnya di dunia diplomasi.

Berikutnya, Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Amarulla Octavian dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok, merangkap Mongolia. Untuk Perutusan Tetap RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa, jabatan diberikan kepada Dr. Rizal Sukma, pakar hubungan internasional yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Inggris. Presiden juga melantik duta besar untuk Jepang, India, Brasil, Belanda, Kenya, Vietnam, dan Kazakhstan—masing-masing diisi oleh diplomat karier senior maupun tokoh non-karier dengan rekam jejak teruji.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa para duta besar bukan hanya corong kebijakan luar negeri, melainkan ujung tombak diplomasi ekonomi. “Tugas saudara-saudara bukan sekadar hadir dalam resepsi kenegaraan. Saya ingin saudara menjadi negosiator tangguh yang membuka akses pasar, menarik investasi, dan memastikan kepentingan nasional kita dilindungi di setiap forum internasional,” ujar Presiden dengan nada serius.

Pesan Presiden dan Langkah Strategis ke Depan

Setelah pengambilan sumpah, Presiden Prabowo menyampaikan arahan tertutup selama kurang lebih 45 menit di Ruang Kredensial. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara menegaskan empat pilar utama yang harus dipegang para pejabat baru: loyalitas konstitusional, integritas anti-korupsi, profesionalisme berbasis data, serta keberanian mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat. “Tidak ada lagi ruang untuk sekadar menjadi pejabat seremonial. Kita semua berada di bawah pengawasan rakyat,” demikian cuplikan arahan yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara seusai acara.

Rangkaian pelantikan ini merupakan bagian dari penataan ulang arsitektur birokrasi dan diplomasi yang direncanakan sejak awal masa pemerintahan. Dengan dilantiknya 25 pejabat dan 10 duta besar secara bersamaan, Presiden Prabowo ingin menciptakan momentum kerja yang kompak dan sinergis di seluruh lini pemerintahan. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Ade Armando, menilai langkah ini sebagai upaya presiden untuk “menancapkan kendali strategis di simpul-simpul vital negara tanpa menambah jumlah kementerian secara signifikan.”

Informasi yang dihimpun Apaberita menyebutkan bahwa para pejabat yang dilantik akan langsung bertugas terhitung mulai 1 November 2025, dengan masa transisi yang dipangkas seminimal mungkin. Sementara itu, para duta besar dijadwalkan bertolak ke negara penempatan paling lambat akhir November, setelah menyelesaikan pembekalan intensif mengenai prioritas politik luar negeri pemerintahan Prabowo. Pelantikan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa meskipun tahun politik 2029 masih jauh, mesin pemerintahan terus berbenah untuk menuntaskan janji-janji kampanye.

Baca juga:

• Cek Fakta: Tautan CPNS Kemenhub 2026 yang Beredar Adalah Hoaks
• Liverpool Bidik Ederson Atalanta Usai Drama Liga Europa