bagus-nugroho
Jakarta — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral semata, melainkan harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 yang berlangsung di Tanzania, Afrika Timur.
Dalam forum parlemen dunia itu, Puan menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang adil dan inklusif merupakan prasyarat utama agar demokrasi dapat memberdayakan masyarakat. Menurutnya, parlemen sebagai institusi representasi rakyat memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan yang disahkan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
"Demokrasi harus berdaya guna bagi rakyat. Bukan hanya soal pemilu, tetapi bagaimana hasil dari demokrasi itu dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Puan dalam sidang tersebut.
Parlemen sebagai Pengawal Kepentingan Rakyat
Puan menjelaskan bahwa DPR RI terus mendorong penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Ia menekankan bahwa pengawasan parlemen terhadap jalannya pemerintahan merupakan instrumen penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas publik.
Dalam konteks global, Ketua DPR itu menyoroti tantangan demokrasi yang dihadapi berbagai negara, termasuk meningkatnya ketimpangan, disrupsi teknologi, serta ancaman polarisasi sosial. Menurutnya, parlemen dunia perlu memperkuat kerja sama lintas negara untuk merumuskan solusi bersama atas persoalan-persoalan tersebut.
"Tata kelola yang adil hanya bisa terwujud jika ada komitmen kolektif dari semua elemen bangsa, termasuk parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dan kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan. Puan menilai bahwa demokrasi yang berkualitas harus memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal, sesuai dengan prinsip pembangunan yang inklusif sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Komitmen Indonesia di Forum Parlemen Dunia
Kehadiran Puan Maharani di Sidang Umum IPU ke-153 merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk aktif berkontribusi dalam forum parlemen internasional. IPU sendiri merupakan organisasi internasional yang menghimpun parlemen dari berbagai negara untuk membahas isu-isu global, termasuk perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia.
Dalam forum itu, Puan juga menyampaikan sejumlah pencapaian Indonesia dalam memperkuat sistem demokrasi, termasuk pelaksanaan pemilu yang dinilai berjalan lancar serta penguatan peran DPR dalam mengawal kebijakan pembangunan. Ia mengajak negara-negara peserta untuk saling belajar dari praktik terbaik dalam membangun demokrasi yang substantif.
Menurut Puan, kerja sama antarparlemen menjadi semakin relevan di tengah situasi global yang dinamis. Ia mendorong pertukaran pengalaman dan kapasitas antarnegara, khususnya dalam menghadapi tantangan bersama seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan ketegangan geopolitik.
Dorong Tata Kelola yang Adil dan Inklusif
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa tata kelola yang adil tidak dapat terwujud tanpa transparansi dan partisipasi publik yang luas. Ia menyatakan bahwa DPR RI terus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses legislasi, termasuk melalui mekanisme uji publik dan penyerapan aspirasi konstituen.
"Keputusan yang baik adalah keputusan yang lahir dari proses yang terbuka dan melibatkan rakyat. Itulah esensi dari demokrasi yang memberdayakan," tuturnya.
Puan juga mengingatkan bahwa demokrasi menghadapi ujian ketika kepercayaan publik menurun. Oleh karena itu, ia menilai parlemen harus mampu menghadirkan bukti nyata bahwa sistem demokrasi mampu menjawab persoalan rakyat, mulai dari harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, hingga akses pendidikan dan kesehatan.
Di akhir penyampaiannya, Puan mengajak seluruh delegasi parlemen dunia untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan terus berperan aktif dalam mendorong tata kelola global yang lebih adil dan setara.
"Demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang mampu memberdayakan rakyatnya. Mari kita jadikan parlemen sebagai rumah bagi aspirasi rakyat, bukan sekadar arena politik," pungkas Puan.
Comments (0)