Puan Maharani Hadiri Sidang IPU ke-153 di Tanzania

Dodoma — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 yang berlangsung di Tanzania. Kehadiran Ketua DPR tersebut tidak hanya untuk memenuhi undangan forum parlemen dunia, tetapi juga untuk mengikuti proses pemilihan Presiden IPU yang menjadi agenda utama sidang tahunan itu.

Puan Maharani tiba di lokasi sidang bersama sejumlah anggota delegasi Indonesia. Dalam forum tersebut, ia menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil sebagai fondasi utama kerja sama antarparlemen di tingkat global. Menurutnya, parlemen memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan kebijakan publik berpihak pada kepentingan rakyat.

"Parlemen harus menjadi institusi yang menghadirkan keadilan dalam setiap kebijakan, bukan sekadar lembaga yang menghasilkan undang-undang," tegas Puan Maharani di hadapan delegasi IPU, Rabu (8/10/2026).

Agenda Pemilihan Presiden IPU

Salah satu agenda krusial dalam Sidang Umum IPU ke-153 adalah pemilihan Presiden IPU periode berikutnya. Proses pemilihan ini berlangsung dalam mekanisme pemungutan suara antarnegara anggota, di mana setiap delegasi memiliki hak suara setara. Ketua DPR RI tercatat mengikuti setiap tahapan pemilihan tersebut, mulai dari penjajakan kandidat hingga penetapan hasil melalui pemungutan suara.

Pemilihan Presiden IPU menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomasi parlemen di kancah multilateral. Jabatan tersebut memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan organisasi parlemen dunia, termasuk isu perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia.

Berdasarkan tata tertib IPU, Presiden terpilih akan memimpin forum selama masa jabatan yang ditetapkan dalam sidang pleno. Hasil pemilihan tersebut akan diumumkan secara resmi setelah seluruh proses penghitungan suara diselesaikan oleh panitia sidang.

Seruan Tata Kelola Pemerintahan yang Adil

Dalam intervensi Indonesia pada sesi debat umum, Puan Maharani menyoroti tantangan global yang kian kompleks, mulai dari ketimpangan ekonomi, konflik geopolitik, hingga krisis iklim. Ia menyatakan bahwa parlemen berperan sebagai jembatan antara komitmen internasional dan implementasi di tingkat nasional.

Ketua DPR juga mengingatkan bahwa keadilan dalam tata kelola pemerintahan tidak dapat tercapai tanpa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang luas. Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Indonesia dalam berbagai forum internasional.

"Keadilan bukan pilihan, melainkan kewajiban setiap negara. Parlemen adalah garda terdepan untuk memastikan kewajiban itu dijalankan," ujar Puan Maharani.

Penguatan Diplomasi Parlemen Indonesia

Partisipasi Indonesia dalam Sidang IPU ke-153 di Tanzania menindaklanjuti komitmen DPR RI untuk memperkuat diplomasi parlemen. Sebelumnya, delegasi Indonesia juga aktif dalam berbagai forum bilateral dan multilateral, termasuk pertemuan komite tetap IPU yang membahas perdamaian dan keamanan internasional.

Puan Maharani menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di forum ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi, khususnya dalam ikut serta menjaga ketertiban dunia. Ia menyatakan bahwa DPR RI akan terus mendorong kerja sama antarparlemen yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Delegasi Indonesia dalam sidang tersebut juga membawa sejumlah agenda prioritas, antara lain penguatan kerja sama ekonomi antarnegara berkembang, perlindungan pekerja migran, serta peningkatan peran perempuan dalam politik. Agenda-agenda tersebut disampaikan dalam sesi komite dan pertemuan bilateral di sela-sela sidang.

Melalui keikutsertaan dalam pemilihan Presiden IPU, Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan di tingkat global. Keputusan-keputusan yang disahkan dalam sidang pleno IPU diharapkan menjadi rujukan bagi parlemen negara anggota dalam menyusun kebijakan domestik yang selaras dengan agenda pembangunan global.

Sidang Umum IPU ke-153 di Tanzania menjadi penanda penting bagi diplomasi parlemen Indonesia. Kehadiran Ketua DPR RI dalam forum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga aktor yang aktif mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adil di tingkat dunia.