Presiden Prabowo Gelar Rapat Bahas Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT

Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (23/8/2026). Dalam rangkaian rapat yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu, kepala negara membahas langkah-langkah strategis penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta pemulihan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rangkaian Pertemuan di Hambalang

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa sesi terakhir pertemuan difokuskan pada tindak lanjut instruksi presiden terkait distribusi bantuan ke dua wilayah terdampak, khususnya melalui penerbangan udara. Dalam sesi tersebut, Presiden Prabowo didampingi Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

"Presiden bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan menelaah kembali instruksi kepala negara mengenai dukungan yang diperintahkan untuk disalurkan ke Kalimantan dan NTT, terutama yang dikirim melalui jalur udara," demikian keterangan Teddy yang disampaikan melalui kanal resmi Sekretariat Kabinet.

Teddy menegaskan bahwa arahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk merespons bencana secara cepat dan terkoordinasi. Menurutnya, seluruh dukungan yang telah diputuskan dalam rapat akan disalurkan dalam waktu dekat dengan pengawalan ketat dari kementerian dan lembaga terkait.

Penguatan Penanganan Karhutla di Kalimantan

Salah satu keputusan yang dibahas dalam rapat tersebut adalah penambahan 17 pesawat water bombing yang akan diterjunkan ke Kalimantan. Armada tersebut diarahkan untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di pulau itu. Langkah ini dinilai penting mengingat luasnya titik api yang perlu diatasi dalam waktu bersamaan.

Operasi pemadaman dari udara menjadi salah satu andalan pemerintah, terutama di kawasan yang sulit dijangkau petugas darat. Dengan bertambahnya jumlah armada, pemerintah berharap titik-titik api yang sempat meluas dapat segera dikendalikan sehingga dampak asap bagi masyarakat dapat diminimalkan.

Selain armada udara, pemerintah juga menyiapkan pengiriman 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan guna memperkuat satuan tugas di lapangan. Personel tambahan tersebut diharapkan mampu mendukung operasi pemadaman sekaligus melakukan patroli pencegahan agar karhutla tidak meluas ke kawasan lain.

Dukungan lain yang diputuskan adalah pengadaan 200 unit pompa dan pipa untuk memadamkan kebakaran bawah tanah pada lahan gambut. Kebakaran jenis ini dikenal sulit ditangani karena api menjalar di lapisan tanah di bawah permukaan, sehingga membutuhkan peralatan khusus untuk menjangkau titik panas secara langsung.

Penggunaan pompa dan pipa pada lahan gambut dilakukan dengan menyuntikkan air ke lapisan tanah yang terbakar. Metode ini membutuhkan koordinasi antara petugas di lapangan dan dukungan logistik yang memadai, termasuk ketersediaan sumber air di sekitar lokasi kebakaran.

Fokus Pemulihan di NTT

Sementara untuk NTT, pembahasan dalam pertemuan diarahkan pada upaya rekonstruksi dan penanganan warga terdampak gempa bumi. Teddy mengemukakan bahwa pemerintah memprioritaskan pemulihan kondisi masyarakat, baik dari sisi tempat tinggal maupun kebutuhan dasar, setelah sejumlah wilayah di provinsi itu diguncang gempa.

Melalui koordinasi lintas lembaga, bantuan untuk NTT disiapkan agar dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses. Pendekatan yang dilakukan menekankan pada percepatan penyaluran bantuan dan penyusunan langkah rekonstruksi jangka menengah bagi infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Dalam penanganan gempa di NTT, pemerintah juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa susulan. Evakuasi warga yang berada di kawasan rawan menjadi perhatian utama, bersamaan dengan upaya memastikan kebutuhan logistik korban terpenuhi.

Apresiasi atas Gerak Cepat TNI-Polri

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas gerak cepat personel TNI-Polri dalam menangani berbagai persoalan di sejumlah sektor dan wilayah Indonesia. Penghargaan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja aparat yang merespons kondisi darurat di berbagai daerah.

Menurut Teddy, pertemuan di Hambalang tersebut merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi pemerintah dalam menghadapi isu-isu strategis nasional. Ia menambahkan bahwa hasil rapat akan ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Adapun pertemuan yang digelar pada hari Minggu itu turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta pejabat terkait lainnya. Sesi demi sesi dilakukan secara berurutan, dengan pembahasan yang disesuaikan dengan agenda masing-masing isu yang menjadi perhatian pemerintah.

Dengan rangkaian dukungan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat yang terdampak bencana. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait akan terus diperkuat hingga kondisi di Kalimantan dan NTT dinyatakan pulih.