Gubernur Bali Bantah Tudingan Hambat Program Makan Bergizi Gratis

DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya tidak mendukung dan menghambat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantahan tersebut disampaikan Koster dalam keterangan persnya di Denpasar, Selasa (11/2/2025), menanggapi pemberitaan yang menyebut pemerintah provinsi tidak kooperatif dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

"Saya tegaskan, tidak ada niat sedikit pun untuk menghambat program Makan Bergizi Gratis. Justru kami mendukung penuh sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah," ujar Koster di hadapan awak media.

Koster menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan berbagai langkah koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait sejak program ini diumumkan. Menurutnya, tudingan yang beredar merupakan kesalahpahaman karena adanya perbedaan teknis dalam pendataan penerima manfaat di lapangan.

Koordinasi Intensif dengan Pemerintah Pusat

Dalam keterangannya, Koster menyatakan bahwa pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi bersama jajaran BGN dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali pada awal Januari 2025. Rapat tersebut membahas mekanisme distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah, termasuk kebutuhan dapur umum dan logistik di setiap kabupaten/kota.

"Kami sudah menindaklanjuti arahan presiden dengan membentuk tim percepatan di tingkat provinsi. Tim ini bertugas memastikan data penerima manfaat akurat dan tepat sasaran," kata Koster.

Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, itu juga menegaskan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran pendamping dalam APBD 2025 untuk mendukung operasional program MBG. Alokasi tersebut mencakup bantuan transportasi dan penyediaan fasilitas dapur sehat di beberapa titik strategis.

Penjelasan Teknis Perbedaan Data

Koster menjelaskan bahwa perbedaan data antara pemerintah provinsi dan pusat menjadi pemicu kesalahpahaman. Pemerintah provinsi mengusulkan penyesuaian daftar penerima manfaat berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.

"Kami menemukan sejumlah nama yang tercatat ganda atau tidak lagi berstatus aktif di sekolah. Ini bukan bentuk penghambatan, melainkan upaya memastikan program berjalan efisien dan tepat sasaran," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada BGN berisi data perbaikan tersebut. Koster berharap proses verifikasi ulang dapat diselesaikan dalam waktu dekat agar distribusi makanan bergizi tidak tertunda.

Dukungan Penuh dari Fraksi dan DPRD

Sikap Gubernur Bali itu mendapat dukungan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali, I Wayan Sutama. Dalam pernyataan terpisah, Sutama menyatakan bahwa fraksinya telah memantau langsung pelaksanaan program MBG di beberapa kabupaten, termasuk Badung dan Gianyar.

"Kami melihat antusiasme masyarakat sangat tinggi. Program ini berjalan baik di lapangan, dan tuduhan bahwa gubernur menghambat tidak berdasar," ujar Sutama.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah di Bali untuk mendukung kelancaran program MBG. Surat edaran tersebut memuat instruksi agar setiap desa dan kelurahan berpartisipasi aktif dalam penyediaan bahan pangan lokal.

Komitmen Berkelanjutan

Koster menegaskan bahwa program MBG merupakan prioritas nasional yang harus didukung semua pihak. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Bali untuk bersama-sama menyukseskan program tersebut demi generasi muda yang sehat dan cerdas.

"Kami berkomitmen penuh. Dalam rapat koordinasi terakhir dengan Presiden, saya menyatakan kesiapan Bali menjadi percontohan pelaksanaan MBG berbasis kearifan lokal," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, BGN belum memberikan tanggapan resmi terkait bantahan Gubernur Bali. Namun, Koster memastikan bahwa komunikasi dengan pusat terus berjalan intensif dan tidak ada kendala berarti.

Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pemerintah pusat pada 6 Januari 2025 menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi Bali, target awal mencapai 1,2 juta penerima yang tersebar di 9 kabupaten/kota.