Pramono Anung: TransJakarta Kelola Transportasi Kepulauan Seribu Mulai Tahun Depan

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) akan mengambil alih pengelolaan layanan transportasi publik menuju Kepulauan Seribu mulai tahun depan. Kebijakan tersebut ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempermudah akses warga menuju wilayah kabupaten administrasi di utara Teluk Jakarta itu, sekaligus mengintegrasikan layanan transportasi darat dan laut dalam satu manajemen pengelolaan.

Pramono menegaskan, pengalihan pengelolaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan layanan transportasi yang terjangkau, aman, dan terjadwal bagi masyarakat, baik warga Kepulauan Seribu maupun wisatawan yang hendak berkunjung ke kawasan tersebut.

"Tahun depan, pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu akan ditangani TransJakarta. Dengan demikian, masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah, terintegrasi, dan terjangkau," ujar Pramono dalam keterangannya di Jakarta.

Menurut dia, selama ini layanan transportasi menuju Kepulauan Seribu dikelola secara terpisah oleh sejumlah operator. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan warga, baik dari sisi jadwal keberangkatan maupun kepastian tarif yang harus dibayarkan.

Integrasi Layanan Darat dan Laut

Rencana pengalihan pengelolaan ini akan menempatkan TransJakarta sebagai operator yang mengoordinasikan perjalanan dari pusat kota menuju dermaga penyeberangan hingga ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Dengan skema tersebut, warga diharapkan dapat merencanakan perjalanan dalam satu sistem tiket dan jadwal yang saling terhubung.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Pramono, akan menindaklanjuti rencana ini melalui Rapat Koordinasi bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, PT Transportasi Jakarta, serta Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pembahasan dalam rapat mencakup kesiapan armada, sumber daya manusia, aspek keselamatan pelayaran, hingga skema tarif yang akan diberlakukan kepada pengguna jasa.

"Kami ingin warga Kepulauan Seribu memperoleh layanan transportasi yang setara dengan warga di daratan Jakarta. Ini bagian dari keadilan akses bagi seluruh warga ibu kota," kata Pramono.

Kondisi Aksesibilitas Kepulauan Seribu Saat Ini

Selama ini, akses menuju Kepulauan Seribu dilayani melalui sejumlah dermaga keberangkatan, antara lain Pelabuhan Muara Angke dan Pelabuhan Kali Adem di Jakarta Utara, serta Dermaga Marina Ancol yang melayani kapal-kapal wisata. Jarak tempuh laut menuju pulau-pulau tujuan berkisar satu hingga tiga jam, tergantung lokasi pulau dan jenis kapal yang digunakan.

Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administrasi yang terdiri atas gugusan lebih dari seratus pulau, dengan sebelas pulau berpenghuni. Aktivitas warganya sangat bergantung pada transportasi laut, baik untuk kebutuhan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, maupun urusan administrasi kependudukan yang mengharuskan mereka bepergian ke daratan Jakarta.

Ketiadaan sistem pengelolaan yang terpadu selama ini kerap menimbulkan keluhan, mulai dari jadwal keberangkatan yang tidak menentu, keterbatasan armada pada musim liburan, hingga perbedaan tarif antaroperator. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah menyerahkan pengelolaan layanan kepada badan usaha milik daerah yang berpengalaman mengelola transportasi massal.

Perluasan Layanan Transportasi Publik

Rencana pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu oleh TransJakarta merupakan bagian dari rangkaian perluasan layanan transportasi publik yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, pemerintah daerah telah menambah sejumlah layanan, mulai dari peningkatan layanan pusat panggilan (call center) bagi pengguna transportasi umum hingga penambahan rute yang menghubungkan kawasan wisata Ancol dengan jaringan transportasi kota.

TransJakarta sendiri saat ini mengoperasikan ratusan rute yang melayani wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk layanan pengumpan yang terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan kereta komuter. Pengalaman pengelolaan tersebut dinilai menjadi modal bagi TransJakarta untuk memperluas cakupan layanannya hingga ke wilayah perairan.

Tindak Lanjut dan Persiapan Implementasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan seluruh proses persiapan rampung sebelum kebijakan berlaku efektif tahun depan. Tahapan yang akan dilalui antara lain penyusunan regulasi berupa peraturan gubernur, pemetaan rute dan dermaga, serta penyiapan skema pembiayaan agar tarif tetap terjangkau bagi masyarakat.

Pramono menegaskan, pemerintah daerah akan memastikan masa transisi pengelolaan tidak mengganggu layanan yang selama ini berjalan. Para operator eksisting, kata dia, akan dilibatkan dalam proses penataan agar tidak ada layanan yang terputus selama proses pengalihan berlangsung.

"Prinsipnya, tidak boleh ada layanan yang berhenti. Yang kami lakukan adalah menata agar lebih terintegrasi dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," ucap Pramono.

Dengan pengalihan pengelolaan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap mobilitas warga Kepulauan Seribu semakin lancar dan kunjungan wisata ke kawasan tersebut meningkat, sehingga berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat setempat.