Pramono Anung Pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Program Prioritas di Balai Kota

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin Rapat Koordinasi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026). Rapat tersebut membahas percepatan pelaksanaan program prioritas daerah yang meliputi penanganan banjir, penataan transportasi publik, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi warga Ibu Kota.

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta para kepala dinas dan kepala badan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Agenda utama dalam rapat adalah evaluasi capaian program kerja semester pertama tahun anggaran 2026 dan penajaman target pelaksanaan program pada semester kedua.

Dalam arahannya, Pramono menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bekerja secara terukur, terintegrasi, dan tepat sasaran. Ia menyatakan bahwa program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025—2029 wajib ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.

"Saya menegaskan kepada seluruh jajaran agar setiap program yang telah ditetapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh ada program yang berjalan di tempat, apalagi hanya berhenti pada tataran dokumen perencanaan," ujar Pramono dalam rapat tersebut.

Evaluasi Capaian Semester Pertama Tahun Anggaran 2026

Berdasarkan agenda rapat, setiap kepala perangkat daerah diminta memaparkan realisasi program dan serapan anggaran semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pramono menyatakan bahwa evaluasi berkala merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Gubernur juga meminta jajaran perangkat daerah untuk tidak menunda pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan program berdampak langsung pada menurunnya kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

"Setiap rupiah yang ditetapkan dalam APBD adalah amanat rakyat. Karena itu, serapan anggaran harus berbanding lurus dengan hasil yang nyata, bukan sekadar angka di atas kertas," kata Pramono.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono menyatakan bahwa Rapat Koordinasi serupa akan dilaksanakan secara berkala setiap bulan guna memastikan seluruh target pembangunan daerah berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Antisipasi Musim Hujan dan Penanganan Banjir

Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat adalah kesiapan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi musim hujan yang diprediksi mulai memasuki wilayah Ibu Kota pada akhir tahun. Pramono meminta Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan jajaran wali kota di lima wilayah administratif untuk mempercepat normalisasi saluran air, pengerukan waduk dan kali, serta perawatan rumah pompa.

Selain itu, Gubernur menegaskan pentingnya kesiapsiagaan personel dan peralatan di tingkat kelurahan. Ia meminta para camat dan lurah memetakan kembali titik-titik rawan genangan di wilayah masing-masing dan menyusun rencana penanganan yang dapat diaktifkan sewaktu-waktu.

"Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara reaktif. Seluruh langkah pencegahan harus disiapkan sejak sekarang, mulai dari pengerukan sedimentasi, perawatan pompa, hingga kesiapan posko di tingkat kelurahan," ujar Pramono.

Penguatan Transportasi Publik dan Pelayanan Warga

Rapat juga membahas peningkatan layanan transportasi publik, termasuk perluasan jangkauan layanan TransJakarta serta integrasi antarmoda di sejumlah koridor. Pramono menyatakan bahwa ketersediaan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau merupakan prasyarat untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Di bidang pelayanan publik, Gubernur meminta percepatan digitalisasi layanan administrasi kependudukan dan perizinan. Ia menegaskan bahwa seluruh layanan dasar harus dapat diakses warga secara mudah, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Menutup rapat, Pramono menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah ditentukan oleh konsistensi kerja jajaran birokrasi. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi dengan laporan tertulis yang disampaikan dalam jangka waktu satu pekan.

"Keputusan yang dihasilkan dalam rapat ini harus ditindaklanjuti. Saya meminta laporan pelaksanaannya disampaikan paling lambat satu minggu ke depan, sehingga kita dapat memantau kemajuannya secara bersama-sama," kata Pramono.

Usai memimpin rapat, Pramono kembali melanjutkan agenda kerjanya di Balai Kota, termasuk menerima sejumlah tamu dan menandatangani dokumen kedinasan.