Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Komitmen Reformasi Birokrasi

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat agenda reformasi birokrasi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Kementerian Sekretariat Negara yang digelar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, Mensesneg memaparkan sejumlah capaian strategis serta target prioritas yang harus direalisasikan sepanjang tahun anggaran berjalan.

Prasetyo Hadi menyatakan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan menjadi fondasi utama dalam mendukung visi pembangunan nasional. “Berdasarkan arahan Presiden, kita harus memastikan setiap proses administrasi kenegaraan berjalan transparan, akuntabel, dan efisien. Reformasi birokrasi bukan sekadar wacana, melainkan keputusan yang harus diimplementasikan secara konsisten di seluruh lini,” ujarnya di hadapan para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Prioritas Digitalisasi Administrasi Kenegaraan

Dalam kesempatan tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi dalam sistem persuratan dan pengelolaan dokumen negara. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Sekretariat Negara telah menindaklanjuti instruksi presiden dengan mengintegrasikan platform digital untuk mempercepat alur dokumen antarlembaga. “Kita telah menetapkan target bahwa pada akhir triwulan pertama tahun 2025, sebanyak 85 persen proses persuratan resmi akan menggunakan sistem elektronik terpadu. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang rentan terhadap keterlambatan dan kesalahan administrasi,” jelas Prasetyo.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa digitalisasi ini juga mencakup pengelolaan arsip negara yang selama ini menjadi tantangan besar. Dengan sistem baru, setiap dokumen akan memiliki jejak digital yang jelas, memudahkan penelusuran dan audit. “Keputusan untuk mengadopsi teknologi ini telah melalui kajian mendalam bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara. Kami memastikan keamanan data menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Penguatan Koordinasi Antarlembaga dan Fraksi

Mensesneg Prasetyo Hadi juga menekankan perlunya penguatan koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara, DPR, dan lembaga tinggi negara lainnya. Dalam rapat tersebut, ia menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan responsivitas terhadap permintaan data dan dokumen dari komisi-komisi di DPR, terutama dalam proses pembahasan undang-undang. “Koordinasi yang solid dengan seluruh fraksi adalah kunci kelancaran agenda legislasi. Kita harus memastikan setiap dokumen pendukung disiapkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau jadwal pleno dan rapat kerja dengan DPR. Tim ini berkoordinasi langsung dengan Sekretariat Jenderal DPR untuk memastikan kesiapan materi dan logistik. “Kita tidak boleh lengah. Setiap agenda kenegaraan harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari substansi hingga teknis pelaksanaan,” ujarnya.

Evaluasi Capaian dan Target Kinerja 2025

Dalam paparannya, Mensesneg membeberkan sejumlah capaian positif sepanjang tahun 2024, termasuk penurunan waktu penyelesaian dokumen kenegaraan hingga 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia mengingatkan bahwa target tahun 2025 lebih ambisius, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kepada presiden dan wakil presiden, serta dukungan administratif bagi kabinet.

“Kita telah menetapkan indikator kinerja utama yang jelas. Setiap unit kerja harus melaporkan progresnya secara berkala melalui sistem evaluasi internal. Berdasarkan laporan yang masuk, kami akan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan,” kata Prasetyo. Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kementerian, termasuk program pelatihan kepemimpinan dan manajemen modern.

Menutup rapat, Mensesneg Prasetyo Hadi mengajak seluruh jajaran untuk bekerja dengan integritas tinggi dan dedikasi penuh. “Kita adalah garda terdepan dalam mendukung kelancaran roda pemerintahan. Setiap keputusan dan tindakan kita harus mencerminkan profesionalisme dan loyalitas kepada negara,” pungkasnya. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh deputi, staf ahli, dan pejabat administrator di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati.