Gubernur Bali Wayan Koster Menegaskan Dukungan Penuh Program Makan Bergizi Gratis

DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bali dalam mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus membantah secara terbuka tudingan yang menyebut otoritas daerah berupaya menghambat pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Penegasan ini disampaikan dalam keterangan pers di Denpasar guna meluruskan informasi yang dinilai mendistorsi komitmen birokrasi daerah dalam menyukseskan program intervensi gizi nasional bagi generasi penerus bangsa.

Wayan Koster menyatakan bahwa jajaran pemerintah daerah senantiasa berpedoman pada kebijakan umum pemerintah pusat dan siap memfasilitasi program pemenuhan gizi tersebut agar dapat berjalan efektif di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

"Pemerintah Provinsi Bali sama sekali tidak pernah, dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghambat Program Makan Bergizi Gratis. Kami justru menyambut baik inisiatif ini karena menyangkut masa depan anak-anak kita. Tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan bertentangan dengan langkah-langkah konkret yang tengah kami persiapkan di tingkat daerah," ujar Wayan Koster.

Sinergi Kebijakan dan Bantahan Terhadap Narasi Distortif

Klarifikasi resmi tersebut disampaikan Gubernur Bali guna merespons sejumlah narasi di ruang publik yang menuding adanya keengganan administratif dari Pemerintah Provinsi Bali dalam mengakselerasi program MBG. Koster menegaskan bahwa seluruh struktur birokrasi di Bali terikat pada kewajiban konstitusional untuk mengeksekusi program prioritas nasional yang telah disepakati bersama.

Menurut Koster, koordinasi intensif telah berjalan bersama kementerian teknis dan Badan Gizi Nasional untuk memastikan pemetaan sasaran peserta didik, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah pertama di seluruh wilayah Pulau Dewata, berjalan akurat dan transparan.

"Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tugas kami adalah menjamin regulasi dan petunjuk teknis dapat terlaksana secara tertib. Kami menolak anggapan bahwa Bali pasif atau apriori terhadap agenda nasional ini. Seluruh perangkat daerah telah kami instruksikan untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan tanpa kendala birokratis," kata Wayan Koster.

Alokasi Anggaran dan Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor

Terkait kesiapan fiskal, Gubernur Bali menyatakan bahwa skema pendanaan serta pembiayaan operasional pendukung tengah dibahas secara intensif dengan merujuk pada regulasi perimbangan keuangan. Pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, guna memastikan kepatuhan tata kelola anggaran negara.

Koster memaparkan, perumusan alokasi belanja daerah pendukung program MBG dibahas secara komprehensif dalam rapat kerja bersama instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sebelum nantinya disahkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dukungan politik anggaran di tingkat legislatif daerah juga terus dikonsolidasikan. Dalam Sidang Pleno pembahasan rancangan anggaran, seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Bali sepakat memberikan dukungan terhadap sinkronisasi belanja prioritas pendidikan dan kesehatan demi menunjang program MBG.

"Langkah penyelarasan anggaran harus berpijak pada payung hukum yang presisi. Kami mengambil keputusan untuk memprioritaskan kesiapan logistik dan sarana distribusi agar anggaran yang ditetapkan kelak betul-betul memberikan efisiensi maksimal dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perbendaharaan daerah," tutur Wayan Koster.

Integrasi Pangan Lokal dan Kepastian Rantai Pasok

Selain kesiapan anggaran dan tata kelola regulasi, Pemerintah Provinsi Bali tengah merancang strategi operasional agar implementasi Program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak berganda terhadap perekonomian lokal. Koster menjelaskan bahwa rantai pasok penyediaan pangan bergizi wajib menyerap hasil produksi petani, peternak, dan nelayan lokal di sembilan kabupaten dan kota di Bali.

Dalam agenda Rapat Koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Bali, disepakati bahwa pemenuhan komoditas pangan seperti beras, telur, daging ayam, ikan, sayuran, dan buah-buahan akan dioptimalkan melalui kemitraan dengan koperasi pertanian serta Perusahaan Umum Daerah setempat. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah ketergantungan pasokan dari luar wilayah dan menggerakkan sirkulasi ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Provinsi Bali kini berfokus membentuk satuan tugas teknis guna menindaklanjuti verifikasi unit pelayanan pangan, pemantauan higienitas makanan, serta integrasi standar kelayakan gizi bekerja sama dengan dinas kesehatan dan instansi pengawas obat dan makanan di daerah.

"Program Makan Bergizi Gratis ini bukan semata-mata soal pembagian makanan kepada siswa, melainkan sebuah ekosistem ekonomi dan kesehatan masyarakat yang terintegrasi. Kami memastikan anak-anak Bali mendapatkan asupan nutrisi berkualitas tinggi, sekaligus memastikan petani lokal menjadi penopang utama rantai pasok tersebut," pungkas Koster.