Pramono Anung Pimpin Rapat Koordinasi di Balai Kota Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin Rapat Koordinasi di Balai Kota DKI Jakarta pada hari Selasa, 11 Agustus 2026. Rapat tersebut digelar sebagai upaya menindaklanjuti program-program strategis pemerintah provinsi dalam menyongsong tahapan akhir tahun anggaran 2026. Dalam sesi koordinasi yang berlangsung tertutup bagi media tersebut, hadir pula jajaran Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta kepala dinas terkait untuk membahas sejumlah kebijakan penting yang akan ditetapkan dalam waktu dekat.

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Program Strategis

Dalam rapat, Pramono Anung menyatakan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen menyelesaikan target pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sesuai dengan arahan yang telah disahkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh unit organisasi perangkat daerah wajib mempercepat realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan manfaat bagi masyarakat.

Pramono Anung menindaklanjuti temuan evaluasi kinerja triwulan kedua yang menunjukkan adanya sejumlah proyek dengan progress di bawah target. Keputusan diambil dalam rapat untuk memberikan percepatan izin dan koordinasi lintas sektor guna mengurangi hambatan administrasi. Selain itu, Gubernur meminta agar setiap kebijakan operasional yang dikeluarkan harus selalu berdasarkan UU yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir.

Penyusunan Kebijakan Berdasarkan UU dan Regulasi Daerah

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penyusunan Peraturan Gubernur terkait tata kelola belanja daerah untuk tahun anggaran 2027. Naskah akademik dan draf regulasi tersebut akan segera ditetapkan setelah melalui serangkaian pembahasan teknis dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah. Pramono menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan kebijakan wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan multi-tafsir di tingkat eksekutif maupun legislatif.

"Kita harus pastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki payung hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun politik. Oleh karena itu, penyusunan regulasi harus dilakukan dengan cermat dan melibatkan seluruh stakeholder terkait," ujar Pramono Anung dalam rapat.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa pihaknya telah mengoordinasikan rancangan kebijakan tersebut dengan pihak DPRD DKI Jakarta. Beberapa Fraksi di DPRD telah memberikan masukan awal terkait prioritas anggaran yang difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik. Masukan dari Fraksi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan draf sebelum diajukan dalam agenda Paripurna atau Pleno DPRD pada bulan September mendatang.

Koordinasi Lintas OPD dan Sinkronisasi dengan DPRD

Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur tersebut juga membahas mekanisme pengawasan internal terhadap proyek-proyek strategis nasional yang berada di wilayah Jakarta. Pramono Anung menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan meningkatkan frekuensi evaluasi mingguan melalui forum Pleno yang melibatkan seluruh kepala dinas dan badan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa arah kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras tanpa adanya tumpang tindih kewenangan.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap masukan konstruktif dari unsur DPRD. Ia menyatakan bahwa komunikasi politik dengan Fraksi-fraksi di parlemen daerah harus terus dijaga agar proses legislasi dan pengawasan berjalan kondusif. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan Jakarta yang inklusif dan berkeadilan.

Pada penutup Rapat Koordinasi, Pramono Anung kembali menegaskan pentingnya disiplin administrasi dan kecepatan respon terhadap permasalahan di lapangan. Ia meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah untuk segera menyusun rencana aksi konkret sebagai tindak lanjut dari keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut. Dengan demikian, diharapkan target akhir tahun dapat tercapai secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga DKI Jakarta.