Prabowo Resmikan Lima Bendungan Senilai Rp9,79 Triliun

Presiden Prabowo Subianto meresmikan lima bendungan secara serentak dalam sebuah seremoni terpusat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025). Lima infrastruktur sumber daya air yang tersebar di empat provinsi tersebut menelan total investasi sebesar Rp9,79 triliun dan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikebut penyelesaiannya untuk memperkuat ketahanan air serta mendukung swasembada pangan nasional.

Peresmian yang dilakukan secara hibrida itu menandai rampungnya seluruh pekerjaan konstruksi yang dimulai sejak tiga hingga lima tahun lalu. Presiden Prabowo menekankan bahwa bendungan-bendungan itu bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan fondasi bagi kedaulatan pangan dan air di tengah ancaman perubahan iklim. "Hari ini kita buktikan bahwa negara hadir untuk memastikan air bagi petani, air baku bagi masyarakat, dan pengendalian banjir yang selama ini menjadi momok di sejumlah daerah," ujarnya dalam sambutan yang disiarkan langsung.

Rincian Proyek Lima Bendungan

Kelima bendungan yang diresmikan meliputi Bendungan Keureuto di Aceh Utara, Bendungan Rukoh di Pidie, Bendungan Margatiga di Lampung Timur, Bendungan Cibeet di Bogor, serta Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Masing-masing bendungan memiliki kapasitas tampung dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah setempat. Bendungan Keureuto, dengan nilai kontrak Rp2,34 triliun, mampu menampung 216 juta meter kubik air dan mengairi area irigasi seluas 8.420 hektare. Sementara Bendungan Rukoh yang menelan biaya Rp1,86 triliun memiliki kapasitas tampung 129 juta meter kubik untuk melayani irigasi 7.200 hektare serta menyediakan air baku 0,85 meter kubik per detik.

Di Pulau Jawa, Bendungan Cibeet yang dibangun dengan dana Rp2,15 triliun dirancang untuk mereduksi debit banjir di hilir Sungai Citarum sebesar 11,5 persen sekaligus memasok air baku 1,2 meter kubik per detik bagi kawasan industri dan permukiman. Bendungan Margatiga di Lampung menelan biaya Rp2,54 triliun dan akan mengairi lahan pertanian seluas 12.500 hektare. Adapun Bendungan Temef yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi yang pertama di provinsi itu dengan kapasitas tampung 45 juta meter kubik dan nilai investasi Rp900 miliar, difungsikan terutama untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 0,5 meter kubik per detik serta irigasi seluas 3.100 hektare. Seluruh proyek dilaksanakan oleh kontraktor BUMN dan swasta di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Manfaat Strategis bagi Ketahanan Air dan Pangan

Dalam paparan teknis yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, kelima bendungan itu secara agregat mampu menambah suplai air irigasi untuk 31.220 hektare lahan pertanian baru maupun existing. "Dengan tambahan pasokan air yang terjamin sepanjang tahun, indeks pertanaman di daerah layanan bendungan dapat naik dari rata-rata 120 menjadi 250 persen. Ini adalah terobosan konkret untuk mengejar target swasembada pangan," kata Dody di lokasi bendungan yang terhubung secara virtual.

Selain irigasi, fungsi pengendalian banjir menjadi poin krusial terutama bagi Bendungan Cibeet yang secara langsung memperkuat sistem mitigasi di Daerah Aliran Sungai Citarum. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang turut hadir menyatakan bahwa nilai ekonomi dari penurunan risiko banjir tahunan di kawasan tersebut diperkirakan mencapai Rp350 miliar. Bendungan juga difungsikan sebagai pemasok air baku dengan total kapasitas gabungan sebesar 3,4 meter kubik per detik yang akan dinikmati oleh lebih dari 1,2 juta kepala keluarga di daerah perkotaan dan perdesaan sekitarnya. Tidak ketinggalan, potensi pembangkit listrik tenaga air pada Bendungan Keureuto sebesar 6,7 megawatt turut mendukung bauran energi terbarukan nasional.

Pernyataan dan Arahan Presiden

Usai menekan tombol sirine peresmian, Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera menyiapkan tata kelola operasi dan pemeliharaan bendungan secara profesional. "Jangan sampai setelah saya resmikan, dua tahun kemudian tidak terawat. Saya minta Menteri PU melibatkan pemerintah daerah dan Perum Jasa Tirta untuk merumuskan skema pengelolaan yang mandiri dan berkelanjutan," tegasnya. Presiden juga menekankan pentingnya membangun infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi tersier dan jalan usaha tani agar air dari bendungan benar-benar sampai ke petak-petak sawah.

Kepala Negara menyempatkan diri berdialog dengan perwakilan kelompok tani dari masing-masing lokasi yang mengikuti acara melalui konferensi video. Seorang petani asal Timor Tengah Selatan menyampaikan apresiasi karena Bendungan Temef akan mengakhiri ketergantungan pada tadah hujan. Menanggapi hal itu, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan bendungan di Indonesia timur akan terus dilanjutkan. "NTT, Papua, Maluku, akan kita bangun lebih banyak lagi. Air adalah hak dasar rakyat," ucapnya disambut tepuk tangan.

Pendanaan dan Dukungan Multipihak

Total investasi Rp9,79 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) multiyears yang dialokasikan sejak 2020 hingga 2025. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merinci bahwa pendanaan tersebut terbagi dalam tiga skema: Rp5,1 triliun dari penerusan pinjaman luar negeri melalui loan bilateral dan multilateral, Rp2,8 triliun dari surat berharga syariah negara (project financing sukuk), serta Rp1,89 triliun dari rupiah murni APBN. "Skema kolaboratif ini memungkinkan kita menyelesaikan lima bendungan dalam waktu yang relatif paralel tanpa mengganggu ruang fiskal untuk program prioritas lainnya," jelas Kepala Bappenas.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa serapan anggaran untuk kelima proyek ini telah masuk dalam kategori efisien dengan rata-rata efisiensi 7,2 persen dari nilai pagu awal. Menteri Keuangan menyatakan bahwa efisiensi tersebut dialokasikan kembali untuk memperkuat jaringan irigasi primer di sekitar bendungan. Sementara itu, Komisi V DPR melalui Wakil Ketua yang hadir dalam seremoni menyampaikan dukungan penuh agar program pembangunan bendungan tidak berhenti di tahap konstruksi, melainkan harus disertai kepastian kelembagaan pengelola. "Kami akan mengawal agar Peraturan Pemerintah tentang Dewan Sumber Daya Air segera terbit dan memberikan mandat yang jelas bagi pengelolaan aset-aset strategis ini," ujarnya.

Dengan diresmikannya lima bendungan baru ini, pemerintah mengklaim capaian tampungan air nasional kini mencapai 250 meter kubik per kapita per tahun, naik dari posisi 2020 yang hanya 180 meter kubik per kapita. Angka tersebut masih di bawah standar internasional yang merekomendasikan tampungan minimal 1.200 meter kubik per kapita. Meski demikian, Kementerian PU menyatakan akan terus membangun 12 bendungan tambahan hingga tahun 2029 guna mendekatkan Indonesia pada ketahanan air yang ideal.