Mensos Tegaskan Bansos sebagai Instrumen Pengendali Inflasi Daerah

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen kementeriannya dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi program bantuan sosial. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Peran Strategis Kemensos dalam Pengendalian Inflasi

Dalam rapat yang dihadiri oleh para kepala daerah dan jajaran kementerian terkait, Mensos menyatakan bahwa Kementerian Sosial memiliki peran strategis sebagai penyangga daya tahan kelompok rentan. “Kami memandang inflasi bukan hanya soal angka, melainkan beban nyata yang menghimpit keluarga miskin dan hampir miskin. Oleh karena itu, perlindungan sosial adaptif menjadi instrumen utama,” ujarnya.

Saifullah Yusuf menjelaskan, pengendalian inflasi daerah tidak cukup hanya dengan kebijakan moneter dan fiskal, tetapi membutuhkan intervensi langsung pada sisi permintaan kelompok berpenghasilan rendah. Program bantuan sosial yang dikelola Kemensos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dinilai efektif menahan penurunan konsumsi rumah tangga saat terjadi gejolak harga.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, sepanjang tahun 2025, PKH telah menjangkau 10,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp30,4 triliun. Adapun BPNT disalurkan kepada 18,8 juta KPM melalui mekanisme elektronik yang memungkinkan transaksi di 34 provinsi. Pada triwulan pertama 2026, penyaluran kedua program tersebut diklaim telah mencapai 25,7 persen dari pagu tahunan.

Bantuan Pangan sebagai Bantalan Inflasi

Mensos menyoroti pentingnya bantuan pangan sebagai bantalan langsung terhadap lonjakan harga komoditas. “Ketika harga beras naik, keluarga miskin adalah yang pertama kali mengurangi porsi makan. Bansos pangan hadir untuk memastikan mereka tidak kehilangan akses terhadap kebutuhan paling dasar,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, dipaparkan bahwa Kemensos telah menyelesaikan penyaluran bantuan pangan tahap pertama tahun 2026 berupa beras 10 kilogram per bulan kepada 15,9 juta KPM. Bantuan ini diberikan selama tiga bulan pertama sebagai respons terhadap potensi kenaikan harga pangan pasca panen raya. Pemerintah daerah diminta untuk turut memantau distribusi dan memastikan tidak ada kebocoran di lapangan.

Saifullah Yusuf juga menekankan pentingnya verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala. “Data yang akurat adalah kunci. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan bansos tepat sasaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar menjadi pelindung rakyat,” katanya.

Koordinasi Lintas Kementerian dan Daerah

Rapat yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi. Mensos mengapresiasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang secara aktif memonitor pasokan dan harga komoditas di tingkat lokal.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog menjadi vital. Kemensos berperan pada sisi hilir, yakni memastikan bahwa masyarakat miskin tetap mampu mengakses pangan meskipun harga berfluktuasi,” ujar Saifullah Yusuf.

Beberapa poin penting yang disepakati dalam rapat tersebut antara lain: percepatan penyaluran bansos di daerah dengan tingkat inflasi di atas rata-rata nasional, peningkatan peran pendamping PKH dalam edukasi pengelolaan keuangan keluarga, serta penguatan lumbung pangan desa sebagai penyangga ketahanan pangan lokal. Mensos juga menyetujui usulan pembentukan posko pengaduan terpadu di setiap kabupaten/kota untuk menerima keluhan terkait ketersediaan pangan dan penyaluran bansos.

Inflasi dan Perlindungan Kelompok Rentan

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi pada Januari 2026 tercatat sebesar 0,51 persen (month-to-month) dengan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama. Kenaikan harga beras, cabai, dan telur ayam ras menjadi perhatian serius karena memiliki bobot besar dalam konsumsi rumah tangga miskin.

“Masyarakat miskin mengalokasikan lebih dari 60 persen pengeluarannya untuk makanan. Inflasi pangan sebesar 1 persen saja dapat mendorong 200 ribu orang jatuh ke bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, bansos pangan dan PKH harus menjadi prioritas,” papar Mensos.

Merespons kondisi tersebut, Kemensos memperkuat mekanisme penyesuaian manfaat bansos dengan memperhitungkan tingkat inflasi daerah. Skema indeksasi ini memungkinkan nilai bantuan PKH dan BPNT disesuaikan setiap triwulan berdasarkan perkembangan harga kebutuhan pokok di masing-masing wilayah. “Ini adalah wujud nyata kebijakan perlindungan sosial yang adaptif,” tambah Saifullah Yusuf.

Rapat koordinasi tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi. Mensos menegaskan bahwa jajarannya siap bekerja sama dengan seluruh pihak untuk memastikan tidak ada warga negara yang kelaparan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang penuh tantangan.

Baca juga:

• IHSG Diprediksi Naik, Analis Rekomendasikan Saham BBCA, ASII, dan TLKM
• Kemensos Tetapkan 28.478 Murid Baru Sekolah Rakyat, Masih Bisa Bertambah