Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Soroti Ekonomi dan Keamanan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/3/2025). Rapat yang dihadiri seluruh menteri Kabinet Merah Putih, jaksa agung, panglima TNI, dan kapolri ini membahas sejumlah agenda strategis nasional yang menyangkut stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan percepatan proyek infrastruktur.

Fokus pada Stabilitas Ekonomi dan Daya Beli

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global. “Kita harus memastikan inflasi terkendali, terutama pada harga bahan pokok. Jangan sampai ada gejolak yang menggerus daya beli rakyat,” ujarnya di hadapan para menteri. Presiden memerintahkan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk memperkuat koordinasi distribusi pangan dan memperluas operasi pasar murah hingga ke pelosok daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam laporannya menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2025 yang berada pada kisaran 5,1 persen. Namun, ia menyoroti adanya tekanan pada nilai tukar rupiah dan harga energi global. “Kami akan mengambil langkah-langkah fiskal yang terukur untuk menjaga defisit APBN tetap pada koridor yang aman,” kata Airlangga. Rapat juga membahas percepatan realisasi belanja pemerintah, khususnya program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran.

Ketahanan Pangan dan Energi Jadi Prioritas

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang duduk di samping Presiden menekankan perlunya percepatan program lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah dan Papua selatan. “Kita harus swasembada pangan dalam tiga tahun. Itu komitmen yang tidak bisa ditawar,” tegasnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa kementeriannya telah menyiapkan 500 ribu hektare lahan baru untuk pengembangan padi dan jagung hibrida, dengan target panen raya pada akhir tahun 2025.

Di sektor energi, Presiden Prabowo meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral segera menyelesaikan revisi regulasi yang menghambat investasi di sektor energi terbarukan. Rapat menyetujui pembentukan satuan tugas lintas kementerian untuk mengawal proyek pembangkit listrik tenaga surya skala besar di Nusa Tenggara Timur dan pembangunan kilang minyak di Tuban. “Ketergantungan impor energi harus kita pangkas secara bertahap. Kemandirian energi adalah kunci kedaulatan bangsa,” ujar Presiden.

Evaluasi Kinerja 100 Hari Pemerintahan

Sidang kabinet ini juga menjadi forum evaluasi seratus hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melaporkan capaian realisasi program prioritas, termasuk penyelesaian 12 bendungan strategis dan pembukaan 2.000 kilometer jalan baru di daerah tertinggal. Presiden mengapresiasi kerja cepat para menteri namun mengingatkan agar kecepatan tidak mengorbankan kualitas. “Saya minta setiap proyek diaudit oleh BPK dan BPKP. Tidak boleh ada kebocoran anggaran satu rupiah pun,” tandasnya.

Menteri Pertahanan yang juga hadir memberikan paparan singkat tentang modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). “Kami sedang menyelesaikan kontrak pengadaan kapal patroli cepat untuk menjaga wilayah perbatasan, khususnya di Laut Natuna Utara,” ujarnya. Sidang kabinet menyetujui penambahan anggaran pertahanan sebesar 0,3 persen dari PDB untuk tahun anggaran 2026, dengan syarat transparansi penuh dalam proses pengadaan.

Arahan Presiden: Kerja Cepat, Tepat, dan Bersih

Menjelang akhir rapat, Presiden Prabowo memberikan lima arahan pokok kepada seluruh jajaran kabinet: percepat penyerapan anggaran, jaga stabilitas harga, perkuat ketahanan pangan dan energi, optimalkan penerimaan negara, dan bersihkan birokrasi dari praktik korupsi. “Saya tidak akan ragu menindak menteri yang main-main dengan anggaran rakyat,” tegasnya. Arahan ini langsung direspons oleh Jaksa Agung yang menyatakan siap mendukung penuh upaya penegakan hukum di internal pemerintahan.

Usai sidang, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyampaikan kepada media bahwa pemerintah akan segera merilis paket kebijakan ekonomi lanjutan yang mencakup insentif bagi industri padat karya dan perluasan program kartu prakerja. “Bapak Presiden ingin satu juta lapangan kerja baru tercipta pada tahun 2025 ini,” jelasnya. Sidang kabinet paripurna ditutup pukul 14.30 WIB, dan para menteri segera melakukan rapat koordinasi teknis di kementerian masing-masing untuk menindaklanjuti keputusan yang telah disahkan.