Prabowo Pimpin Rapat Penanganan Karhutla di Posko Aju Riau

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju, Provinsi Riau, Senin (24/8/2026). Dalam rapat tersebut, Kepala Negara meninjau langsung perkembangan penanganan kebakaran di lapangan dan menegaskan agar seluruh jajaran mempercepat pemadaman serta pengendalian titik panas yang masih tersebar di sejumlah kabupaten di Riau.

Rapat berlangsung di posko yang menjadi pusat komando penanganan karhutla itu. Hadir mendampingi Presiden, antara lain, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Penjabat Gubernur Riau. Kehadiran para pejabat tersebut, menurut keterangan resmi, dimaksudkan agar keputusan yang diambil dalam rapat dapat langsung dieksekusi oleh setiap kementerian dan lembaga terkait.

Arahan Presiden dalam Rapat

Dalam rapat, Presiden Prabowo menyatakan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu kementerian atau lembaga. Kepala Negara menekankan perlunya komando tunggal di lapangan dan pembagian tugas yang jelas antara unsur TNI, Polri, Manggala Agni, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta masyarakat sekitar hutan.

“Saya minta semua pihak bergerak bersama. Tidak ada waktu untuk berdebat soal kewenangan. Yang terpenting adalah api cepat padam dan masyarakat tidak lagi menghirup asap,” demikian arahan Presiden dalam rapat tersebut.

Presiden juga meminta agar prioritas utama diarahkan pada pemadaman, evakuasi warga yang terdampak asap, serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Arahan itu disampaikan setelah para peserta rapat memaparkan data luas lahan terbakar dan sebaran titik panas di wilayah Riau dan provinsi tetangga dalam beberapa pekan terakhir.

Koordinasi Lintas Lembaga Diperkuat

Menindaklanjuti hasil rapat di Posko Aju, pemerintah menetapkan sejumlah keputusan operasional. Salah satunya adalah penguatan patroli terpadu darat dan udara yang melibatkan TNI, Polri, serta Manggala Agni. Selain itu, modifikasi cuaca kembali digencarkan untuk memicu hujan buatan di wilayah rawan karhutla, dengan dukungan penuh BMKG.

Pemerintah juga memutuskan untuk mempercepat pembasahan lahan gambut melalui kanal bloking dan pembangunan sekat kanal, sebagaimana diatur dalam kebijakan pengelolaan lahan gambut nasional. Langkah ini, dalam rapat, dinilai sebagai upaya jangka menengah untuk mencegah api menjalar ke kawasan gambut dalam yang sulit dipadamkan.

Seluruh keputusan tersebut akan dituangkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang digelar dalam waktu dekat. Rapat koordinasi itu, menurut rencana, akan merumuskan kebutuhan logistik, personel, dan anggaran yang diperlukan hingga musim kemarau berakhir.

Pencegahan dan Penegakan Hukum

Selain pemadaman, rapat juga membahas aspek pencegahan dan penegakan hukum. Presiden meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi, berdasarkan ketentuan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla. Pemerintah, kata Presiden, akan memperkuat program edukasi dan insentif bagi masyarakat yang menjaga lahannya dari praktik pembakaran. Langkah tersebut dinilai krusial karena sebagian besar titik api kerap muncul dari aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat.

Di sisi lain, DPR RI melalui komisi terkait diharapkan ikut mendukung percepatan penanganan karhutla. Fraksi-fraksi di parlemen, menurut rencana, akan membahas alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam pembahasan anggaran negara, agar dukungan terhadap operasi pemadaman di Riau dan daerah lain dapat berjalan optimal.

Evaluasi Berkala

Pemerintah menegaskan akan melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan penanganan karhutla. Evaluasi tersebut, dalam rapat, diputuskan untuk dilakukan setiap pekan dengan laporan langsung dari posko di daerah. Jika ditemukan hambatan di lapangan, kata Presiden, akan segera dilakukan penyesuaian strategi.

Dengan langkah terpadu yang digariskan dalam rapat tersebut, pemerintah berharap luasan lahan terbakar dapat ditekan dan dampak kesehatan akibat kabut asap dapat diminimalkan. Seluruh elemen terkait diminta tetap siaga hingga kondisi cuaca benar-benar mendukung.