Presiden Prabowo Tiba di Palembang, Langsung Pimpin Rapat Penanganan Karhutla

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju Penanganan Karhutla kawasan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatra Selatan, Senin (24/8/2026). Kepala Negara membuka rapat tersebut segera setelah tiba di ibu kota Sumatra Selatan itu, menyusul kunjungan kerja peninjauan karhutla di Provinsi Riau pada hari yang sama.

Rapat yang digelar di posko yang berlokasi di area bandara tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara serta unsur pemerintah daerah. Agenda utama forum ini adalah menerima laporan perkembangan penanganan karhutla di Sumatra Selatan, termasuk kesiapan sarana dan prasarana pemadaman di lapangan.

Unsur Pemerintah Pusat dan Daerah Hadir Lengkap

Mengawali jalannya rapat, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melaporkan bahwa unsur pemerintah pusat dan daerah telah hadir secara lengkap untuk memberikan paparan langsung kepada Presiden. Kehadiran tersebut, menurut Seskab, menjadi bukti keseriusan seluruh jajaran dalam menindaklanjuti arahan Kepala Negara terkait percepatan penanganan karhutla.

Teddy menyebutkan sejumlah pejabat yang hadir secara langsung, antara lain beberapa menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dari unsur daerah, tampak hadir Gubernur Sumatra Selatan beserta Wakil Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatra Selatan.

Kehadiran pejabat pusat dan daerah dalam satu forum, lanjut Seskab, dimaksudkan agar kebijakan penanganan karhutla dapat diambil secara cepat dan terkoordinasi. Setiap laporan yang disampaikan diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun daerah.

Koordinasi Lintas Provinsi melalui Video Conference

Selain pejabat yang hadir di lokasi, rapat tersebut juga melibatkan sejumlah pimpinan daerah dari provinsi lain melalui sambungan video. Seskab Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Gubernur, Kapolda, dan Pangdam dari Provinsi Jambi serta Provinsi Lampung dijadwalkan bergabung secara virtual di penghujung rapat.

Keterlibatan dua provinsi bertetangga itu dinilai penting mengingat karhutla kerap melintasi batas wilayah administratif. Kebakaran yang terjadi di satu provinsi dapat dengan mudah menyebar ke wilayah lain, sehingga koordinasi lintas provinsi menjadi salah satu kunci keberhasilan penanganan.

Dalam penyelenggaraan rapat, Presiden memberikan izin kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) wilayah Sumatra Selatan untuk menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi terkini di lapangan. Penjelasan tersebut diharapkan memuat data terbaru luas lahan terbakar, titik panas (hotspot), serta kebutuhan personel dan peralatan pemadaman.

Sinergi Penanganan di Lapangan

Dalam penanganan karhutla di lapangan, keterlibatan TNI dan Polri menjadi salah satu kekuatan utama yang dikerahkan pemerintah. Personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pemadaman di titik-titik api, sekaligus menjalankan patroli guna mencegah munculnya kebakaran baru. Dukungan peralatan, termasuk helikopter water bombing dan pembuatan sekat kanal, juga menjadi bagian dari strategi pengendalian.

Selain upaya pemadaman, pemerintah juga menekankan pentingnya pencegahan melalui deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat. Warga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat sanksi hukum yang tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Komitmen Nasional Penanganan Karhutla

Rapat di Palembang merupakan agenda lanjutan dari kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Riau pada hari yang sama. Sebelum tiba di Palembang, Kepala Negara meninjau langsung upaya penanganan karhutla di Provinsi Riau, salah satu wilayah yang selama ini rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.

Pergerakan Presiden dari satu provinsi ke provinsi lain dalam sehari menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menangani persoalan karhutla secara serius. Kehadiran langsung Kepala Negara di posko-posko penanganan juga menjadi sinyal bahwa isu kebakaran hutan dan lahan ditempatkan sebagai prioritas nasional.

Penanganan karhutla sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Kebakaran lahan yang tidak tertangani berpotensi menimbulkan kabut asap lintas batas yang mengganggu aktivitas warga, transportasi, hingga sektor pendidikan di wilayah terdampak.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah diharapkan dapat menyusun langkah konkret yang terukur, baik dalam hal pencegahan maupun pemadaman. Seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga lembaga terkait, diminta bergerak dalam satu komando sesuai arahan Presiden.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut mengenai hasil rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Palembang tersebut. Publik menantikan langkah tindak lanjut pemerintah dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra Selatan serta wilayah sekitarnya.