putri-anggraini
Mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi salah satu agenda pembahasan dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU. Dalam dinamika yang berkembang menjelang perhelatan akbar organisasi tersebut, mengemuka wacana penyerahan kewenangan pemilihan ketua umum kepada Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), sebagaimana diungkapkan jajaran pengurus pusat pada Senin (24/8).
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, KH Imron Rosyadi, yang akrab disapa Gus Imron, mengonfirmasi bahwa wacana tersebut masih berstatus opsi dan akan dibahas lebih lanjut dalam forum muktamar. Ia memaparkan, saat ini terdapat dua alternatif mekanisme yang sama-sama berpeluang menjadi landasan pemilihan pemimpin tertinggi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu.
Dua Opsi Menjadi Bahan Pembahasan
Alternatif pertama mempertahankan praktik yang berlangsung pada Muktamar Lampung, yakni pemilihan ketua umum secara langsung oleh muktamirin. Adapun alternatif kedua menyerahkan proses tersebut kepada AHWA, dengan pola yang selama ini diterapkan dalam pemilihan Rais Aam PBNU.
Gus Imron menegaskan bahwa penyesuaian aturan terkait AHWA sejatinya bukan hal baru di lingkungan NU. Menurutnya, pemilihan Rais Aam melalui mekanisme AHWA telah diatur dalam anggaran rumah tangga lama dan bersifat tetap. Yang berpotensi berubah, imbuhnya, adalah penerapan mekanisme serupa pada pemilihan ketua umum.
Praktik pemilihan langsung pada Muktamar Lampung sendiri menjadi rujukan utama bagi mereka yang ingin mempertahankan model yang sudah berjalan. Di sisi lain, keberadaan AHWA sebagai lembaga pemilih Rais Aam dinilai memberikan contoh bahwa mekanisme tidak langsung juga memiliki akar yang kuat dalam tradisi organisasi. Dua kutub pandangan inilah yang kemudian mewarnai perdebatan menjelang muktamar.
Peran Sembilan Ulama Sepuh dalam AHWA
Menurut penjelasan Gus Imron, AHWA merupakan kepanjangan dari Ahlul Halli wal Aqdi, sebuah lembaga yang beranggotakan sembilan ulama sepuh. Para ulama tersebut memegang kewenangan untuk memilih Rais Aam PBNU, dan sosok yang terpilih berasal dari salah satu anggota lembaga tersebut.
Ia menerangkan, proses pemilihan berjalan melalui musyawarah di antara para anggota AHWA untuk menunjuk salah satu dari mereka sebagai Rais Aam. Setelah Rais Aam terpilih, barulah penentuan calon ketua umum dilakukan pada tahap berikutnya.
Dengan demikian, menurut Gus Imron, kewenangan AHWA selama ini terbatas pada pemilihan Rais Aam. Apabila opsi kedua disepakati dalam muktamar, lembaga tersebut juga akan memegang peran dalam menentukan ketua umum, sebuah perluasan kewenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Isu Utama yang Menanti Keputusan Muktamar
Gus Imron menyebut persoalan mekanisme pemilihan ketua umum sebagai salah satu isu utama yang akan dipertarungkan dalam Muktamar ke-35 NU. Ia merinci, perdebatan akan bermuara pada pilihan antara mempertahankan model pemilihan langsung sebagaimana praktik di Lampung atau mengadopsi mekanisme AHWA yang selama ini berlaku untuk Rais Aam.
Dengan dua opsi tersebut, para peserta muktamar akan dihadapkan pada penentuan arah organisasi dalam satu dekade ke depan. Pemilihan langsung oleh muktamirin dinilai memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi perwakilan cabang, sementara mekanisme AHWA menempatkan keputusan pada pertimbangan segelintir ulama sepuh.
Gus Imron menambahkan, seluruh rangkaian pembahasan masih berlangsung dan belum ada keputusan final. Ia mengingatkan bahwa keputusan akhir akan lahir dari dinamika musyawarah di dalam muktamar, bukan ditetapkan sebelum perhelatan dimulai.
Muktamar ke-35 NU sendiri direncanakan menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi, termasuk penetapan kepengurusan baru untuk periode berikutnya. Berbagai kalangan menilai hasil pembahasan mengenai mekanisme pemilihan ini akan turut menentukan wajah kepemimpinan NU ke depan, baik dari sisi proses maupun legitimasi pemimpin yang terpilih.
Selain persoalan mekanisme, muktamar juga diharapkan membahas sejumlah program strategis organisasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, perhatian utama pengamat dan warga NU dalam beberapa pekan terakhir tetap tertuju pada bagaimana ketua umum berikutnya akan dipilih.
Di tengah beragam pandangan, jajaran pengurus pusat berkomitmen membawa seluruh opsi tersebut ke dalam forum resmi agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat dan diterima seluruh elemen organisasi. Keputusan tersebut, menurut Gus Imron, akan menjadi dasar bagi penyelenggaraan organisasi pada periode kepengurusan yang akan datang.
Terlepas dari pilihan yang nantinya disepakati, seluruh elemen NU diharapkan dapat menerima hasil musyawarah dengan lapang dada demi menjaga persatuan organisasi. Sebab, muktamar bukan sekadar ajang memilih pemimpin, melainkan juga momentum konsolidasi organisasi yang menaungi jutaan warga di berbagai daerah.
Comments (0)