Vietnam Usulkan Pemangkasan Pajak Penghasilan 30 Persen bagi Usaha Kecil

Hanoi — Pemerintah Vietnam resmi mengusulkan pemangkasan pajak penghasilan sebesar 30 persen bagi pelaku usaha kecil serta perusahaan beromzet terbatas untuk periode pajak 2026-2027. Usulan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Ngo Van Tuan pada 21 Agustus dalam sidang tambahan Majelis Nasional ke-16, sebagai tindak lanjut atas mandat Perdana Menteri untuk menjaga stabilitas kegiatan produksi dan bisnis nasional.

Kebijakan ini hadir di tengah upaya pemerintah Vietnam mempercepat pemulihan ekonomi dan menghadapi tekanan eksternal yang menekan daya beli serta aktivitas ekspor. Sejumlah sektor padat karya, seperti manufaktur tekstil dan pengolahan, menjadi perhatian utama karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kriteria Penerima Pemangkasan Pajak

Berdasarkan rancangan yang dipaparkan pemerintah, pengurangan 30 persen pajak penghasilan pribadi diberikan kepada individu residen yang memiliki omzet usaha tahunan pada 2026-2027 tidak lebih dari VND 10 miliar. Ketentuan ini dirancang agar sasaran kebijakan menyasar kelompok usaha kecil yang selama ini paling terdampak oleh tekanan biaya produksi.

Ketentuan serupa juga diusulkan bagi wajib pajak badan. Perusahaan dan organisasi yang didirikan berdasarkan hukum Vietnam dengan omzet tahunan tidak melebihi VND 10 miliar pada periode yang sama berhak atas pengurangan 30 persen pajak penghasilan badan yang terutang. Ambang batas omzet yang seragam antara wajib pajak orang pribadi dan badan menunjukkan pemerintah menargetkan lapisan usaha menengah ke bawah sebagai penerima utama insentif fiskal ini.

Mekanisme Penghitungan bagi Perusahaan Berinsentif

Dalam pemaparan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa bagi perusahaan yang saat ini memperoleh insentif pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan atau undang-undang serta resolusi lain dari Majelis Nasional, pengurangan yang diusulkan dihitung dari jumlah pajak penghasilan badan yang wajib dibayarkan setelah dikurangi insentif yang telah diterima. Dengan demikian, kebijakan baru ini tidak menumpuk di atas fasilitas perpajakan yang sudah berjalan, melainkan saling melengkapi.

Pemerintah menilai skema tersebut menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha. Para pelaku usaha dapat menghitung beban pajak secara lebih terukur, sementara otoritas fiskal tetap menjaga basis penerimaan negara melalui perhitungan yang berlapis dan dapat diaudit.

Tujuan Kebijakan dan Stabilitas Ekonomi

Dalam keterangan resminya, Menteri Keuangan Ngo Van Tuan menyatakan pemangkasan pajak tersebut akan membantu meringankan kesulitan rumah tangga usaha, individu, dan perusahaan, sekaligus menstabilkan kegiatan produksi dan bisnis. Pemerintah menilai ruang fiskal yang tersedia memungkinkan pemberian insentif ini tanpa mengganggu disiplin anggaran.

Lebih lanjut, kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan dukungan tepat waktu bagi pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas makroekonomi. Pemerintah juga meyakini insentif perpajakan tersebut akan berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, dengan menjaga daya tahan sektor usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian Vietnam.

Dampak terhadap Anggaran Negara

Di sisi fiskal, pemerintah memperkirakan pemangkasan pajak tersebut akan menurunkan pendapatan anggaran negara sekitar VND 3,191 triliun, atau setara dengan Rp 2,16 triliun berdasarkan kurs Rp 0,68 per dong Vietnam. Meski demikian, penurunan penerimaan dinilai sebanding dengan manfaat ekonomi yang diharapkan, utamanya dalam bentuk keberlanjutan usaha dan terjaganya lapangan kerja.

Dalam usulan yang diajukan, pemerintah menegaskan bahwa skema pengurangan ini bersifat sementara dan terbatas pada dua tahun pajak. Evaluasi akan dilakukan pada akhir periode untuk mengukur efektivitas insentif terhadap pertumbuhan usaha dan penerimaan negara sebelum pemerintah memutuskan perpanjangan atau penyesuaian kebijakan.

Proposal ini kini memasuki tahap pembahasan di Majelis Nasional. Keputusan final atas usulan pemerintah akan ditetapkan melalui mekanisme legislatif, dan apabila disahkan, kebijakan tersebut berlaku untuk dua periode pajak sekaligus. Sekretariat Majelis Nasional dijadwalkan menindaklanjuti usulan tersebut dalam agenda sidang berikutnya, termasuk pembahasan bersama komisi terkait yang membidangi keuangan dan anggaran, sebelum rancangan kebijakan ini diputuskan dalam rapat paripurna.