Fraksi PAN Nilai Sosialisasi Tapera Belum Efektif dan Kebijakan Harus Adil

JAKARTA — Fraksi Partai Amanat Nasional (Fraksi PAN) menilai sosialisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum berjalan efektif sehingga pemahaman publik terhadap program perumahan nasional tersebut masih rendah. Penilaian itu disampaikan dalam pernyataan resmi Fraksi PAN di Jakarta, menindaklanjuti pemberlakuan iuran Tapera yang memunculkan banyak pertanyaan di kalangan pekerja dan pemberi kerja. Fraksi PAN menegaskan bahwa kebijakan yang bersentuhan langsung dengan pendapatan rakyat ini harus dijalankan secara adil, transparan, dan disertai komunikasi publik yang masif.

Tapera merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan tersebut, iuran ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah, dengan rincian 2,5 persen ditanggung pemberi kerja dan 0,5 persen dipotong dari penghasilan pekerja. Adapun pekerja mandiri atau pekerja informal dikenai kewajiban iuran penuh sebesar 3 persen. Kewajiban itu berlaku bagi peserta yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yakni Rp 8 juta per bulan, dan pengelolaan dana sepenuhnya berada di bawah Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Sosialisasi Dinilai Belum Menjangkau Publik Secara Luas

Fraksi PAN menyatakan bahwa hingga saat ini masih banyak warga yang belum mengerti secara utuh mekanisme, manfaat, hingga hak peserta dalam program Tapera. Informasi yang diterima publik dinilai masih parsial dan tidak merata, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan serta di kalangan pekerja sektor informal.

"Sosialisasi yang dilakukan pemerintah sejauh ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Banyak pekerja yang justru baru mengetahui adanya pemotongan iuran ketika gaji mereka sudah terpotong, dan hal ini tentu menimbulkan keresahan di lapangan," demikian pernyataan Fraksi PAN dalam keterangan resminya.

Karena itu, Fraksi PAN mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama BP Tapera untuk menggencarkan sosialisasi melalui berbagai kanal, baik secara luring maupun daring. Pendekatan melalui pemerintah daerah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, hingga platform digital dinilai penting agar informasi mengenai Tapera dapat diterima secara utuh oleh seluruh pemangku kepentingan.

Fraksi PAN juga mengusulkan agar sosialisasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, tidak hanya pada tahap awal pemberlakuan iuran. Edukasi mengenai skema pembiayaan, jangka waktu kepesertaan, hingga tata cara klaim manfaat perlu diulang secara periodik agar tingkat pemahaman masyarakat terus meningkat seiring berjalannya program.

Kebijakan Harus Adil dan Berpihak pada Pekerja

Selain persoalan sosialisasi, Fraksi PAN menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pelaksanaan kebijakan Tapera. Jaminan keamanan dana peserta, kepastian pengembalian simpanan bagi pekerja yang tidak akan membeli rumah, serta transparansi pengelolaan dana menjadi perhatian utama fraksi dalam mengawal program ini.

"Kami menegaskan bahwa setiap rupiah yang dipotong dari penghasilan rakyat harus dikelola secara akuntabel. Peserta juga harus memperoleh kepastian bahwa dana mereka dapat dikembalikan beserta hasil pemupukannya apabila yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas pembiayaan perumahan," tegas Fraksi PAN.

Fraksi PAN meminta BP Tapera membuka akses informasi secara luas, termasuk laporan pengelolaan dana dan perkembangan aset, agar publik dapat melakukan pengawasan secara mandiri. Keterbukaan tersebut dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada peserta yang iurannya dikumpulkan dari seluruh wilayah Indonesia.

Fraksi PAN juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok pekerja dengan penghasilan di sekitar batas PTKP. Kebijakan yang adil, menurut fraksi, harus memastikan beban iuran tidak semakin memberatkan pekerja berpenghasilan rendah, dan manfaat yang diterima peserta wajib sebanding dengan kewajiban yang dibayarkan setiap bulan.

Fraksi PAN Dorong Evaluasi dan Pengawasan Ketat

Dalam upaya memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan, Fraksi PAN menyatakan akan memperkuat fungsi pengawasan di parlemen. Fraksi mendorong digelarnya Rapat Koordinasi antara komisi di DPR yang membidangi perumahan, BP Tapera, dan Kementerian PUPR untuk mengevaluasi implementasi program secara berkala.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur efektivitas penyerapan dana, jumlah kepesertaan, hingga realisasi pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fraksi PAN meminta data capaian program disampaikan secara terbuka dalam setiap rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra pemerintah terkait.

Fraksi PAN juga mengingatkan agar sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak menyetor iuran diterapkan secara proporsional, tanpa mengabaikan aspek pembinaan terlebih dahulu. Pendekatan persuasif dinilai lebih tepat pada tahap awal, sepanjang tetap diiringi pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana peserta.

Pada akhirnya, Fraksi PAN menegaskan bahwa keberhasilan Tapera sangat bergantung pada kepercayaan publik. Kepercayaan itu hanya dapat dibangun melalui sosialisasi yang masif, pengelolaan yang transparan, dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Fraksi PAN menyatakan siap mendukung langkah pemerintah selama arah kebijakan tetap mengedepankan kepentingan pekerja dan keadilan bagi seluruh peserta program.