Nasdem Masih Menimbang Edy Rahmayadi atau Bobby Nasution untuk Pilgub Sumut

JAKARTA — Partai Nasdem belum menetapkan calon gubernur yang akan diusung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut) 2024. Dua nama, yaitu Gubernur petahana Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution, hingga kini masih sama-sama dipertimbangkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai menjelang pendaftaran pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 27–29 Agustus 2024.

Pertimbangan itu mengemuka dalam rapat internal bidang pemenangan pemilu yang membahas peta politik Sumatra Utara. Dalam rapat tersebut, kedua figur dinilai memiliki basis dukungan dan jejaring yang kuat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga partai memilih mengkaji lebih mendalam sebelum mengambil keputusan final.

"Keduanya sama-sama kuat. Edy Rahmayadi adalah petahana dengan rekam jejak memimpin daerah, sementara Bobby Nasution memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di Kota Medan. Kami belum memutuskan; seluruhnya masih dalam pengkajian," ujar sumber internal DPP Partai Nasdem yang enggan disebutkan namanya.

Wacana mengusung salah satu dari dua nama itu telah dibahas dalam Rapat Koordinasi antara pengurus pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sumatra Utara beberapa pekan terakhir. Dalam rapat koordinasi tersebut, jajaran pengurus diminta menyodorkan data dukungan, hasil survei internal, serta peta kekuatan masing-masing kandidat di 33 kabupaten/kota se-Sumatra Utara.

Pertimbangan Elektabilitas dan Peta Politik

Edy Rahmayadi merupakan Gubernur Sumatra Utara periode 2018–2023 yang kembali maju untuk periode kedua. Sebelum berkarier di pemerintahan daerah, ia pernah menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 2015–2018 serta Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2016–2019. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal elektoral di kalangan birokrasi, tokoh masyarakat, dan komunitas olahraga.

Adapun Bobby Nasution adalah Wali Kota Medan yang menjabat sejak 2021. Ia dikenal sebagai menantu Presiden ketujuh RI Joko Widodo dan dinilai membawa pengaruh politik nasional ke Sumatra Utara. Sejumlah lembaga survei menempatkan kedua nama pada posisi bersaing dalam simulasi elektabilitas calon gubernur, meskipun hasilnya berfluktuasi antarlaboratorium survei.

Dalam pengkajian internal, faktor kepemimpinan, kelanjutan program, dan kemampuan membangun koalisi menjadi tiga indikator utama yang digunakan partai menilai kedua kandidat. Sumber yang sama menyebutkan, hasil pendekatan awal dengan partai-partai mitra turut menjadi bahan pertimbangan DPP.

Mekanisme Penetapan dan Kewenangan DPP

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, penetapan calon kepala daerah merupakan kewenangan penuh DPP. DPW Partai Nasdem Sumatra Utara telah menyampaikan usulan nama hasil penjaringan internal kepada DPP untuk ditindaklanjuti dalam rapat pleno.

"DPW telah menyerahkan hasil penjaringan. Keputusan akhir berada di DPP melalui mekanisme rapat pleno," kata sumber tersebut. Ia menambahkan, partai membuka ruang dialog dengan sejumlah tokoh dan elemen masyarakat sebelum memfinalisasi pilihan.

Koalisi dan Batas Waktu Pendaftaran

Partai Nasdem tidak dapat mengusung pasangan calon secara mandiri lantaran perolehan kursi di DPRD Sumatra Utara belum memenuhi ambang batas pencalonan yang ditetapkan undang-undang. Karena itu, partai tengah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai politik lain untuk membentuk koalisi, baik untuk jalur pengusungan maupun dukungan pemenangan di lapangan.

KPU telah menetapkan tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada 27–29 Agustus 2024. Batas waktu tersebut menjadikan keputusan Nasdem sebagai penentu arah koalisi di Sumatra Utara, termasuk kesiapan logistik, saksi, dan mesin politik hingga tingkat desa.

Menuju Keputusan Final

Pengamat politik menilai pilihan Nasdem akan memengaruhi keseimbangan peta kekuatan Pilgub Sumut. Dukungan terhadap petahana dinilai dapat menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah, sementara dukungan kepada Wali Kota Medan berpotensi memperluas basis suara di wilayah perkotaan dan kawasan pesisir timur Sumatra Utara.

Hingga berita ini ditulis, DPP Partai Nasdem belum mengeluarkan rekomendasi resmi terkait Pilgub Sumut. Keputusan tersebut diperkirakan diumumkan dalam waktu dekat, menyusul instruksi partai agar seluruh jajaran pengurus menyiapkan konsolidasi pemenangan di setiap kabupaten dan kota.

"Yang pasti, kami akan mengusung calon yang paling mampu memenangkan kontestasi dan membawa kemajuan bagi Sumatra Utara. Prosesnya berjalan sesuai mekanisme partai," pungkas sumber internal DPP tersebut.