Usai Pekanbaru, Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Palembang

Palembang — Presiden Prabowo Subianto melanjutkan agenda pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan meninjau langsung proses penanganan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Agustus 2026. Kunjungan kerja itu merupakan tahap kedua dari rangkaian serupa yang sebelumnya dilakukan Kepala Negara di Pekanbaru, Riau, sebagai bagian dari upaya memastikan upaya pemadaman berjalan efektif di wilayah rawan titik api.

Kepala Negara tiba di Palembang pada siang hari dan bergerak menuju pos komando terpadu untuk menerima paparan kondisi terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam paparan tersebut, Presiden memperoleh data sebaran titik panas, luasan lahan yang terbakar, serta kesiapan sarana dan prasarana pemadaman yang dikerahkan di sejumlah kabupaten di Sumatera Selatan.

Rangkaian Kunjungan Kerja

Kunjungan ke Palembang menandai kelanjutan agenda pemantauan karhutla yang sebelumnya berlangsung di Pekanbaru. Pemilihan kedua wilayah itu didasarkan pada tingginya potensi kebakaran lahan gambut yang kerap memicu kabut asap lintas batas. Di lokasi peninjauan, Presiden didampingi oleh Penjabat Gubernur Sumatera Selatan beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk meninjau kesiapan personel dan peralatan yang ditempatkan di titik-titik strategis.

Agenda di Palembang difokuskan pada pengecekan langsung operasi pemadaman, termasuk pengerahan helikopter water bombing dan patroli udara pemantau titik api. Selain itu, Kepala Negara juga meninjau dapur umum dan pos pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak kabut asap, sebagai wujud perhatian terhadap dampak sosial dari kebakaran lahan.

Arahan Presiden

Dalam keterangannya di lokasi kunjungan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Saya datang ke lapangan untuk memastikan seluruh upaya pemadaman berjalan cepat dan terkoordinasi. Ini bukan sekadar tugas rutin, melainkan kewajiban negara untuk melindungi rakyat dan lingkungan dari dampak kebakaran hutan dan lahan," tegas Presiden Prabowo Subianto di Palembang.

Kepala Negara juga meminta jajaran terkait untuk menindaklanjuti temuan di lapangan melalui Rapat Koordinasi yang melibatkan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah provinsi. Presiden menekankan pentingnya deteksi dini titik api serta kecepatan respons, mengingat musim kemarau meningkatkan risiko meluasnya kebakaran lahan gambut.

Langkah Penanganan Karhutla

Berdasarkan data yang dipaparkan di pos komando terpadu, sebanyak lebih dari 300 personel gabungan diterjunkan untuk operasi pemadaman di Sumatera Selatan. Dukungan tersebut meliputi satuan TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat peduli api yang tersebar di sejumlah kabupaten. Dua helikopter water bombing dikerahkan untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses dari jalur darat.

Selain pemadaman, pemerintah juga menjalankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, sosialisasi larangan membakar lahan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Presiden meminta aparat untuk bertindak tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi siapa pun yang terbukti membakar hutan dan lahan secara sengaja.

Teknologi modifikasi cuaca turut dimanfaatkan untuk mendukung upaya pembasahan lahan gambut yang rawan terbakar. Operasi tersebut dilakukan secara terpadu dengan pemantauan citra satelit guna mendeteksi titik panas sejak dini, sehingga mobilisasi personel dapat dilakukan sebelum api meluas.

Sinergi Pusat dan Daerah

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung penuh pemerintah daerah menangani karhutla. Penjabat Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi atas perhatian langsung Presiden dan memastikan seluruh jajaran daerah siap bersinergi dalam operasi pemadaman.

"Kami bersama TNI, Polri, dan Manggala Agni terus mengerahkan personel serta sarana prasarana untuk memadamkan titik api yang tersebar di sejumlah kabupaten. Dukungan pemerintah pusat memperkuat kapasitas kami dalam menekan luasan lahan yang terbakar," ujar Penjabat Gubernur Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta agar upaya pemadaman diiringi dengan langkah pemulihan lahan pascakebakaran serta pendampingan bagi masyarakat yang lahannya terdampak. Kepala Negara menekankan bahwa perlindungan kawasan gambut menjadi prioritas nasional, mengingat dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan warga dan aktivitas pendidikan di tengah kabut asap.

Presiden menegaskan bahwa evaluasi penanganan karhutla akan dilakukan secara berkala di tingkat pusat, dengan mempertimbangkan laporan dari masing-masing daerah. Kepala Negara berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta TNI dan Polri mampu menekan titik api secara signifikan hingga akhir musim kemarau.