Tito Karnavian: Pencegahan Karhutla di Riau Perlu Diperkuat Antisipasi El Nino

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tito Karnavian menyatakan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau dinilai telah berjalan dengan baik dan perlu terus diperkuat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/8/2026), yang membahas penguatan langkah pengendalian karhutla sebagai bagian dari antisipasi dampak fenomena El Nino.

Dalam rapat tersebut, Tito menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan aparat keamanan dalam pengawasan lapangan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pencegahan karhutla di Riau. Ia menyebut kerja sama tersebut perlu dilanjutkan dan diperluas agar risiko kebakaran lahan dapat ditekan sejak dini, sebelum memasuki puncak musim kemarau.

"Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau telah berjalan dengan baik, dengan keterlibatan perusahaan sawit dan aparat. Upaya ini perlu terus dilanjutkan untuk mengantisipasi dampak El Nino," tegas Tito dalam rapat tersebut.

Penguatan Kolaborasi Perusahaan dan Aparat

Tito memaparkan bahwa pengalaman Riau dalam mengelola kawasan gambut menjadikan provinsi ini salah satu wilayah prioritas nasional dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Menurut dia, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut memiliki tanggung jawab menjaga kawasan konsesi masing-masing, termasuk membangun sekat kanal dan menjaga tinggi muka air gambut agar lahan tidak mudah terbakar.

Selain itu, aparat keamanan, baik Kepolisian Daerah Riau maupun Komando Daerah Militer, dilibatkan dalam patroli terpadu di titik-titik rawan kebakaran. Tito menyatakan bahwa kehadiran aparat di lapangan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat membuka lahan dengan cara membakar, sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan titik api.

"Pengawasan harus dilakukan secara konsisten, tidak hanya pada musim kemarau. Aparat dan perusahaan harus hadir setiap hari di lapangan agar potensi titik api dapat segera ditangani sejak dini," ujarnya.

Antisipasi Dampak El Nino

Fenomena El Nino, yang umumnya menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal, menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Tito mengingatkan bahwa lahan gambut yang mengering berpotensi meningkatkan kerentanan terjadinya kebakaran apabila tidak diimbangi dengan kesiapsiagaan yang memadai dari seluruh pemangku kepentingan.

Ia menuturkan bahwa sejumlah langkah telah disiapkan, mulai dari pemantauan titik panas secara harian, kesiapan personel pemadam kebakaran, hingga mobilisasi helikopter water bombing apabila diperlukan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan tersebut.

"Kita tidak boleh lengah. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, El Nino memperpanjang musim kemarau, sehingga upaya pencegahan harus dimulai lebih awal," kata Tito.

Kebijakan Pencegahan Berbasis Regulasi

Tito juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam mendukung pencegahan karhutla. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang dilarang melakukan pembakaran lahan, dan pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda. Keputusan tersebut, menurut Tito, harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah seorang diri. Peran serta masyarakat, termasuk kelompok tani dan masyarakat adat di sekitar kawasan hutan, dinilai penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam melindungi lingkungan serta mencegah praktik pembakaran lahan.

"Seluruh pihak harus bergerak bersama. Pencegahan yang berhasil akan menyelamatkan kesehatan masyarakat, melindungi aset ekonomi, dan menjaga nama baik daerah," tandasnya.

Rapat yang digelar pada Senin tersebut turut membahas koordinasi lanjutan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau. Tito menegaskan bahwa hasil rapat akan ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi tingkat kementerian bersama kementerian/lembaga terkait serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Riau.

"Langkah yang telah berjalan baik harus dipertahankan, sementara kekurangan di lapangan akan dievaluasi secara berkala. Target kita sederhana, tidak ada kebakaran hutan dan lahan yang meluas di Riau," pungkas Tito.