Pramono Siapkan Tarif Khusus LRT Jakarta Rp 5.000 Hingga Oktober

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tarif khusus layanan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta sebesar Rp 5.000 per perjalanan yang diberlakukan sementara hingga Oktober tahun ini. Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, menegaskan kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga keterjangkauan transportasi publik di tengah tekanan biaya hidup warga ibu kota, sekaligus mendorong perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan massal.

Keputusan dalam Rapat Koordinasi

Besaran tarif tersebut ditetapkan dalam Rapat Koordinasi yang dihadiri Dinas Perhubungan DKI Jakarta, operator LRT Jakarta, serta perwakilan Kementerian Perhubungan. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa tarif Rp 5.000 berlaku untuk seluruh lintas pelayanan tanpa membedakan jarak tempuh penumpang. Pramono menyatakan keputusan ini merupakan langkah transisi sebelum formula tarif permanen disahkan melalui peraturan gubernur.

"Penetapan tarif sementara Rp 5.000 ini merupakan keputusan bersama yang menindaklanjuti kajian kelayakan tarif. Kami berkomitmen agar angkutan umum tetap terjangkau tanpa mengorbankan keberlanjutan layanan," ujar Pramono Anung di Jakarta, Senin (24/8).

Skema Subsidi dari APBD

Selisih antara tarif yang dibayarkan penumpang dan biaya operasional akan ditutup melalui subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Pemerintah daerah telah meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah mengalokasikan pos anggaran khusus untuk menutup defisit operasional selama masa tarif sementara berjalan. Perhitungan awal menunjukkan beban subsidi akan meningkat seiring bertambahnya jumlah penumpang, sehingga evaluasi berkala menjadi keniscayaan.

Pramono menambahkan, skema subsidi ini perlu disinergikan dengan kebijakan pengendalian emisi dan pengurangan kemacetan. Menurut dia, investasi pada transportasi publik merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan dalam bentuk efisiensi ekonomi perkotaan.

Operator LRT Jakarta menyatakan siap mendukung kebijakan tersebut dan akan menyesuaikan sistem pembayaran serta kapasitas layanan. Penambahan frekuensi perjalanan pada jam sibuk juga tengah dikaji untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diprediksi terjadi setelah tarif khusus diberlakukan.

Sikap Fraksi di DPRD DKI

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyambut positif rencana tersebut, tetapi mengingatkan perlunya transparansi dalam pengelolaan subsidi. Dalam rapat kerja yang digelar pekan lalu, fraksi-fraksi meminta pemerintah daerah menyampaikan data proyeksi penumpang, realisasi pendapatan, dan rincian subsidi secara berkala agar pengawasan berjalan efektif.

Beberapa fraksi juga mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan skema langganan bagi pekerja dengan mobilitas tinggi, sehingga tarif khusus tidak hanya dinikmati pengguna harian. Masukan tersebut, menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, akan dibahas lebih lanjut bersama eksekutif sebelum tarif permanen ditetapkan.

Pengamat transportasi perkotaan menilai kebijakan tarif khusus ini berpotensi meningkatkan jumlah pengguna LRT Jakarta secara signifikan, tetapi mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan cadangan anggaran yang memadai. Tanpa kepastian pendanaan, evaluasi tengah tahun berisiko memaksa penyesuaian tarif di luar jadwal yang telah direncanakan.

Evaluasi dan Integrasi Moda

Setelah Oktober, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas tarif sementara. Parameter yang digunakan meliputi pertumbuhan jumlah penumpang, tingkat kepuasan pengguna, serta kemampuan keuangan daerah dalam menopang subsidi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tarif permanen akan ditetapkan dengan tetap memperhatikan masukan dari DPRD dan masyarakat.

Pramono juga menyinggung rencana pengintegrasian tarif LRT Jakarta dengan moda lain, seperti MRT Jakarta dan Transjakarta, melalui sistem pembayaran terpadu. Integrasi tersebut, menurut dia, akan memperkuat ekosistem angkutan umum di ibu kota dan menekan pengeluaran transportasi warga secara keseluruhan. Pemerintah daerah menargetkan jumlah penumpang LRT Jakarta tumbuh setidaknya dua kali lipat pada akhir tahun. Capaian tersebut dinilai realistis apabila tarif khusus disertai peningkatan frekuensi, keandalan jadwal, dan kemudahan akses menuju stasiun.

Selain itu, pemerintah daerah akan membuka kanal pengaduan bagi pengguna LRT Jakarta selama masa tarif sementara. Masukan masyarakat akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan tarif permanen yang dijadwalkan mulai berlaku setelah Oktober.

Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah berharap minat masyarakat terhadap LRT Jakarta meningkat signifikan dalam beberapa bulan ke depan. Kuncinya, kata Pramono, adalah konsistensi pelayanan dan kepastian tarif, karena keduanya menjadi dasar kepercayaan publik terhadap transportasi massal di ibu kota.