Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan terkini operasi pemadaman serta langkah penguatan yang diperlukan untuk mempercepat penanganan di sejumlah wilayah terdampak.
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di enam provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang berada dalam proses pemadaman. Fokus utama saat ini tertuju pada dua provinsi, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
"Berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman. Saat ini fokus utama tertuju pada 2 provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan," demikian keterangan resmi yang disampaikan melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet.
Operasi Gabungan Melibatkan 60.177 Personel
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa operasi penanganan karhutla melibatkan 60.177 personel gabungan. Tingkat keberhasilan pemadaman dilaporkan mencapai 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.
"Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman," tulis Setkab dalam keterangannya.
Pengerahan personel gabungan ini mencakup unsur BNPB, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta relawan masyarakat. Selain pemadaman darat, operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah terus dilakukan guna mempercepat proses pemadaman, terutama di area yang sulit dijangkau secara manual.
Perkembangan Positif di Empat Provinsi
Rapat juga menyoroti kondisi karhutla di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan yang menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mendukung upaya pemadaman dan mencegah perluasan titik api.
"Operasi modifikasi cuaca (OMC) juga akan terus dioptimalkan," demikian keterangan resmi tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan pemadaman dipercepat. Arahan tersebut menindaklanjuti dinamika kondisi di lapangan yang masih memerlukan kewaspadaan, khususnya di wilayah dengan risiko tinggi.
Penegakan Hukum dan Pencegahan Berkelanjutan
Dalam rapat terbatas itu, pemerintah menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani karhutla. Keputusan yang ditetapkan mencakup percepatan pemadaman, penguatan operasi modifikasi cuaca, serta pencegahan berkelanjutan melalui penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Pemerintah menyatakan penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman jangka pendek, tetapi juga pada upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan operasi terpadu di lapangan.
Rapat terbatas tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait yang membidangi penanggulangan bencana, lingkungan hidup, serta keamanan. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap laporan perkembangan di lapangan ditindaklanjuti secara cepat dan terukur demi melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.
Dengan penguatan yang ditetapkan dalam rapat tersebut, diharapkan proses pemadaman dapat berjalan lebih efektif dan dampak karhutla terhadap kualitas udara serta aktivitas masyarakat dapat ditekan.
Comments (0)