Prabowo Perintahkan Tiga Tersangka Pembakar Lahan Riau Dibawa ke Jakarta

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan tiga orang yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau untuk dibawa ke Jakarta guna menjalani pendalaman pemeriksaan. Perintah itu disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (24/8/2026), sebagai langkah memperkuat penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah berjalan di tingkat nasional.

Kepala Negara menilai penanganan kasus karhutla tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka di daerah. Ketiga orang tersebut, menurut keterangan yang diterima redaksi, diduga memiliki keterkaitan dengan sebaran titik api yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Riau pada musim kemarau tahun ini. Pembawaan mereka ke Jakarta dimaksudkan agar proses penyidikan dapat berjalan lebih mendalam dengan dukungan penyidik lintas instansi.

Perintah Presiden untuk Pendalaman Pemeriksaan

Dalam rapat terbatas tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pendalaman pemeriksaan terhadap ketiga tersangka menjadi prioritas. Ia meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindaklanjuti setiap temuan di lapangan, termasuk kemungkinan keterlibatan korporasi maupun pihak lain yang menggerakkan pembakaran lahan.

“Penegakan hukum harus tegas dan menyeluruh. Jika ada indikasi keterlibatan lebih luas, kembangkan penyidikannya,” demikian penegasan Presiden dalam arahannya kepada jajaran penegak hukum.

Pemeriksaan di Jakarta dinilai penting untuk memetakan rantai pelaku secara utuh. Sebab, sejumlah kasus karhutla di daerah kerap menghadapi kendala keterbatasan alat bukti dan saksi. Dengan dukungan laboratorium forensik serta tim penyidik gabungan, proses hukum terhadap tiga orang tersebut diharapkan berjalan lebih cepat dan tuntas.

Penegakan Hukum Karhutla Diperkuat

Langkah Presiden tersebut merupakan bagian dari penguatan penegakan hukum karhutla secara nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat dijerat dengan pidana penjara serta denda yang besar. Ketentuan itu juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pemerintah telah menindaklanjuti instruksi tersebut melalui Rapat Koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Rapat Koordinasi itu membahas kesiapan tim penyidik gabungan, alur pengiriman tersangka dari Riau ke Jakarta, serta pengamanan alat bukti.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa luasan lahan terbakar di Riau pada tahun ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi tersebut memperkuat urgensi penegakan hukum yang lebih keras, baik terhadap perorangan maupun korporasi. Aparat juga diminta mengoptimalkan pemantauan titik panas melalui citra satelit agar pencegahan dapat dilakukan lebih dini.

Koordinasi Lintas Lembaga dan Dukungan Parlemen

Keputusan membawa tiga tersangka ke Jakarta mendapat respons dari berbagai pihak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan penyidikan, termasuk pendampingan ahli lingkungan. Kepolisian Daerah Riau, sementara itu, diminta menyiapkan dokumen perkara agar proses pelimpahan dapat berjalan sesuai prosedur hukum.

Di parlemen, sejumlah fraksi di Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah. Para anggota dewan menilai pendalaman pemeriksaan di Jakarta merupakan bentuk keseriusan negara dalam menuntaskan kasus karhutla yang selama ini berulang setiap musim kemarau. Dukungan tersebut, menurut keterangan yang diterima redaksi, akan disampaikan dalam forum kerja sama legislatif dan eksekutif pekan ini.

Para pengamat menilai bahwa pendalaman kasus di tingkat pusat dapat menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku. Namun, keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pleno Satuan Tugas Karhutla yang direncanakan digelar akhir bulan diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh.

Langkah Lanjutan Pemerintah

Pemerintah memastikan bahwa proses hukum terhadap tiga orang yang dibawa ke Jakarta akan berjalan transparan dan akuntabel. Jaksa dan penyidik diminta saling berkoordinasi sejak tahap penyidikan agar berkas perkara tidak kembali bolak-balik. Presiden juga meminta agar aset yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan dapat segera diidentifikasi untuk kepentingan penyitaan.

Selain penegakan hukum, pemerintah menegaskan komitmennya pada upaya pencegahan. Di antaranya dengan mempercepat pembangunan kanal blok, penguatan patroli terpadu, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membakar lahan. Langkah restorasi lahan gambut di Riau juga akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang.

Dengan rangkaian langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menjadi urusan daerah, melainkan prioritas nasional yang menyangkut lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan citra Indonesia di mata internasional. Seluruh jajaran diharapkan menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan menuntaskan perkara secara tuntas.