Prabowo Perintahkan Pembenahan MBG Dikaji Matang, Tak Tergesa-gesa

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dilakukan secara terburu-buru. Setiap rencana perluasan dan pembenahan harus melalui kajian mendalam, terutama menyangkut penataan data penerima manfaat. Arahan ini disampaikan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (15/6), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Wakil Kepala BGN Agustina memaparkan bahwa Presiden menginginkan semua langkah korektif dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Penekanan diberikan pada aspek akurasi sasaran, agar bantuan yang disalurkan benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan. “Bapak Presiden menekankan agar kami tidak tergoda mempercepat waktu tanpa memastikan fondasi data dan mekanisme distribusi sudah kokoh,” ujar Agustina di hadapan anggota dewan.

Arahan Presiden: Jangan Kejar Waktu, Utamakan Ketepatan

Dalam pertemuan itu, Agustina merinci bahwa pesan Prabowo lahir dari evaluasi pelaksanaan MBG yang sudah berjalan lebih dari satu tahun. Presiden melihat adanya ruang perbaikan, terutama pada sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Arahan tersebut, kata Agustina, bukan berarti memperlambat ekspansi program, melainkan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. “Beliau ingin kita lebih teliti. Kalau perlu waktu lebih untuk memutakhirkan basis penerima, kita ambil waktu itu. Yang utama adalah bantuan tidak salah sasaran,” tambahnya.

Presiden juga meminta BGN melakukan uji petik secara berkala di lapangan. Tujuannya, agar data penerima yang tersimpan di sistem benar-benar mencerminkan kondisi aktual. Dalam beberapa temuan awal, masih terdapat keluarga mampu yang terdaftar sebagai penerima, sementara sebagian keluarga prasejahtera belum terakomodasi. Kondisi itulah yang menjadi perhatian serius kepala negara sebelum program ditingkatkan ke skala yang lebih besar.

Penataan Ulang Data Penerima Manfaat

Wakil Kepala BGN menjelaskan, prioritas utama perbaikan adalah penataan basis data penerima manfaat MBG. Saat ini, program tersebut telah menjangkau sekitar 31,4 juta anak sekolah dan ibu hamil di 514 kabupaten/kota. Namun, jumlah tersebut belum sepenuhnya bebas dari tumpang tindih data dengan program bantuan sosial lain. Oleh karena itu, BGN akan menggandeng Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang.

Proses penataan ini akan dimulai dari tingkat desa dan kelurahan. Petugas pendamping akan menyisir kembali daftar penerima berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data yang sudah dibersihkan akan diintegrasikan ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang dikelola oleh kantor staf presiden. Agustina menyatakan, tanpa data yang solid, penambahan anggaran yang direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 bisa menjadi kurang efektif. “Ini langkah preventif agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak langsung,” tegasnya.

DPR Minta Transparansi dan Laporan Berkala

Pihak legislatif menyambut baik arahan Presiden tersebut. Sejumlah anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan sosial meminta BGN menyampaikan laporan perkembangan secara berkala. Mereka juga mendorong agar hasil verifikasi data dibuka secara terbatas untuk diawasi oleh fungsi pengawasan dewan. Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ni Made Ayu Marthini, menilai arahan Prabowo sejalan dengan semangat akuntabilitas. “Kita tidak ingin program sebesar ini ternyata dinikmati oleh mereka yang tidak berhak. Arahan Presiden sangat tepat, penataan harus tuntas sebelum ada anggaran tambahan,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah menyampaikan catatan atas tata kelola MBG dalam laporan hasil pemeriksaan semester pertama 2026. Salah satu temuan adalah lemahnya mekanisme pemutakhiran data yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran di enam provinsi. Rekomendasi BPK selaras dengan arahan Presiden, yakni memperkuat sistem monitoring dan evaluasi secara real-time.

Langkah ke Depan: Uji Coba Model Baru

Agustina mengungkapkan bahwa BGN tengah merancang model distribusi baru yang lebih responsif. Sebagai bagian dari kajian yang diminta Presiden, akan dijalankan proyek percontohan di sepuluh daerah dengan tingkat kesalahan data paling rendah. Daerah tersebut akan dijadikan tolok ukur sebelum pola baru diterapkan secara nasional pada triwulan keempat 2026. “Kami tidak ingin memperbaiki di tengah jalan tanpa bukti bahwa model baru itu lebih baik. Itu pesan Presiden: uji dulu, baru perluas,” kata dia.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menambahkan bahwa instruksi Presiden kepada BGN menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan gizi nasional. Menurutnya, program MBG akan terus menjadi andalan, namun harus dieksekusi dengan presisi tinggi agar target penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tercapai di 2029. Penataan data yang sedang berlangsung diyakini akan menjadi fondasi ekspansi berikutnya yang mencakup penyediaan susu gratis dan pemberian makanan tambahan untuk lansia.

Dengan arahan tegas dari Presiden, publik kini menantikan langkah konkret BGN dalam membenahi program yang telah menyentuh puluhan juta penerima itu. BGN dijadwalkan akan menyampaikan peta jalan perbaikan MBG kepada Presiden paling lambat akhir Juli 2026. “Kami paham harapan masyarakat besar, tapi kami tidak akan gegabah. Itu amanat Presiden,” pungkas Agustina.