Prabowo Perintahkan Kepala Daerah Pantau Dapur Program Makan Bergizi

Jakarta, 22 September 2025 – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi di wilayah masing-masing. Arahan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Program Strategis di Istana Merdeka, Senin (22/9), sebagai upaya mencegah potensi penyimpangan dan memastikan kualitas pangan yang diterima masyarakat tepat sasaran.

“Saya minta seluruh bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa turun langsung memantau dapur-dapur MBG. Jangan sampai ada penyelewengan yang merugikan rakyat kecil,” tegas Presiden di hadapan ratusan peserta rapat yang hadir secara luring dan daring.

Program Makan Bergizi yang merupakan program prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan 20 juta penerima manfaat pada tahun 2025, dengan alokasi anggaran mencapai Rp450 triliun dalam APBN 2025. Fokus utama program ini adalah penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia. Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan bahwa pengawasan tidak bisa hanya diserahkan kepada inspektorat atau aparat pengawas internal pemerintah, melainkan harus melibatkan seluruh elemen pemerintahan daerah hingga tingkat desa. “Dapur-dapur MBG ini ujung tombak program. Kalau ada yang main-main dengan kualitas atau jumlah, saya tidak segan memberikan sanksi tegas,” ujar Prabowo.

Arahan Langsung dari Istana

Instruksi tersebut tertuang dalam Nota Dinas Kepresidenan nomor R-24/Pres/9/2025 yang ditandatangani pada 22 September 2025. Dalam dokumen itu, Presiden meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar membentuk tim pengawas terpadu di setiap daerah. Tim ini wajib melakukan inspeksi mendadak ke dapur-dapur MBG dan melaporkan hasilnya secara berkala. Presiden juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat penegak hukum untuk mem-back up pengawasan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan kesiapan jajarannya. “Kami akan segera mengeluarkan edaran dalam waktu 1x24 jam. Seluruh kepala daerah harus membentuk satuan tugas pengawasan yang melibatkan inspektorat, kepolisian resor, dan kejaksaan negeri setempat. Kami targetkan 514 kabupaten/kota sudah memiliki tim pengawas pada awal Oktober 2025,” kata Tito. Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan aplikasi pelaporan digital untuk memudahkan masyarakat dan aparat desa melaporkan dugaan penyimpangan secara real-time.

Peran Kepala Daerah dan Aparat

Dalam arahannya, Presiden merinci bahwa bupati dan wali kota bertanggung jawab penuh atas pengawasan dapur MBG di setiap kecamatan. Camat diminta mengoordinasikan kepala desa dan lurah untuk memantau distribusi makanan, memastikan jumlah dan kualitas sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. “Setiap dapur MBG harus memiliki pengawas harian yang bertugas mencatat keluhan dan meneruskan ke dinas terkait. Saya ingin semua transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi,” tambah Prabowo.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, sejumlah kepala daerah menyatakan komitmennya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, misalnya, mengatakan akan mengerahkan 35.000 kepala dusun dan ketua RT/RW untuk menjadi “mata dan telinga” program MBG. “Kami sudah menyusun sistem pelaporan berjenjang dari tingkat dusun, desa, kecamatan, hingga kabupaten. Setiap laporan akan langsung terhubung ke command center provinsi,” ujarnya. Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebutkan akan menggandeng kader PKK dan posyandu untuk ikut memantau kualitas makanan yang diterima ibu hamil dan balita.

Komitmen Pencegahan Penyimpangan

Presiden menekankan bahwa pencegahan penyimpangan menjadi kunci keberhasilan program MBG jangka panjang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sejak diluncurkan pada Januari 2025, program ini telah menyerap sekitar 120.000 tenaga kerja di dapur-dapur MBG dan menjangkau lebih dari 15 juta penerima. Namun, laporan awal dari Ombudsman RI mencatat adanya 237 pengaduan terkait keterlambatan distribusi dan kualitas makanan di beberapa daerah. “Angka ini kecil, tapi harus menjadi peringatan. Jangan sampai kita kecolongan,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menginstruksikan agar setiap dapur MBG memasang papan informasi publik yang mencantumkan jumlah penerima, menu harian, dan sumber bahan baku. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian. “Saya ingin program ini dikawal bersama-sama. Kalau ada yang mencuri hak rakyat, itu musuh kita semua,” tegasnya. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2025, seluruh 34 provinsi telah memiliki setidaknya satu dapur MBG per kecamatan, dengan total lebih dari 7.000 dapur yang diawasi secara ketat oleh pemerintah daerah dan pusat.

Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, Badan Gizi Nasional akan menempatkan petugas pemantau di setiap dapur dan melakukan uji laboratorium berkala terhadap sampel makanan. Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah. “Kami akan memasukkan indikator keberhasilan MBG dalam evaluasi kinerja kepala daerah. Ini bagian dari komitmen pemerintahan yang bersih dan melayani,” jelasnya.

Dengan arahan ini, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi semakin transparan dan tepat sasaran, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menekankan pembangunan sumber daya manusia sejak dini. “Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Itu hanya bisa terjadi jika program ini berjalan dengan bersih,” pungkas Presiden Prabowo mengakhiri rapat koordinasi.