Prabowo: Bendungan dan B50 Bukti Nyata Kerja Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto, dalam Rapat Koordinasi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/6/2026), menegaskan bahwa penyelesaian lima bendungan strategis dan implementasi program biodiesel B50 merupakan wujud konkret komitmen pemerintah menuju Indonesia makmur. Pernyataan ini disampaikan di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, dan perwakilan pemerintah daerah.

“Lima bendungan yang telah beroperasi dan program B50 yang menjadi kebanggaan kita, itu adalah bukti bahwa pemerintah tidak beretorika. Kami bekerja, membangun, dan menghadirkan solusi nyata bagi rakyat,” ujar Presiden dengan tegas. Presiden merujuk pada data Kementerian Pekerjaan Umum yang mencatat seluruh infrastruktur tersebut telah rampung tepat waktu sepanjang 2025–2026, meningkatkan kapasitas tampung air nasional sebesar 1,8 miliar meter kubik dan memperluas area irigasi hingga 120.000 hektare.

Lima Bendungan: Fondasi Ketahanan Pangan dan Air

Kelima bendungan yang dimaksud, berdasarkan laporan resmi Sekretariat Kabinet, meliputi Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Tiro di Pidie, Bendungan Jragung di Jawa Tengah, Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur, dan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur. Seluruhnya telah diresmikan bertahap sejak Januari 2025 dan kini berfungsi penuh untuk irigasi, air baku, serta pengendalian banjir.

Menteri Pekerjaan Umum, dalam paparannya, menyebutkan bahwa Bendungan Rukoh dengan kapasitas 128 juta meter kubik mampu mengairi 11.500 hektare sawah di wilayah Pantai Barat Aceh, sementara Bendungan Tiro menambah suplai air untuk 7.800 hektare lahan produktif. Di Jawa Tengah, Bendungan Jragung yang berkapasitas 90 juta meter kubik telah mengurangi risiko banjir di Kabupaten Semarang dan Demak hingga 40 persen. Adapun Bendungan Marangkayu menopang pengembangan kawasan industri dan ibu kota baru di Kalimantan, dan Bendungan Temef menjadi tulang punggung irigasi bagi lahan kering di perbatasan Timor.

“Pembangunan ini bukan sekadar angka. Kami mendengar langsung petani di Aceh yang panennya meningkat dua kali lipat karena air tersedia sepanjang musim,” ujar Presiden, sembari menekankan bahwa setiap proyek melewati kajian lingkungan ketat dan melibatkan masyarakat setempat dalam proses konstruksi.

B50: Lompatan Kemandirian Energi Nasional

Pada kesempatan yang sama, Presiden menyoroti implementasi B50—biodiesel dengan campuran 50 persen minyak sawit—yang resmi diberlakukan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2026. Kebijakan ini, menurut data Kementerian ESDM, menghemat devisa hingga Rp105 triliun per tahun dan menyerap tambahan 2,3 juta ton Crude Palm Oil (CPO) produksi dalam negeri.

“Dengan B50, kita tidak lagi tergantung impor solar. Ini adalah deklarasi bahwa Indonesia mampu mengolah kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyat,” tegas Presiden. Uji jalan kendaraan bermesin diesel yang dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) sejak Oktober 2025 menunjukkan tidak ada kendala teknis signifikan, dan seluruh SPBU Pertamina di Jawa-Bali telah menyalurkan B50 mulai 1 April 2026.

Menteri Pertanian menyatakan bahwa program ini mendongkrak harga Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit rata-rata Rp400 per kilogram, memperbaiki kesejahteraan 2,6 juta keluarga pekebun. Sementara itu, Kementerian Perindustrian mencatat investasi baru di sektor hilir biodiesel mencapai USD1,2 miliar pasca pengumuman B50.

Dukungan Penuh Lintas Sektor

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan bahwa parlemen mendukung penuh alokasi anggaran untuk infrastruktur dan energi terbarukan. “Seluruh fraksi di DPR telah menyetujui pagu anggaran Kementerian PU sebesar Rp148 triliun dalam APBN 2026, termasuk untuk operasional dan pemeliharaan bendungan. Ini adalah investasi jangka panjang,” ujarnya.

Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat pembangunan bendungan lain yang masih dalam tahap konstruksi, seperti Bendungan Lambakan di Kalimantan Timur dan Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, yang ditargetkan rampung akhir 2027. Sementara untuk B50, pemerintah tengah mengkaji peningkatan bertahap menuju B60 pada 2030 dengan memperhitungkan keseimbangan antara kebutuhan pangan dan energi.

“Kita tidak akan berhenti. Kerja nyata ini akan terus berlanjut agar Indonesia berdaulat dalam pangan, energi, dan air,” tutup Presiden, disambut tepuk tangan peserta rapat. Dengan capaian ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,2 persen tahun depan, ditopang oleh produktivitas pertanian yang meningkat dan penghematan impor BBM.