Prabowo Optimistis Gerakan Koperasi Bangkit sebagai Pilar Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa gerakan koperasi Indonesia akan mengalami kebangkitan dan berperan sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Peringatan Hari Koperasi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Di hadapan lebih dari seribu perwakilan koperasi dari seluruh penjuru tanah air, Presiden menegaskan bahwa koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaya saing.

Saya sangat optimistis, gerakan koperasi di Indonesia akan bangkit. Kita harus membangun ekonomi rakyat yang berbasis semangat gotong royong. Koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan wujud nyata jati diri bangsa,

ujar Presiden dalam sambutannya.

Pernyataan Presiden tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang telah menetapkan Revitalisasi Koperasi Nasional sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar sepekan sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan kontribusi sektor koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional naik dari angka 5,1 persen pada tahun 2024 menjadi minimal 10 persen pada tahun 2029. Target ambisius itu, menurut Presiden, hanya dapat dicapai jika koperasi bergerak cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Transformasi Digital dan Modernisasi Koperasi

Kepala Negara menekankan bahwa koperasi tidak boleh lagi terjebak dalam model bisnis tradisional yang lamban. Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Digital, akan mendorong digitalisasi layanan koperasi di seluruf Indonesia. Langkah konkret yang sedang digodok antara lain integrasi koperasi ke dalam platform pasar digital nasional dan pengembangan aplikasi keuangan bersama untuk memperluas akses pembiayaan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga akhir 2024 tercatat terdapat 127.413 unit koperasi aktif dengan total volume usaha mencapai Rp263,8 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 40 persen yang telah memanfaatkan teknologi digital untuk operasional dan pemasaran. Presiden meminta agar persentase itu ditingkatkan menjadi 80 persen dalam tiga tahun ke depan.

“Koperasi harus masuk ke ekosistem ekonomi digital. Jangan sampai petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung koperasi justru tertinggal oleh arus globalisasi,” tegas Presiden.

Dukungan Anggaran dan Regulasi yang Diperkuat

Optimisme Presiden tidak sekadar retorika. Pemerintah telah mengalokasikan Rp8,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk pembinaan, pengembangan, dan penguatan permodalan koperasi. Angka ini naik signifikan dari alokasi tahun sebelumnya yang hanya Rp5,4 triliun. Dana tersebut akan disalurkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster koperasi, bantuan inkubasi bisnis, serta revitalisasi koperasi di daerah tertinggal.

Dari sisi regulasi, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian yang baru untuk menggantikan UU No. 25 Tahun 1992. RUU tersebut, yang dijadwalkan masuk Program Legislasi Nasional 2026, akan memperkuat tata kelola, pengawasan, dan kemitraan strategis koperasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta perusahaan swasta. Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sri Untari Bisowarno yang hadir dalam acara tersebut menyambut baik langkah pemerintah.

Kami melihat political will yang sangat kuat dari Presiden. Dukungan anggaran dan janji reformasi regulasi ini menjadi energi baru bagi gerakan koperasi Indonesia. Kami siap bermitra untuk memastikan koperasi menjadi tuan rumah di negeri sendiri,

kata Sri Untari.

Arah Baru Koperasi di Era Persaingan Global

Dalam pidatonya, Presiden juga menyinggung pentingnya koperasi merapatkan barisan menghadapi persaingan global. Ia meminta koperasi untuk berfokus pada sektor-sektor strategis seperti pangan, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif. Skema Koperasi Multi Pihak (KMP) yang mulai diuji coba di beberapa provinsi diharapkan menjadi model pengembangan koperasi modern yang mampu menghimpun modal besar tanpa kehilangan identitas gotong royong.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah menunjuk 15 koperasi percontohan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan untuk menjalankan program percontohan integrasi rantai pasok pangan berbasis digital. Koperasi-koperasi ini akan langsung bermitra dengan BUMN Pangan dan Bulog dalam distribusi beras, jagung, dan daging. Presiden menargetkan model tersebut dapat direplikasi ke 500 koperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2027.

“Kita harus belajar dari negara-negara maju yang koperasi menjadi penyeimbang kapitalisme liberal. Koperasi adalah benteng ekonomi rakyat. Saya yakin, dengan semangat gotong royong dan dukungan penuh negara, koperasi Indonesia akan bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi yang disegani,” tutup Presiden disambut aplaus panjang ribuan peserta yang memadati Istana Negara.

Kebangkitan koperasi, sebagaimana digariskan oleh Presiden, kini bukan lagi wacana. Fondasi kebijakan telah diletakkan; tinggal kerja keras seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan gerakan ini sebagai fondasi kokoh ekonomi nasional.

Baca juga:

• Marquez Tancap Gas di Sesi Pembuka MotoGP Prancis 2026
• Hujan Masih Mengguyur 16 Daerah di Tengah Meluasnya Musim Kemarau