Prabowo Minta Pembangunan Sumur Bor di 300 Hotspot Karhutla Riau

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penanganan titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, dengan mengutamakan pembangunan sumur bor di sekitar 300 lokasi rawan yang terdeteksi pemantauan satelit. Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/8/2026), menindaklanjuti laporan peningkatan konsentrasi titik api di sejumlah kabupaten dan kota di Riau selama sepekan terakhir.

Dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Presiden menegaskan bahwa respons terhadap titik api harus bergerak cepat agar kebakaran tidak meluas ke kawasan gambut yang sulit dipadamkan. "Penanganan karhutla tidak boleh menunggu. Begitu titik api terdeteksi, langkah pemadaman dan pencegahan harus langsung berjalan di lapangan," ujar Prabowo.

Pembangunan Sumur Bor di 300 Titik Prioritas

Kepala Negara mendorong agar pembangunan sumur bor dilakukan secara masif dan terukur pada 300 hotspot yang telah dipetakan instansi terkait. Sumur bor dinilai strategis karena menyediakan sumber air cadangan yang dekat dengan lokasi rawan, sehingga mempercepat proses pemadaman, khususnya pada lahan gambut yang rawan api bawah permukaan. Pengerjaan tahap awal diarahkan menyasar titik-titik dengan tingkat kerawanan tertinggi yang berada di dekat permukiman dan areal pertanian warga.

"Keberadaan sumur bor menentukan kecepatan pemadaman di lapangan. Dengan akses air yang dekat, jangkauan pemadaman menjadi lebih luas dan risiko titik api berkembang dapat ditekan," menegaskan Presiden dalam arahannya.

Rapat Koordinasi dan Penetapan Keputusan

Menindaklanjuti instruksi Presiden, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Rapat Koordinasi antarinstansi dijadwalkan berlangsung pekan ini untuk menetapkan pembagian tugas, alokasi anggaran, dan penjadwalan pengerjaan sumur bor di setiap kabupaten serta kota terdampak.

Dalam rapat tersebut, ditetapkan sejumlah keputusan strategis, antara lain penetapan lokasi prioritas berdasarkan tingkat kerawanan, penempatan peralatan pemadaman, pembentukan satuan tugas di lapangan, serta penguatan patroli terpadu. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan turunannya, pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan kewajiban bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dukungan DPR dan Fraksi-Fraksi

Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan terhadap langkah percepatan tersebut. Dalam keterangan resminya, sejumlah fraksi menilai pembangunan sumur bor merupakan solusi tepat untuk memperkuat infrastruktur pencegahan karhutla yang selama ini menjadi titik lemah penanganan kebakaran di Riau.

"Kami mendukung keputusan pemerintah membangun sumur bor di 300 titik hotspot. Langkah konkret seperti ini perlu didukung lintas fraksi agar alokasi anggarannya dapat segera disahkan dalam pembahasan bersama pemerintah," ujar anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi lingkungan hidup. Komisi tersebut juga mendorong agar pengadaan pompa air dan peralatan pendukung lain diprioritaskan sehingga sumur bor yang dibangun dapat berfungsi optimal.

Harapan Masyarakat dan Upaya Jangka Panjang

Masyarakat Riau, khususnya petani dan pengelola lahan, menyambut baik arahan Presiden. Keberadaan sumur bor di dekat permukiman dan area pertanian dinilai akan memangkas waktu tanggap kebakaran yang selama ini kerap terkendala oleh jarak sumber air.

Warga yang bertahun-tahun menghadapi dampak kabut asap berharap upaya ini membuahkan hasil nyata pada musim kemarau tahun ini. Sebagian dari mereka mengaku kerap kesulitan memperoleh air saat terjadi kebakaran karena lokasi permukiman jauh dari sungai maupun embung desa.

Selain pembangunan sumur bor, pemerintah menegaskan komitmen penguatan sistem peringatan dini berbasis data satelit serta peningkatan kapasitas regu pemadam di tingkat desa dan kecamatan. Langkah tersebut menjadi bagian strategi jangka panjang untuk menekan luas karhutla di Riau yang setiap tahun rentan terdampak musim kemarau, sebagaimana diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam proyeksi musim terbarunya.

Pemerintah Provinsi Riau diminta menyiapkan data pendukung dan personel lapangan agar seluruh 300 titik hotspot dapat ditangani secara bertahap sesuai prioritas. Keputusan final mengenai jadwal pengerjaan dan sumber pendanaan akan ditetapkan setelah Rapat Koordinasi antarinstansi selesai digelar pekan ini.