Prabowo Luncurkan Mandatory Biodiesel B50 di Karawang

Rest Area Kilometer 57 Tol Jakarta–Cikampek pagi itu berubah menjadi panggung sejarah. Di bawah tenda putih yang menghadap langsung ke jalur padat kendaraan, Presiden Prabowo Subianto menekan tombol sirine pukul 09.15 WIB, menandai dimulainya era baru bahan bakar Indonesia. Mandatory Biodiesel B50 — campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit ke dalam solar — resmi berlaku per 9 Juli 2026, menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang menerapkan bauran biodiesel setinggi itu secara nasional.

“Ini bukan sekadar kebijakan energi. Ini deklarasi kedaulatan,” ujar Prabowo dalam sambutan singkatnya. Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian, dan Gubernur Jawa Barat, ia menyaksikan pengisian perdana B50 ke puluhan truk pengangkut logistik yang telah menunggu. Petugas di lapangan dengan sigap mengalirkan cairan kehijauan itu ke tangki, disambut tepuk tangan hadirin.

Dari B35 ke B50: Lompatan dalam Setahun

Program mandatory biodiesel B50 sejatinya telah disiapkan sejak 2025 melalui uji jalan 12 ribu kilometer pada 50 unit kendaraan berat di Sumatra dan Kalimantan. Uji coba itu melibatkan PT Pertamina, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Hasilnya: tak ada penyumbatan filter berarti, tenaga mesin stabil, emisi nitrogen oksida hanya naik 2,3 persen dari B35 — masih dalam ambang batas Euro 4.

“Kami mengakselerasi dari target awal 2027 menjadi Juli 2026 karena kesiapan infrastruktur dan pasokan bahan baku sudah mumpuni,” kata Menteri ESDM saat ditemui usai peluncuran. Ia merujuk pada data Kementerian Pertanian yang mencatat produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional mencapai 52,6 juta ton tahun lalu, dengan alokasi untuk biodiesel sebesar 16,4 juta ton. Angka itu cukup untuk menopang kebutuhan B50 yang diperkirakan 14,8 juta kiloliter per tahun.

Proyeksi Penghematan Devisa Rp104,7 Triliun

Bukan rahasia lagi, beban impor solar selama ini menggerus cadangan devisa. Dengan B50, Badan Kebijakan Fiskal menghitung penghematan bisa menembus Rp104,7 triliun per tahun. Angka itu didapat dari selisih harga solar impor dan biaya produksi biodiesel dalam negeri, plus pengurangan subsidi yang selama ini menempel di solar.

“Hitungan kami konservatif. Begitu penerapan berjalan penuh tanpa pengecualian sektor tambang dan listrik, potensi hematnya bisa lebih besar lagi,” ujar ekonom energi dari Universitas Indonesia yang terlibat dalam tim kalkulasi.

Dari sisi petani, kewajiban B50 juga membuka keran penyerapan tandan buah segar (TBS) yang lebih tinggi. Kepala Dinas Perkebunan Riau menyebut petani swadaya di wilayahnya sudah menikmati kenaikan harga TBS 8 persen sejak wacana B50 menguat awal tahun. Kendati demikian, ia mengingatkan perlunya tata kelola yang transparan agar rantai pasok tak dikendalikan segelintir korporasi besar.

Infrastruktur dan Kesiapan Pengguna

Pertamina menjamin seluruh terminal bahan bakar minyak di Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan sudah dilengkapi unit pencampur in-line blending untuk menghasilkan B50. Sekitar 1.200 SPBU di jalur logistik utama telah menerima pasokan B50 sejak semalam. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menyambut baik meski menyisakan catatan.

“Kami minta pemerintah konsisten menjaga kualitas B50. Jangan sampai ada penurunan mutu di tengah jalan yang bikin mesin rusak. Dan soal harga, harus tetap di bawah solar murni,” tegas Ketua Umum Aptrindo.

Untuk kendaraan pribadi berbahan bakar diesel, pemerintah belum mewajibkan penggunaan B50 hingga ada hasil pemantauan tiga bulan pertama. Namun, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa mobil-mobil diesel produksi 2020 ke atas umumnya sudah kompatibel tanpa modifikasi.

Dengan payung hukum Peraturan Presiden yang diteken sehari sebelumnya, perjalanan B50 kini bukan lagi uji coba. Jam hitung mundur yang dipajang di panggung Rest Area KM 57 pagi tadi mungkin sudah berhenti, tetapi jarum sejarah energi Indonesia baru saja bergerak.