Hashim Djojohadikusumo Luncurkan Sistem Registri Unit Karbon Nasional

Jakarta, 9 Juli 2026 – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, meresmikan peluncuran Sistem Registri Unit Karbon Nasional di Jakarta Theater, Kamis (9/7). Sistem ini menjadi fondasi utama transparansi dan akuntabilitas dalam pendataan, pemantauan, dan pelaporan setiap unit karbon yang diperdagangkan di Indonesia. Peluncuran ini sekaligus menandai langkah konkret pemerintah menuju implementasi penuh pasar karbon domestik dan pemenuhan target emisi nol bersih pada 2060.

Acara yang berlangsung di kawasan pusat bisnis Jakarta ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari kementerian, lembaga lingkungan, perwakilan sektor swasta, serta mitra internasional. Dalam sambutannya, Hashim menekankan bahwa sistem registri yang diluncurkan hari ini bukan sekadar pangkalan data, melainkan fondasi integritas seluruh ekosistem perdagangan karbon nasional.

Kronologi Peluncuran Sistem Registri Unit Karbon

1. Pukul 08.30 WIB – Para tamu undangan, termasuk pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Otoritas Jasa Keuangan, serta perwakilan bursa karbon, mulai berdatangan ke Jakarta Theater.
2. Pukul 09.00 WIB – Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Tim Teknis Sistem Registri yang menjelaskan latar belakang dan urgensi pembangunan sistem terintegrasi nasional ini.
3. Pukul 09.15 WIB – Hashim Djojohadikusumo secara simbolis menekan tombol digital bersama Menteri LHK dan Ketua Dewan Komisioner OJK, menandai go-live sistem registri unit karbon nasional. Layar besar menampilkan dasbor real-time yang langsung menunjukkan pencatatan unit karbon pertama dari dua proyek percontohan di Kalimantan Timur dan Sumatra Selatan.
4. Pukul 09.30 WIB – Tim teknis memaparkan alur kerja sistem, mulai dari pendaftaran proyek penurunan emisi, verifikasi oleh Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV), penerbitan unit karbon, hingga pencatatan transaksi. Sistem ini dirancang untuk mendukung pencatatan internasional sesuai Pasal 6 Perjanjian Paris.
5. Pukul 10.00 WIB – Sesi tanya jawab dan wawancara dengan media. Hashim mengungkapkan bahwa sistem registri telah melalui uji coba tertutup dengan melibatkan 15 perusahaan besar sektor energi dan kehutanan.
6. Pukul 10.45 WIB – Penandatanganan komitmen kolaborasi antara pemerintah dan 12 perusahaan pengelola proyek karbon sebagai pengguna awal sistem.

Dalam paparannya, Hashim merinci bahwa sistem registri ini akan mencatat seluruh unit karbon yang diterbitkan di Indonesia. "Setiap satu unit karbon setara dengan satu ton CO2e yang berhasil diturunkan atau diserap oleh proyek yang telah terverifikasi. Dengan sistem ini, tidak boleh ada lagi duplikasi pencatatan atau kebocoran data," tegasnya. Sistem ini dikembangkan oleh konsorsium dalam negeri dengan investasi awal sebesar Rp250 miliar yang bersumber dari APBN dan dukungan teknis mitra pembangunan.

Sistem registri nasional akan menjadi gerbang tunggal pencatatan unit karbon yang berlaku untuk seluruh mekanisme, baik perdagangan wajib (compliance market) maupun sukarela (voluntary market). Pada tahap awal, sistem ini menargetkan pencatatan 15 juta ton CO2e dari 15 proyek yang telah siap beroperasi. Angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 50 juta ton CO2e pada 2030, sejalan dengan perluasan partisipasi sektor industri, transportasi, dan limbah.

"Sistem ini adalah jawaban atas komitmen Indonesia dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) dan menjadi syarat mutlak jika kita ingin terhubung ke pasar karbon internasional," kata Hashim. Ia menambahkan, dengan sistem registri yang kredibel, Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat untuk menjual unit karbon berkualitas tinggi ke pasar global.

Dari sisi teknis, sistem registri dilengkapi dengan fitur pelacakan real-time menggunakan teknologi blockchain untuk menjamin jejak audit yang tak terhapuskan. Setiap unit karbon akan memiliki identitas digital unik yang mencatat seluruh riwayat proyek, mulai dari baseline emisi, metodologi penghitungan, hingga laporan verifikasi berkala. Sistem ini juga terhubung langsung dengan Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim (SRN-PPI) yang selama ini digunakan untuk pelaporan aksi mitigasi.

Ke depan, pemerintah berencana mewajibkan seluruh penyelenggara bursa karbon dan pelaku perdagangan karbon untuk menggunakan sistem registri ini sebagai referensi utama. Regulasi turunan berupa Peraturan Menteri LHK dan Peraturan OJK akan diterbitkan dalam waktu 3 bulan untuk memberikan kepastian hukum. Dengan beroperasinya sistem ini, Indonesia menempatkan diri sejajar dengan negara-negara yang sudah lebih dulu memiliki national carbon registry, seperti Australia, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa.

Peluncuran ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia serius membangun infrastruktur pasar karbon yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Bagi dunia usaha, kehadiran sistem registri memberikan kepastian bahwa unit karbon yang mereka beli benar-benar mewakili penurunan emisi yang riil, permanen, dan tambahan.