OJK Sita Aset Asuransi Pro Life untuk Dukung Proses Hukum

Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan langkah tegas berupa penyitaan aset PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia pada Kamis (9/7/2026). Dalam konferensi pers di kantor OJK, penyidik mengungkapkan bahwa sejumlah aset perusahaan telah disita sebagai bagian dari penanganan perkara tindak pidana perasuransian yang merugikan ribuan pemegang polis.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan OJK, dalam keterangan resminya, menyatakan bahwa penyitaan dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Total nilai aset yang disita mencapai Rp 127 miliar, terdiri dari properti, kendaraan, dan sejumlah rekening bank milik tersangka. Langkah ini diambil untuk memulihkan kerugian konsumen dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan.

Kronologi Kasus

Kasus ini bermula pada akhir 2025 ketika OJK menerima laporan dari ratusan pemegang polis yang mengeluhkan gagal bayar klaim. Setelah dilakukan audit investigasi, ditemukan indikasi pengelolaan dana premi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Perusahaan diduga mengalihkan dana ke instrumen investasi berisiko tinggi tanpa persetujuan pemegang polis, serta melakukan pencatatan keuangan ganda.

Pada Maret 2026, OJK menetapkan status pengawasan khusus dan membekukan kegiatan usaha PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Kasus ini kemudian ditingkatkan ke ranah pidana setelah ditemukan unsur penipuan dan penggelapan dana nasabah. Tiga orang direksi ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

Aset yang Disita

Penyidik OJK bersama Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Barang bukti yang diamankan meliputi:

• Satu unit gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, senilai Rp 85 miliar
• Tiga bidang tanah dan bangunan di Sentul, Bogor, senilai Rp 22 miliar
• Lima unit kendaraan mewah senilai Rp 8 miliar
• Saldo rekening bank atas nama perusahaan dan tersangka sebesar Rp 12 miliar

Seluruh aset tersebut kini dalam penguasaan negara dan akan dilelang untuk mengganti kerugian pemegang polis jika pengadilan nanti memutuskan demikian.

"Kami ingin memberikan sinyal tegas bahwa tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan di sektor perasuransian. Aset yang disita akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemulihan hak konsumen," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK.

Dampak bagi Pemegang Polis

OJK memastikan bahwa proses hukum ini tidak menghilangkan hak pemegang polis. Pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mendata dan memverifikasi klaim yang masuk. Sampai saat ini, tercatat 2.847 pemegang polis terdampak dengan total nilai klaim mencapai Rp 89 miliar.

Beberapa korban mengaku lega dengan penyitaan aset ini, meski masih khawatir soal waktu pengembalian dana. “Saya sudah menunggu klaim sejak Januari. Semoga dengan disitanya aset, uang kami bisa kembali,” kata Santi (48), salah satu pemegang polis asal Bandung.

Proses Hukum Berlanjut

Saat ini berkas perkara tiga tersangka sedang dilengkapi oleh jaksa penuntut umum. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan pasal-pasal penggelapan serta penipuan dalam KUHP. Ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun penjara.

OJK menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penyidikan masih berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.

Kasus ini menjadi peringatan bagi industri asuransi untuk mematuhi prinsip tata kelola yang baik. OJK menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap seluruh perusahaan asuransi jiwa guna mencegah kejadian serupa.