Mendag Budi Santoso Panggil Pengusaha Bahas Dampak Perang Iran-AS

JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengumumkan akan segera memanggil para pelaku usaha dan pengusaha nasional untuk membahas dampak eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat terhadap rantai perdagangan Indonesia. Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Mendag di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Kamis (5/3/2026).

Pemanggilan tersebut merupakan respons cepat pemerintah terhadap dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu stabilitas arus barang ekspor-impor nasional. Menurut Mendag, situasi di Timur Tengah perlu diantisipasi secara terukur agar tidak menggerus daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

"Kami akan memanggil para pengusaha guna membahas dampak perang Iran-Amerika Serikat. Sektor perdagangan jangan sampai terkena imbas yang berkepanjangan," ujar Budi Santoso di hadapan awak media.

Dalam agenda yang dijadwalkan berlangsung pekan depan itu, Kemendag akan memetakan sektor-sektor paling rentan, mulai dari komoditas unggulan ekspor, ketergantungan bahan baku impor, hingga potensi lonjakan biaya logistik dan asuransi pengiriman. Rapat koordinasi ini juga akan membahas mitigasi gangguan terhadap rute pelayaran vital, terutama Selat Hormuz yang menjadi jalur distribusi energi global.

Berikut beberapa poin krusial yang akan menjadi fokus pembahasan:

• Evaluasi Kontrak Ekspor-Impor: Identifikasi kontrak dagang dengan negara terdampak langsung.
• Diversifikasi Pasar: Strategi pengalihan tujuan ekspor ke pasar non-tradisional yang lebih stabil.
• Substitusi Bahan Baku: Mencari alternatif pasokan untuk industri yang bergantung pada impor dari kawasan konflik.
• Jalur Logistik Alternatif: Penyesuaian rute pengiriman guna menghindari kenaikan premi asuransi perang.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden agar kementerian terkait menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif demi melindungi kepentingan pedagang serta keberlangsungan industri dalam negeri.