OJK Sita Aset dan Sidik Kasus Tindak Pidana Perasuransian Pro Life

JAKARTA, Apaberita — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan perkembangan signifikan dalam penyidikan dan pengungkapan hasil penyitaan aset perkara tindak pidana perasuransian PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Pengumuman resmi disampaikan dalam konferensi pers di kantor OJK, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Kronologi Investigasi dan Penyidikan

Penyidik OJK memaparkan tahapan penanganan perkara yang melibatkan perusahaan asuransi jiwa tersebut. Berikut urutan kejadian berdasarkan hasil pemaparan:

1. Juli 2025: OJK menerima laporan masyarakat dan whistleblower terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana nasabah oleh PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia.
2. Agustus–Oktober 2025: Tim pengawas OJK melakukan audit investigatif terpadu terhadap laporan keuangan dan portofolio investasi perusahaan. Ditemukan indikasi pelanggaran prinsip tata kelola dan penyalahgunaan wewenang oleh direksi.
3. November 2025: OJK meningkatkan status penanganan ke tahap penyidikan pro justitia setelah mengantongi bukti permulaan yang cukup.
4. Desember 2025–Juni 2026: Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi, termasuk mantan direksi, karyawan senior, pihak terafiliasi, dan auditor eksternal. Penyidik juga menyita dokumen keuangan, kontrak investasi fiktif, dan bukti transfer mencurigakan senilai Rp187 miliar.
5. Juli 2026: OJK mengeksekusi penyitaan aset milik tersangka, terdiri dari 12 properti di wilayah Jabodetabek, 8 kendaraan mewah, dan pemblokiran 20 rekening bank dengan total nilai taksiran Rp213 miliar.

Modus Operandi dan Kerugian Negara

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK mengungkapkan bahwa modus operandi melibatkan pengalihan dana premi nasabah ke instrumen investasi bodong yang dikelola pihak terafiliasi. Tersangka diduga mendirikan perusahaan cangkang untuk menampung aliran dana tersebut, melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Total kerugian konsumen yang terverifikasi mencapai Rp456 miliar, melibatkan 34.700 pemegang polis. OJK menegaskan komitmennya untuk memulihkan hak konsumen melalui mekanisme asset recovery dan memastikan industri asuransi beroperasi sesuai prinsip kehati-hatian.

OJK mengimbau masyarakat tetap tenang dan melaporkan jika memiliki polis di perusahaan terkait melalui saluran pengaduan resmi.