Said Iqbal: Gelombang PHK Startup 2025 Capai 3.500 Pekerja

JAKARTA — Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, angkat bicara mengenai maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perusahaan rintisan digital sepanjang awal 2025. Berdasarkan data yang dihimpun timnya dari laporan serikat pekerja dan Kementerian Ketenagakerjaan, sedikitnya 3.500 pekerja terdampak PHK sejak Januari hingga pekan pertama Maret.

“Angka ini mengkhawatirkan karena mayoritas tenaga kerja di sektor ini adalah generasi muda berpendidikan yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung ekonomi digital,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Gedung Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (6/3). Ia menekankan, tren efisiensi yang dilakukan perusahaan rintisan tidak boleh mengabaikan hak normatif pekerja dan perlindungan upah proses.

Latar Belakang dan Konteks

Fenomena PHK startup bukan hal baru, namun eskalasi yang terjadi sejak awal 2025 dinilai lebih tajam dibanding periode yang sama tahun lalu. Said Iqbal mengaitkan gelombang ini dengan tekanan likuiditas global, restrukturisasi model bisnis pasca-pandemi, dan koreksi valuasi teknologi. Kendati demikian, ia menegaskan pemerintah memiliki instrumen untuk meminimalkan dampak sosialnya.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kemnaker untuk memastikan perusahaan mematuhi kewajiban pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan hak-hak lain sesuai ketentuan,” jelasnya. Ia juga menyoroti banyak startup yang melakukan PHK tanpa dialog bipartit terlebih dahulu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kronologi dan Temuan Lapangan

1. 2 Januari 2025: Perusahaan rintisan di sektor logistik, QuickMove, merumahkan 420 karyawan tanpa pemberitahuan formal. Serikat pekerja melaporkan kasus tersebut ke Disnaker Jakarta Selatan dua hari kemudian.
2. 18–25 Januari: Tiga startup fintech mengumumkan restrukturisasi yang berdampak pada 680 pekerja. Dua di antaranya belum membayar BPJS Ketenagakerjaan selama tiga bulan terakhir, terungkap dari audit internal BPJS TK.
3. 7 Februari: Said Iqbal menerima audiensi perwakilan Aliansi Buruh Digital yang melaporkan total 2.100 PHK hingga awal Februari. Ia kemudian mengirim surat rekomendasi kepada Kemnaker untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan intensif di 15 startup.
4. 20 Februari: Platform edutech besar, EduPrime, memangkas 870 posisi—kasus PHK terbesar di kuartal pertama—dengan alasan transformasi bisnis. Tim pengawas Kemnaker menemukan indikasi pelanggaran prosedur dan mulai menyelidiki kepemilikan asing terkait praktik ketenagakerjaan.
5. 6 Maret: Said Iqbal merilis angka konsolidasi: 3.500 pekerja terdampak, terdiri atas 40% dari sektor logistik, 35% fintech, 15% edutech, dan 10% healthtech.

Data Numerik Utama

Berdasarkan ringkasan yang disampaikan Said Iqbal, berikut sejumlah angka penting:

• Total pekerja terdampak: 3.500 orang (Januari–6 Maret 2025).
• Sebaran sektor: 40% logistik, 35% fintech, 15% edutech, 10% healthtech.
• Rata-rata masa kerja pekerja ter-PHK: 2,3 tahun.
• Perusahaan yang dilaporkan belum melunasi kewajiban pesangon sesuai ketentuan: 6 dari 11 startup yang terdata.
• Nilai total iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak: lebih dari Rp4,2 miliar.

Said Iqbal juga menyebutkan bahwa Kemenko Perekonomian telah meminta agar setiap rencana PHK di atas ambang 50 orang wajib berkonsultasi dengan dinas ketenagakerjaan setempat. “Kami tidak anti-inovasi, tapi jangan sampai transformasi bisnis mengorbankan kesejahteraan buruh. Mekanisme retraining dan outplacement harus menjadi bagian dari strategi perusahaan,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Kemnaker berencana menerbitkan surat edaran darurat terkait ketenagakerjaan di sektor digital paling lambat pekan depan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hak pekerja.