PKB Jajaki Peluang Dukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah merintis komunikasi politik dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan partai menghadapi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 yang dijadwalkan digelar pada November mendatang.

Ketua Desk Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar, yang akrab disapa Gus Halim, mengonfirmasi bahwa partainya telah membuka saluran dialog dengan Anies. “Kami sedang menjalin komunikasi yang intensif dengan sejumlah tokoh, termasuk Pak Anies Baswedan,” ujar Gus Halim di Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Menurutnya, penjajakan ini merupakan wujud keseriusan PKB dalam memetakan figur potensial yang dapat diusung pada pemilihan gubernur Jakarta. PKB menempatkan Anies sebagai salah satu kandidat kuat mengingat rekam jejak dan tingkat popularitasnya yang tinggi di ibu kota.

Hubungan antara PKB dan Anies Baswedan bukanlah hal baru. Pada Pemilihan Presiden 2024, partai berlambang bumi dan bintang ini bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Muhaimin, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PKB, berpasangan langsung dengan Anies dalam kontestasi nasional tersebut. Meskipun pasangan ini tidak berhasil memenangkan pilpres, ikatan politik yang terbangun dinilai masih cukup solid untuk kembali dijajaki pada level daerah.

Penjajakan Tanpa Ikatan Final

Gus Halim menekankan bahwa komunikasi yang dilakukan belum mengarah pada kesepakatan dukungan resmi. “Ini baru tahap penjajakan. Kami ingin mendengar visi dan konsep beliau untuk Jakarta ke depan,” katanya. Ia menambahkan bahwa PKB membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan berbagai figur potensial, baik yang berasal dari internal partai maupun dari luar, untuk kemudian disaring melalui mekanisme desk pilkada yang telah dibentuk.

Desk Pilkada PKB, yang dipimpin langsung oleh Gus Halim, memiliki tugas melakukan pemetaan, survei, dan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan sebelum mengeluarkan rekomendasi nama calon. Proses ini melibatkan pengkajian mendalam terhadap elektabilitas, kemampuan finansial, serta rekam jejak integritas setiap bakal calon.

Peta Koalisi dan Kebutuhan Kursi

Di Jakarta, PKB memiliki modal politik berupa lima kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hasil Pemilu Legislatif 2024. Untuk dapat mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur secara mandiri, sebuah partai atau gabungan partai harus memenuhi syarat minimal 20 persen dari total 106 kursi DPRD, yaitu 22 kursi. Oleh karena itu, PKB tidak mungkin berjalan sendiri dan harus merangkul partai politik lain agar dapat memenuhi ambang batas pencalonan.

“Dengan jumlah kursi yang kami miliki, kolaborasi mutlak diperlukan. Kami intens berkomunikasi dengan partai-partai lain, terutama yang memiliki kesamaan platform dan pengalaman koalisi sebelumnya,” jelas Gus Halim. Secara spesifik, ia menyebut Partai NasDem dan PKS sebagai mitra yang paling natural. Kedua partai tersebut sama-sama memiliki sejarah mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2017 dan kembali bersatu di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024.

Respons Anies dan Dinamika Elektoral

Lingkaran dekat Anies Baswedan membenarkan adanya komunikasi yang dijalin oleh PKB. Namun, hingga berita ini diturunkan, Anies belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kesiapannya untuk bertarung kembali di Jakarta. Sejumlah lembaga survei seperti Indikator Politik Indonesia dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil yang menempatkan Anies sebagai kandidat dengan elektabilitas tertinggi jika Pilkada Jakarta digelar saat ini.

Meski demikian, manuver partai politik masih sangat dinamis. Selain PKB, beberapa partai lain juga disebut tengah mendekati Anies, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Jakarta. PKB menyadari ketatnya persaingan untuk menggaet figur sekaliber Anies sehingga mempercepat langkah komunikasi lebih awal.

Kader Internal Juga Dipertimbangkan

Di tengah penjajakan dengan Anies, PKB tak menutup kemungkinan mengusung kader internalnya sendiri. Partai memiliki sejumlah tokoh yang dinilai layak untuk dimunculkan sebagai calon gubernur. Namun, Gus Halim enggan menyebutkan nama-nama tersebut saat ini dan akan menunggu proses survei internal.

“Kami tetap membuka kemungkinan mengusung kader sendiri. Semua nama akan diperhitungkan berdasarkan hasil survei, elektabilitas, dan kelayakan yang terukur. Keputusan final akan diambil dalam rapat pleno desk pilkada dan tentu melibatkan Dewan Syuro serta Ketua Umum,” tegas politikus yang juga menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu.

PKB dijadwalkan menggelar rapat pleno desk pilkada pada akhir Juni 2024 untuk merumuskan rekomendasi awal. Setelah itu, nama-nama yang mengerucut akan dibawa ke forum yang lebih tinggi untuk mendapatkan pengesahan resmi. Dengan waktu pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang semakin dekat, yakni pada Agustus 2024, PKB bergerak cepat mematangkan strategi politiknya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai langkah PKB membuka komunikasi dengan Anies sebagai kalkulasi politik yang rasional. “Anies masih memiliki basis massa yang kuat di Jakarta. PKB yang memiliki keterbatasan kursi membutuhkan figur dengan daya tarik elektoral tinggi untuk memenangkan kontestasi,” ujarnya. Ia menambahkan, jika PKB berhasil menggalang dukungan dari NasDem dan PKS, maka poros koalisi perubahan itu berpeluang besar mengulang kesuksesan 2017.

Dengan dinamika yang masih cair, publik menanti sikap resmi Anies dan keputusan akhir PKB. Satu hal yang pasti, komunikasi yang sedang berlangsung ini menjadi sinyal awal bahwa peta koalisi di Jakarta belum terbentuk secara final dan masih menyisakan ruang negosiasi yang lebar bagi semua pihak.