PKB Bakal Sanksi Tegas Kader Diduga Intimidasi dr Icha, Tak Ada Toleransi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada kadernya yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Langkah ini menyusul adanya dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupat
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada kadernya yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Langkah ini menyusul adanya dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Norbertus Tubani, dalam kasus kematian dr Eliza Princila Utami Pakaenoni atau yang akrab disapa dr Icha (27). Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurizal menyatakan bahwa partainya tidak akan melindungi siapa pun yang melanggar aturan dan kode etik, sekalipun ia berasal dari kader internal.
Dalam keterangannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026), Cucun menegaskan komitmen PKB untuk menjaga citra partai dengan menindak tegas setiap anggota yang terlibat tindakan inkonstitusional. Menurutnya, apabila kader terbukti tidak mampu menjaga kode etik sebagai anggota dewan, maka konsekuensi hukum dan organisasional akan diberikan tanpa pandang bulu demi mempertahankan integritas partai di mata publik.
"Ya kalau misalkan PKB disebut dalam apa, kasus yang di mana TTU itu, siapa pun bukan hanya di TTU, kalau berbuat pelanggaran hukum, apalagi terkait dia tidak bisa menjaga kode etiknya sebagai anggota DPRD, ya kita akan berikan sanksi tegas," ujar Cucun.
Cucun menambahkan bahwa PKB sama sekali tidak memberikan toleransi bagi kader yang melakukan pelanggaran serius. Internal partai disebut tengah melakukan investigasi mendalam terkait kasus yang menyeret nama Norbertus Tubani tersebut. Hasil dari investigasi internal tersebut akan menjadi dasar bagi pimpinan partai untuk menentukan langkah-langkah disiplin lebih lanjut, termasuk pencabutan rekomendasi, pemecatan, atau sanksi organisasional lainnya jika dianggap perlu.
Kasus dugaan intimidasi terhadap dr Icha hingga berujung pada kematiannya telah menghebohkan publik dan menarik perhatian berbagai pihak, termasuk aktivis perempuan dan pegiat hukum. Komitmen PKB untuk tidak melindungi kader yang bersalah diharapkan dapat menjadi contoh bagi partai politik lainnya dalam menegakkan disiplin, moralitas, dan supremasi hukum di tubuh organisasi. Apaberita.com melaporkan.
Comments (0)