Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya Sepakat Berantas Narkoba

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh mendukung Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam pemberantasan peredaran narkoba sekaligus pembukaan lapangan kerja di wilayah ibu kota. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam pertemuan antara Gubernur Jakarta dan Kapolda Metro Jaya yang berlangsung di Balai Kota Jakarta, Senin (13/10/2026), sebagai tindak lanjut penguatan kolaborasi antarlembaga dalam menjaga ketenteraman serta ketertiban masyarakat.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak menegaskan bahwa penanganan masalah narkoba tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah menyatakan akan menyinergikan program pembinaan sosial dan penyediaan ruang kerja dengan upaya penegakan hukum yang dijalankan kepolisian, sehingga pencegahan dapat menyentuh akar persoalan.

Kolaborasi Lintas Lembaga Diperkuat

Gubernur Jakarta menyatakan bahwa pihaknya menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, termasuk dinas yang menangani ketenagakerjaan, sosial, dan penataan ruang. Menurutnya, kolaborasi dengan Polda Metro Jaya merupakan keputusan strategis karena persoalan narkoba berkaitan erat dengan persoalan sosial dan ekonomi warga.

"Kami menyatakan dukungan penuh kepada Polda Metro Jaya. Persoalan narkoba bukan hanya urusan penegakan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang harus ditangani bersama," demikian pernyataan Gubernur Jakarta dalam pertemuan tersebut.

Kapolda Metro Jaya, dalam kesempatan yang sama, menyatakan bahwa kerja sama ini mencakup pertukaran data, pengawasan kawasan rawan peredaran narkoba, serta penyuluhan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan tidak semata represif, melainkan juga preventif dan edukatif.

Pembukaan Lapangan Kerja Jadi Prioritas

Selain pemberantasan narkoba, kedua institusi sepakat menjadikan pembukaan lapangan kerja sebagai bagian dari strategi pencegahan. Berdasarkan kesepakatan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperluas akses pelatihan keterampilan bagi warga usia produktif, sementara kepolisian mendukung penciptaan lingkungan yang aman bagi dunia usaha.

Gubernur menilai bahwa ketersediaan pekerjaan merupakan faktor penting dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. Ia menyatakan bahwa program pelatihan vokasi dan penempatan kerja akan diarahkan pada kawasan yang selama ini tercatat rawan secara sosial, dengan melibatkan kelurahan dan kecamatan sebagai ujung pelaksana.

"Kalau warga punya pekerjaan dan penghasilan yang layak, mereka punya pilihan hidup yang lebih baik. Itu bagian dari pencegahan yang kami kedepankan," ujar Gubernur.

Kepala daerah juga menyatakan bahwa penataan kawasan akan dilakukan secara terpadu, termasuk perbaikan fasilitas umum, penerangan jalan, serta penataan ruang publik yang selama ini menjadi titik rawan. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah setelah pertemuan dengan kepolisian.

Penataan Kawasan dan Pengawasan Wilayah

Kapolda Metro Jaya menjelaskan bahwa penataan kawasan menjadi bagian penting dari strategi pengamanan. Menurutnya, wilayah yang tertata baik dan memiliki aktivitas ekonomi sehat lebih sulit dimanfaatkan sebagai lokasi peredaran gelap narkoba. Kepolisian akan meningkatkan patroli di titik-titik yang teridentifikasi rawan, sekaligus memperkuat kerja sama dengan aparatur wilayah.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti temuan lapangan melalui operasi terukur dan berbasis data. Setiap laporan masyarakat, menurutnya, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas pentingnya koordinasi dengan instansi vertikal, termasuk kejaksaan dan badan narkotika, agar penanganan perkara berjalan tuntas dari penyelidikan hingga proses hukum. Pemerintah provinsi menyatakan siap memfasilitasi forum koordinasi berkala sebagai wadah evaluasi bersama.

Komitmen Berkelanjutan

Gubernur menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan keputusan yang akan dievaluasi secara berkala. Pemerintah provinsi akan menyusun indikator capaian, antara lain jumlah warga yang terserap program pelatihan, jumlah kawasan yang ditata, serta perkembangan penanganan kasus narkoba di wilayah.

Kapolda Metro Jaya menyatakan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan berharap kolaborasi ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk tokoh masyarakat dan dunia usaha, untuk berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing.

Dengan kesepakatan tersebut, Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya menegaskan posisi bersama dalam menangani persoalan narkoba dan ketenagakerjaan secara terpadu. Kedua institusi menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi di ibu kota berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.