Pemprov Banten Siapkan Pompa Air Cegah Sawah Gagal Panen Akibat El Nino

Serang, Apaberita – Pemerintah Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi percepatan antisipasi kekeringan pada Jumat, 4 Agustus 2023, dan menetapkan penyediaan pompa air sebagai langkah darurat untuk melindungi lebih dari 12.000 hektare lahan sawah yang terancam gagal panen akibat fenomena El Nino. Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Pleno yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Banten di Gedung Sekretariat Daerah, Serang, dan langsung diikuti dengan instruksi teknis kepada seluruh dinas terkait di delapan kabupaten/kota.

Berdasarkan dokumen keputusan yang diterima Apaberita, sebanyak 450 unit pompa air berkapasitas 4–6 inci akan didistribusikan secara bertahap mulai pekan kedua Agustus 2023. Pompa tersebut akan ditempatkan di 45 kecamatan rawan kekeringan yang tersebar di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, serta Kota Cilegon dan Serang. Alat-alat ini disiapkan untuk menyedot air dari embung, sungai, dan saluran irigasi guna menyelamatkan tanaman padi yang memasuki fase generatif di musim tanam kedua.

Pemetaan Wilayah Rawan dan Prioritas Intervensi

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Ir. H. Asep Kurnia, dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa pemetaan berbasis citra satelit dan laporan UPTD telah mengidentifikasi 23 kecamatan berkategori merah dengan ketersediaan air permukaan di bawah ambang batas 30 persen. “Kami menindaklanjuti arahan Gubernur untuk tidak menunggu dampak meluas. Wilayah prioritas intervensi meliputi Kecamatan Cibaliung, Cimanggu, dan Cikeusik di Pandeglang; Malingping, Wanasalam, dan Cijaku di Lebak; serta Ciomas dan Pabuaran di Serang. Di sana sudah disiagakan teknis lapangan,” ujarnya.

Langkah taktis lain yang ditempuh adalah pengaktifan kembali 212 embung desa yang selama ini dikelola oleh kelompok tani. Sebanyak 86 unit embung di antaranya diketahui mengalami pendangkalan, sehingga alat berat dikerahkan untuk pengerukan darurat. Selain itu, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian turut dilibatkan untuk mengoptimalkan buka-tutup pintu air di Bendungan Sindangheula dan Pamarayan agar alokasi air irigasi tepat sasaran.

Dukungan Anggaran dan Rapat Koordinasi Lintas Sektor

Dalam rapat koordinasi yang digelar tertutup, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten menyatakan telah disetujui alokasi dana sebesar Rp 12,7 miliar dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengadaan, operasional, bahan bakar, dan pemeliharaan pompa. Angka itu diputuskan setelah Komisi II DPRD Banten menyetujui rekomendasi penggunaan BTT dalam rapat konsultasi pada 1 Agustus 2023. Dana tersebut juga mencakup insentif bagi petugas pengairan desa yang akan memonitor kerja pompa 24 jam selama musim kemarau.

Rapat Pleno yang dihadiri perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta unsur TNI/Polri itu menghasilkan kesepakatan pembentukan Posko Siaga Kekeringan di setiap balai penyuluhan pertanian. Posko tersebut wajib melaporkan debit air, kondisi tanaman, dan status pompa setiap hari via sistem daring yang terintegrasi dengan Command Center Gubernur Banten. Sekretaris Daerah menegaskan bahwa keterlambatan pelaporan akan dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Pernyataan dan Harapan Pejabat

Gubernur Banten dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah menekankan agar seluruh perangkat daerah menghindari ego sektoral. “El Nino adalah ancaman nyata bagi ketahanan pangan kita. Saya instruksikan pompa tidak boleh menganggur satu jam pun di titik rawan. Jika perlu, mobil tangki air juga dikerahkan untuk menyuplai embung-embung kecil yang mengering,” demikian kutipan sambutan tersebut. Gubernur juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengamankan bantuan 150 unit pompa tambahan serta bibit padi tahan kering varietas Inpari 42 dan Situ Bagendit yang akan dibagikan kepada petani di musim tanam berikutnya.

Kepala BPBD Provinsi Banten, Dra. Hj. Eneng Nurhayati, M.Si., menambahkan bahwa selain sektor pertanian, kekeringan juga berpotensi memicu krisis air bersih di 17 kecamatan. Untuk itu, BPBD menyiagakan armada truk tangki dan telah mendistribusikan 140 tandon air kepada desa-desa yang menggunakan sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat. “Kami mengikuti model penanganan terintegrasi yang diterapkan saat kekeringan 2019, namun kali ini dengan kuantitas alat yang lebih besar dan respon yang lebih cepat,” jelasnya.

Penetapan Masa Siaga dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil Rakor, ditetapkan bahwa masa siaga kekeringan berlaku selama 90 hari ke depan sejak 7 Agustus 2023, dengan kemungkinan diperpanjang melalui Keputusan Gubernur berikutnya. Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyerahkan laporan harian kepada Tim Koordinasi Provinsi, yang dipantau langsung oleh Biro Pemerintahan. Apabila terjadi kegagalan panen akibat keterlambatan distribusi pompa, Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dapat diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan penurunan potensi gagal panen dari estimasi awal 12.400 hektare menjadi di bawah 2.000 hektare. “Kami tidak main-main. Ini perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mewajibkan pemerintah melindungi petani dari bencana. Kami sudah siapkan jalur logistik, pompa, dan personelnya,” tutup Sekretaris Daerah sebelum mengakhiri rapat.

Baca juga:

• Kantor Berita ANTARA Gelar Pameran Fotografi Jurnalistik Negeri Bola
• Kapolri dan Jaksa Agung Hadiri Puncak Hari Koperasi Nasional 2026