Pemerintah Tetapkan Skala Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu 2025

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Keuangan resmi menetapkan skema penghasilan, tunjangan, dan masa perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun anggaran 2025. Kebijakan ini dituangkan dalam regulasi turunan yang menjadi pedoman bagi seluruh instansi pusat maupun daerah dalam mengelola tenaga honorer yang belum lolos seleksi PPPK penuh waktu.

Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk menuntaskan penataan tenaga honorer secara nasional. Sebelumnya, jutaan pekerja honorer di lingkungan instansi pemerintah menghadapi ketidakjelasan status kepegawaian, kesejahteraan yang tidak terjamin, serta ketiadaan kepastian hukum. Melalui skema PPPK Paruh Waktu, pemerintah membuka peluang bagi tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun untuk mendapatkan kepastian kerja, meskipun dengan jam kerja dan komponen penghasilan yang disesuaikan.

Pengaturan Gaji Berdasarkan Jam Kerja

Skema penghasilan PPPK Paruh Waktu 2025 dirancang secara proporsional berdasarkan jumlah jam kerja efektif per minggu. Berbeda dengan PPPK penuh waktu yang bekerja selama 37,5 jam per minggu sesuai standar jam kerja aparatur sipil negara, PPPK Paruh Waktu hanya diwajibkan bekerja minimal 20 jam per minggu. Konsekuensi dari perbedaan jam kerja tersebut, gaji pokok yang diterima juga disesuaikan secara proporsional.

Besaran gaji pokok PPPK Paruh Waktu dihitung dengan formula yang jelas, yaitu gaji pokok PPPK penuh waktu dikalikan rasio jam kerja aktual terhadap jam kerja penuh. Sebagai gambaran, apabila gaji pokok PPPK penuh waktu untuk golongan tertentu ditetapkan sebesar Rp3.500.000 per bulan, maka PPPK Paruh Waktu dengan jam kerja 20 jam per minggu akan menerima sekitar Rp1.866.000 per bulan. Penetapan gaji pokok pada masing-masing golongan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Tunjangan PPPK yang berlaku.

Setiap instansi wajib menyusun surat perjanjian kerja yang merinci secara jelas besaran penghasilan, hak dan kewajiban, serta jam kerja yang disepakati. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pejabat pembina kepegawaian dan PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan.

"Penghasilan PPPK Paruh Waktu diberikan secara proporsional, bukan berdasarkan pangkat atau golongan semata, melainkan berdasarkan jam kerja yang diatur dalam perjanjian kerja masing-masing," ujar Plt. Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB dalam keterangan pers, Senin (15/9).

Komponen Tunjangan yang Diterima

Meskipun berstatus paruh waktu, tenaga PPPK tetap berhak menerima beberapa komponen tunjangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tunjangan yang melekat pada jabatan, seperti tunjangan jabatan struktural atau fungsional tertentu, tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, besaran tunjangan juga disesuaikan secara proporsional dengan jam kerja.

Beberapa komponen tunjangan yang tetap diterima PPPK Paruh Waktu antara lain tunjangan kinerja daerah (TKD) atau tunjangan kinerja pegawai (TKP) sesuai dengan instansi masing-masing, tunjangan hari raya (THR) yang diberikan menjelang hari raya keagamaan, dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan tetap mengikuti aturan yang berlaku dengan perhitungan proporsional berdasarkan jam kerja.

Tidak seluruh tunjangan melekat pada PPPK penuh waktu diterima oleh PPPK Paruh Waktu. Tunjangan-tunjangan tertentu yang terkait dengan beban kerja penuh akan disesuaikan kembali oleh instansi berdasarkan analisis jabatan dan kebutuhan organisasi. Penetapan komponen tunjangan akhir menjadi tanggung jawab masing-masing instansi setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Masa Perjanjian Kerja

Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan selama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan instansi serta kinerja pegawai yang bersangkutan. Mekanisme perpanjangan dilakukan melalui evaluasi tahunan yang mencakup aspek disiplin kerja, produktivitas, dan kontribusi terhadap organisasi. Evaluasi ini menjadi dasar bagi instansi untuk memutuskan apakah perjanjian kerja akan diperpanjang atau diakhiri pada periode berikutnya.

Berbeda dengan PPPK penuh waktu yang memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi PNS melalui mekanisme tertentu, PPPK Paruh Waktu tidak memiliki jalur pengangkatan otomatis menjadi PNS. Namun, peluang untuk beralih status menjadi PPPK penuh waktu terbuka apabila instansi membutuhkan penambahan formasi dan tenaga honorer yang bersangkutan memenuhi seluruh persyaratan seleksi yang ditetapkan dalam proses pengadaan PPPK.

Instansi juga diwajibkan memberikan perlindungan kepada PPPK Paruh Waktu, termasuk perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak-hak normatif lainnya yang melekat pada perjanjian kerja.

Dasar Hukum Pelaksanaan

Implementasi PPPK Paruh Waktu 2025 berlandaskan pada beberapa regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Peraturan Menteri PANRB tentang Pengadaan PPPK, serta Keputusan Menteri Keuangan terkait standar biaya dan komponen penghasilan. Pemerintah juga menerbitkan pedoman teknis sebagai acuan bagi seluruh instansi dalam menyusun perjanjian kerja dan menghitung penghasilan.

Dengan ditetapkannya regulasi tersebut, instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau segera melakukan verifikasi data tenaga honorer, menyusun perjanjian kerja, dan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai status instansi masing-masing. Kementerian PANRB membuka layanan konsultasi dan bimbingan teknis bagi instansi yang memerlukan pendampingan dalam proses implementasi.

Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian status dan penghasilan yang layak bagi seluruh tenaga honorer, sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan proses penataan tenaga honorer dapat diselesaikan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan aparatur negara jangka menengah.