I Nyoman Giri Prasta: Profil dan Kinerja Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta: Profil dan Kinerja Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta adalah Bupati Badung yang menjabat sejak 17 Februari 2016. Kader PDI Perjuangan ini terpilih untuk periode pertama bersama Wakil Bupati I Ketut Suiasa, dan kembali memenangi Pilkada 2020 untuk masa bakti 2021–2024. Di bawah kepemimpinannya, Badung mengelola APBD yang terbesar di antara kabupaten se-Indonesia, dengan fokus pada jaminan kesehatan semesta, pengelolaan sampah, dan pemulihan pariwisata pascapandemi.

Profil dan Latar Belakang

Lahir pada 28 November 1972, Giri Prasta menamatkan pendidikan sarjana (S.Sos.) di Universitas Ngurah Rai, Denpasar. Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung dari Fraksi PDI Perjuangan pada periode 2009–2014. Ia kemudian terpilih sebagai Ketua DPRD Badung pada 2014–2015 sebelum maju sebagai calon bupati. Di internal partai, ia menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Badung. Sebelum terjun ke politik, ia aktif di organisasi kepemudaan dan adat, menempuh jalur kaderisasi dari ranting hingga pimpinan cabang. Latar belakangnya sebagai tokoh muda Bali yang dekat dengan akar budaya lokal menjadi modal politik yang signifikan.

Program Unggulan dan Kinerja

Giri Prasta mengedepankan program Badung Sehat dengan mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan skema daerah, sehingga pada 2023 cakupan kepesertaan kesehatan semesta mencapai 99,8 persen dari total penduduk 543 ribu jiwa. Anggaran kesehatan dari APBD 2023 yang sebesar Rp5,2 triliun dialokasikan untuk premi bagi warga miskin, perbaikan puskesmas, dan layanan ambulans gratis. Di bidang lingkungan, ia mencanangkan Badung Bebas Sampah yang mendorong pembangunan 16 unit TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle) di desa-desa, menekan volume sampah yang masuk ke TPA Suwung hingga 30 persen pada 2022. Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi pulih kuat setelah pandemi: jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Badung pada 2023 melampaui 5,2 juta, kembali ke level 2019, dengan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hotel dan restoran menembus Rp4,1 triliun. Pembangunan infrastruktur juga masif, termasuk pelebaran jalan di kawasan pariwisata, revitalisasi Pasar Badung, dan penataan kawasan Pantai Kedonganan. Untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, pemkab menggelontorkan bantuan modal tanpa bunga senilai total Rp120 miliar kepada lebih dari 18.000 pelaku usaha mikro kecil melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kredit tanpa agunan.

Tantangan dan Kontroversi

Masa jabatan Giri Prasta tidak lepas dari sorotan. Melimpahnya APBD justru memunculkan pertanyaan soal efektivitas belanja, terutama saat pandemi ketika serapan anggaran rendah dan banyak program fisik tertunda. Kritik juga muncul dari pengamat tata kelola pemerintahan yang menilai bahwa transparansi dalam pengadaan barang dan jasa masih perlu diperkuat. Di sisi lain, keterpilihan putranya, I Made Dirga Yusa, sebagai anggota DPRD Badung pada usia muda memicu perbincangan mengenai politik dinasti di tubuh PDI Perjuangan lokal. Isu lingkungan turut membayangi: pembangunan vila dan infrastruktur di kawasan resapan air seperti di Desa Canggu dan Tibubeneng—yang sebagian melanggar tata ruang—mendapat protes warga karena memperparah banjir dan krisis air. Meski demikian, Giri Prasta hingga akhir masa jabatannya tetap menikmati elektabilitas tinggi, ditopang oleh program populis dan pulihnya sektor pariwisata.