Pembongkaran JPO Rasuna Said Ditetapkan Target Tiga Pekan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil keputusan pembongkaran satu unit Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berada di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, mengingat kondisi struktur tersebut berdiri terpisah dan tidak tersambung dengan JPO lain di lokasi yang berdekatan. Pembongkaran ini ditetapkan dengan target penyelesaian selama tiga pekan, sementara proses eksekusi di lapangan akan dilaksanakan pada malam hari untuk meminimalisasi dampak terhadap aktivitas lalu lintas harian. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penindakan terhadap JPO tersebut merupakan bagian dari upaya penataan infrastruktur penyeberangan di kawasan perkantoran dan perdagangan yang padat pengguna jalan.

Kebijakan tersebut disahkan setelah melalui serangkaian pembahasan teknis yang melibatkan unsur terkait, di mana dalam rapat koordinasi terakhir diputuskan bahwa struktur yang tidak terintegrasi tersebut perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan efisiensi dan keselamatan bagi pejalan kaki. Berdasarkan pertimbangan operasional, jadwal pelaksanaan pembongkaran dipilih pada waktu malam hingga dini hari guna menghindari kontraflow dengan jam sibuk kendaraan bermotor di jalur arteri primer ibu kota. Pramono menyatakan bahwa skenario pelaksanaan malam hari telah dirancang matang agar tidak mengganggu jalannya lalu lintas di kawasan Rasuna Said yang menjadi penghubung antarwilayah administrasi.

Keputusan Pembongkaran Ditetapkan Dalam Rapat Koordinasi

Dalam rapat koordinasi yang digelar pekan lalu, keputusan pembongkaran JPO tersebut ditetapkan sebagai prioritas penanganan infrastruktur di wilayah Jakarta Selatan. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa struktur penyeberangan yang berdiri sendiri di dekat gedung perkantoran tersebut tidak lagi memenuhi standar keterpaduan aksesibilitas pejalan kaki. Fraksi-fraksi dalam pembahasan teknis menyetujui bahwa penataan ulang kawasan tersebut harus mempertimbangkan aspek keterhubungan antarfasilitas untuk mendukung mobilitas berbasis transit.

Pramono menegaskan bahwa langkah pembongkaran ini bukan sekadar penghapusan aset, melainkan bagian dari rekayasa tata ruang yang lebih luas untuk menyelaraskan infrastruktur dengan pola pergerakan masyarakat masa kini. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta peraturan turunannya, pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan prasarana yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pergerakan. Oleh karena itu, keberadaan JPO yang terpencil dan tidak tersambung dinilai tidak lagi sesuai dengan rencana detail tata ruang yang telah disahkan dalam Pleno pembahasan revisi masterplan kawasan Kuningan.

"Pembongkaran dilakukan di malam hari dan kami pastikan tidak akan mengganggu jalannya lalu lintas. Ini adalah keputusan final yang ditetapkan setelah melalui proses koordinasi intensif dengan semua pihak terkait," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Jadwal Malam Hari untuk Minimalisasi Gangguan Lalu Lintas

Penetapan waktu pelaksanaan pada malam hari menjadi pilihan strategis yang diambil pihak kontraktor pelaksana atas arahan pemerintah provinsi. Jalan HR Rasuna Said dikenal sebagai salah satu koridor lalu lintas utama yang menghubungkan kawasan Mega Kuningan dengan jalan protokol lainnya di Jakarta Selatan, sehingga setiap gangguan di jam sibuk berpotensi menimbulkan dampak domino terhadap arus kendaraan di sekitarnya. Untuk itu, proses pembongkaran yang membutuhkan ruang manuver alat berat dan truk angkut material dipastikan hanya berlangsung pada rentang waktu di mana volume kendaraan mencapai titik terendah.

Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menyusun skenario pengalihan arus yang akan diterapkan selama proses pembongkaran berlangsung. Personel lalu lintas akan ditempatkan di titik-titik kritis untuk mengantisipasi kemungkinan perlambatan arus yang disebabkan oleh aktivitas proyek. Pramono menegaskan bahwa koordinasi dengan Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan juga telah dilakukan guna memastikan keamanan dan kelancaran selama pelaksanaan pekerjaan malam hari tersebut.

Target Penyelesaian Tiga Pekan dan Tahapan Selanjutnya

Dengan target penyelesaian selama tiga pekan, proyek pembongkaran JPO ini ditargetkan rampung sebelum memasuki bulan perhitungan anggaran triwulan berikutnya. Tahapan pekerjaan dimulai dengan pemasangan pagar pengaman di sekitar lokasi, dilanjutkan dengan pemotongan struktur utama, dan diakhiri dengan pembersihan material sisa pembongkaran. Setiap tahapan diawasi oleh tim teknis dari Dinas Bina Marga untuk memastikan keselamatan kerja dan kepatuhan terhadap prosedur pembongkaran bangunan di area publik.

Setelah pembongkaran selesai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menindaklanjuti dengan penataan trotoar dan penempatan fasilitas penyeberangan alternatif yang lebih terintegrasi dengan koridor transit. Rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi teknis lanjutan yang melibatkan stakeholder terkait. Pramono menyatakan bahwa keputusan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur yang tidak hanya aman, tetapi juga sesuai dengan dinamika kebutuhan mobilitas perkotaan yang terus berkembang.